PANGKALPINANG, newsharian.com — Kurang puas berunjuk rasa didepan gerbang masuk kantor PT Timah karena aksi tolak yang dilakukan oleh ribuan masa tergabung dalam persatuan masyarakat peduli Batu Beriga bersama Walhi Bangka Belitung (Babel) dan mahasiswa ini akhirnya aksi kedua yang dilakukan didepan Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Kedatangan masa yang tergabung ini bertujuan untuk mempertahankan hak masyarakat yang ingin dilakukan oleh pihak PT Timah untuk bertambang di laut perairan Desa Batu Beriga, maka dari itu, masa yang bermayoritas nelayan ini bakal menggugat PT Timah apabila tidak mencabut izin pertambangan di laut Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah.
Aksi yang awalnya dimulai dengan longmarch dari titik 0 KM Pangkalpinang menuju kantor PT Timah Tbk dan siangnya menuju Kantor Gubernur Babel, Senin (28/10/2024).
Kecewa dengan hasil di PT Timah, persatuan masyarakat peduli Batu Beriga meneruskan aksi mereka ke Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz menyebutkan PT Timah tidak menghargai warga yang sudah datang dari kampung untuk menyampaikan tuntutannya.
“Tuntutan pencabutan IUP PT Timah di perairan batu beriga sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan masadepan pangan di Kepulauan Bangka Belitung,” kata Hafiz.
Ekosistem pesisir Batu Beriga merupakan benteng ekologi penting bagi masyarakat Bangka Belitung. Wilayah kepulauan sangat rentan terhadap bencana iklim yang sedang dialami secara global.
“Jika ekosistem esensial terus dirusak, masadepan kita dan generasi selanjutnya sangat terancam. Aksi adalah simbol untuk menegaskan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” jelasnya.
Sementara protes yang didasari telaah ilmiah dan keinginan mayoritas masyarakat Bangka Belitung diabaikan oleh jajaran PT Timah Tbk.
“Aksi ini menandai bahwa proses PT Timah mendapatkan dokumen rencana penambangan ini menihilkan peran masyarakat. Apalagi setelah datang kedepan PT Timah masyarakat tetap diabaikan,” tambahnya.
“Harapan yang dicapai setelah bertemu dengan PJ gubernur kita akan menetapkan nota kesepakatan antara masyarakat dan PJ Gubernur dan juga mungkin harapannya ada DPRD yang juga terlibat ya menolak segala aktivitas penambangan di perairan, berikut kemudian juga mencabut izin usaha penambangan yang ketiga itu menetapkan pola ruang laut di Desa Batu Beriga itu menjadi Zero tambang,” tukas Hafiz penuh harapan.
Selaras dengan apa yang disampaikan WALHI, masyarakat juga menyampaikan kekecewaannya dengan apa yang dilakukan PT Timah Tbk.
“Kami telah melakukan perjalanan jauh dari kampung menuju Pangkalpinang. Karena ruang hidup kami terancam akibat rencana aktivitas tambang di laut Batu Beriga,” ujar Siti, perwakilan perempuan nelayan Batu Beriga.
Siti menambahkan kedatangan mereka untuk meminta pencabutan IUP PT Timah di perairan Batu Beriga tidak digubris oleh PT Timah Tbk.
“PT Timah terus menyakiti hati masyarakat, kedatangan kami tidak dianggap oleh mereka. Kami dihadapkan dengan pagar kantor dan kepolisian, ini sangat mengecewakan,” tutupnya.
Sementara Pejabat Sekretaris Daerah Bangka Belitung (Pj Sekda Babel), Ferry Afrianto menyebebutkan akan melanjutkan aksi ini besok pagi, dikarenakan Pejabat (pj) Gubernur sedang keluar daerah.
“Ya nanti akan kita lanjutkan kembali harapan masyarakat kepada PJ gubernur karena PJ gubernur masih rapat dengan Kementerian sehingga beliau tidak dapat pulang sore hari ini,” kata Pj Sekda Babel.
“Besok pagi PJ gubernur pulang kita lanjutkan kembali apa keinginan masyarakat Desa Batu Beriga,” tutup Pj Sekda Ferry Adrianto.(Ical)
