GANTUNG, BELITUNGTIMUR, newsharian.com – Suasana Sabtu pagi di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, berbeda dari biasanya. Riuh rendah percakapan warga memenuhi balai desa, Sabtu (24/5/2025).
Mereka tak sekadar berkumpul, melainkan mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Kegiatan ini menghadirkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, sebagai narasumber utama, disambut dengan antusiasme luar biasa dari masyarakat.
Beliadi, dengan lugas, menjelaskan pentingnya sosialisasi perda ini.
“Perda ini mengatur upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara,” tegasnya.
Penjelasannya disimak dengan seksama oleh warga yang memadati ruangan.
Kehadiran Kepala Desa Lilangan, Yopi Asmoro, semakin memperkuat pesannya.
Dia menekankan peran penting Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tercantum dalam perda tersebut.
“Dengan adanya DTKS, warga memiliki peluang untuk mengakses bantuan sosial dari pemerintah. Namun perlu dipahami, setiap program bantuan memiliki persyaratan dan mekanisme masing-masing,” jelas Yopi, memberikan penekanan pada pentingnya pemahaman prosedur.
DTKS memang menjadi kunci akses bagi program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Hal ini menjadi perhatian utama warga, mengingat manfaatnya yang langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Anugerah Agung Setiawan, S.Sos., praktisi sosial yang turut hadir, memberikan gambaran lebih komprehensif.
Dia menjelaskan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2024 tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga mencakup aspek rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Ia bahkan mempromosikan fasilitas pemerintah provinsi yang dapat diakses masyarakat, seperti Panti Sosial Bina Laras di Selinsing dan Rumah Singgah di Jakarta lengkap dengan mobil ambulans.
“Ini semua untuk membantu warga yang membutuhkan pengobatan di Jakarta,” tambahnya.
Sosialisasi ini bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan jembatan harapan bagi warga Desa Lilangan.
Antusiasme mereka menunjukkan betapa pentingnya akses informasi dan pemahaman akan hak-hak sosial mereka.
Perda Kesejahteraan Sosial ini, diharapkan, akan menjadi tonggak baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.(*)














