BeritaBogorNASIONAL

Tim Pansus DPRD Babel Terus Begerak, Dinas LH Bogor Jadi Sasaran Berikutnya, Imam: Kuncinya Libatkan Masyarakat

97
×

Tim Pansus DPRD Babel Terus Begerak, Dinas LH Bogor Jadi Sasaran Berikutnya, Imam: Kuncinya Libatkan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Spread the love

Editor: Bangdoi Ahada

BOGOR, newsharian.com — Tim Panitias Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor di Bogor, Kamis (19/12/2024).


    Rapat Koordinasi dan Konsultasi Panitia Khusus Pengelolaan Sampah Regional ini dimulai pukul 09.30 WIB.
    Pertemuan dihadiri Ketua Pansus Imam Wahyudi SIP MH dan Wakil Ketua Monica Haprinda SIp MSi.


    Ikut hadir para anggota Pansus, antara lain Musani, Johan Vigario SE, Heryawandi SE, Boby Prima Sandy Muslim SDs, Agam Dlya Ulhaq, Narulita Sari SE ME dan Warkamni serta staf Pansus.


    Tim Pansus DPRD Babel diterima Denni Wismanto, SE, MM Kepala Dinas dan Setiawati, S.Hut, M.Si Plt. Sekretaris Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.


    Dalam sambutannya, Ketua Pansus DPRD Babel Imam Wahyudi menyampaikan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk komparasi dan berkoordinasi terkait penyempurnaan tahapan Raperda.
    Disamping itu juga ingin mendengar pengalaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam kaitan Pengelolaan sampah di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.


    Pimpinan pansus menjelaskan bahwa raperda ini merupakan usulan dari eksekutif.
    Faktor lainnya adalah untuk mewadahi usulan 2 daerah yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka yang mana TPA di 2 daerah ini sudah over capacity.


    Pansus sudah melakukan beberapa kali studi dan ingin mendapatkan gambaran utuh terkait pengelolaan sampah di Kota Bogor serta bagaimana kerjasama Kota Bogor dengan Pemprov Jabar pada TTPAS Lulut Nambo.
    Pansus menanyakan bentuk koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, serta pendanaannya.


    “Apakah provinsi support langsung seperti DABA,” ujar Ustadz Imam, sapaan akrab Ketua Pansus Imam Wahyudi.


    Ditanyakan pula produk akhir pengolahan sampah seperti apa saja, serta ditanyakan juga bentuk pengawasan dan tindakan serta sanksi bagi masyarakat dan badan usaha.


    Terkait sejumlah pertanyaan dari Tim Pansus DPRD Babel ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor melalui Kepala Dinas Denni Wismanto, SE, MM dan Sekretaris Dinas Setiawati, S.Hut, M.Si Plt, memberikan jawaban melalui pemaparan yang konprehensif.


    Denni menjelaskan kondisi Eksisting Pengelolaan Persampahan di Kota Bogor. Luas wilayah Kota Bogor sebesar  11.850 Ha terdiri dari  6 Kecamatan dan 68 Kelurahan.


    Jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2023 adalah 1.127.408 jiwa. Sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Bogor tahun 2024 setiap harinya mencapai 779,81 ton/hari.


    Sebanyak 60 % Organik; 15 % Plastik; 25% Anorganik. 62 % sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Bogor berasal dari rumah tangga. Sedangkan sisanya berasal dari jenis kegiatan usaha dan lain-lain.


    “Kita sudah memiliki Perda pengelolaan sampah yang mengatur dari hulu ke hilir,” ujar Denni.


    Dikatakan Denni, adapun tantangan yang dihadapi dalam Penerapan Larangan Pembakaran Sampah dan Pengelolaan Sampah adalah Kesadaran masyarakat, serta terkait pemahaman pentingnya memilah sampah dan mengelola sampah dari sumber. Selain itu dampak dari tidak terkelolanya sampah.


    “Kurangnya pengetahuan tentang teknik pemilahan sampah, lokasi fasilitas dan cara mengelola sampah. Selain itu keterbatasan infrastruktur. Jumlah tempat pembuangan sampah dan fasilitas pengolahan sampah masih belum ideal. Fasilitas angkutan terpilah belum tersedia,” ungkap Denni.


    Sementara itu, terkait TPPAS Lulut Nambo dijelaskan Setiawati bahwa Kota Bogor telah melakukan kerjasama melibatkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan serta Provinsi Jawa Barat.
    Dikatakannya, hal yang mendasari karena keterbatasan TPA Galuga dan TPA Sarimukti sudah hampir over capacity.


    Jadi sampah Kota Bogor sebagian di TPA Galuga dan sebagian 10 ton dikirim ke Lulut Nambo.


    “Dengan kuota awal 400 ton/ hari, tapi belum mampu 100 ton, namun yang mampu dibiaya baru 10 ton/hari.   Per 20 Agustus 2024, mulai operasional TPA Nambo dengan maksimal batas pengangkutan 10 ton/hari untuk Kota Bogor,” ujarnya.


    APBD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebesar 135 Milyar per tahun. Sebanyak 40% terserap untuk operasional sarana, biaya angkut BBM armada dan pemeliharaan TPA.
    Dengan terbatasnya anggaran tersebut, Dinas berupaya mengajak peran masyarakat melalui diseminasi tentang pentingnya pengelolaan sampah.


    Contohnya melakukan sosialisasi di pusat kecamatan, yang pada akhirnya untuk diteruskan sosialisasi ditingkat yang lebih rendah seperti kelurahan, RW dan RT.


    Sedangkan peran pihak provinsi melakukan pendanaan berupa subsidi pada tipping fee sebesar Rp. 137.000/ton yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tersebut. 
    Dijelaska Setiawati, bentuk program di Bogor yaitu antara lain RT Bebas Sampah, TPS3R Muritara Bogor Raya.


    Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah antara lain memilah sampah dari sumber
    masyarakat harus membiasakan diri memilah sampah dari sumber menjadi sampah organik dan anorganik.


    Untuk mewujudkan program pengelolaan sampah ini, kata Setiawati, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat.
    Difokuskan pada peran aktif dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengurangi jumlah sampah.


    Mengurangi penggunaan bahan plastik sekali pakai, memilah sampah anorganik-organik dan pemanfaatan nya sesuai prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recyle).


    Adapun operasional TPS3R adalah Pengemposan. Pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Metode bata terawang, pembalikan manual.


    Selain itu pengolahan sampah organik menjadi energi biogas, pupuk cair dan pupuk padat. Daur ulang sampah anorganik. Pengolahan sampah anorganik dengan nilai ekonomis.
    Denni Wismanto menutup diskusi dengan perlunya Rewarding dan Penghargaan bagi masyarakat.


    “Program Bogor Ku Bersih. Dengan hadiah uang sebesar Rp. 30.000.000. Dilaksanakan sejak 2015 yang bertujuan adalah untuk mendorong kesadaran dalam menjaga kebersihan serta meminimalisasi sampah di seluruh wilayah Kota Bogor,” tukasnya.


    Intinya, kata Denni, dalam pengelolaan sampah ini harus melibatkan partisipasi berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, komunitas, hingga individu.


    Ustadz Imam mengaku bersyukur mendapatkan banyak tambahan pengetahuan informasi dari DInas Lingkungan Hidup Kota Bogor.


    “Inti pengelolaan sampah adalah terciptanya lingkungan yang sehat, sedangkan circular economy merupakan ‘bonus’ tambahan bagi masyarakat yang terlibat,” ujar Ustadz Imam.
    Diakui Ustadz Imam, Perda Pengelolaan Sampah Regional Terpatu Babel nanti harus menyertakan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.


    “Peran masyarakat perlu ditingkatkan seperti melalui sosialisasi dan pemberian  rewarding dan punishment nantinya,” ujarnya. (*)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *