Bangka BelitungBangka TengahBeritaBisnisLAW & CRIMENASIONALNEWS

Hukum yang Timpang: Ketika Keadilan Hanya Milik Mereka yang Berkuasa

12219
×

Hukum yang Timpang: Ketika Keadilan Hanya Milik Mereka yang Berkuasa

Sebarkan artikel ini
Spread the love

Newsharian.com — Di negeri ini, keadilan sering kali menjadi barang mewah bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan. Hukum yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru kerap digunakan sebagai alat tekanan bagi mereka yang dianggap lemah. Sementara mereka yang memiliki pengaruh, akses, dan kepentingan besar bisa dengan mudah mengatur arah hukum sesuai keinginan.

Sebuah kasus kembali mencuat, menambah daftar panjang bagaimana hukum lebih sering diarahkan pada mereka yang tidak memiliki perlindungan kuat. Seorang individu yang menjalankan tugasnya tiba-tiba harus berhadapan dengan proses hukum yang begitu cepat, tanpa ada ruang cukup untuk membela diri. Tuduhan dijatuhkan, tekanan mengalir dari berbagai arah, dan pada akhirnya, keputusan seolah sudah disiapkan sejak awal.

    Namun, yang menarik bukan hanya soal cepatnya proses ini, tetapi juga tentang siapa saja yang luput dari jeratan hukum. Sebab kita semua tahu bahwa dalam sistem seperti ini, ada banyak pihak yang terlibat, ada mekanisme yang lebih besar yang mengatur jalannya proses, dan ada kepentingan yang lebih luas yang bermain di balik layar. Tapi entah bagaimana, hanya satu pihak yang harus menanggung semuanya, sementara yang lain tetap melenggang tanpa hambatan.

    Fenomena ini bukan hal baru. Berapa banyak kasus di mana individu kecil menjadi sasaran mudah, sementara mereka yang memiliki jaringan kuat tetap tak tersentuh? Berapa banyak kasus yang diproses dengan begitu cepat ketika melibatkan orang-orang biasa, tetapi bisa berlarut-larut ketika melibatkan mereka yang memiliki pengaruh?

    Hukum seharusnya berjalan dengan adil, tanpa pandang bulu. Tapi kenyataannya, ada aturan tak tertulis yang sering kali lebih menentukan: siapa yang punya akses, dia yang bisa mengatur. Mereka yang memahami “mekanisme koordinasi” bisa lebih tenang, sementara mereka yang tidak memahami bagaimana permainan ini berjalan harus bersiap menghadapi konsekuensi berat.

    Jika hukum terus digunakan sebagai alat untuk menekan mereka yang tidak berdaya, maka bukan hanya individu yang menjadi korban, tetapi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan semakin rapuh. Jangan salahkan rakyat jika suatu saat mereka kehilangan harapan pada hukum, sebab ketika keadilan tidak lagi bisa didapatkan melalui jalur resmi, mereka akan mencari jalannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikan dampaknya.

    penulis : Ruslan Mahasiswa Ilmu Politik UBB

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *