PANGKALPINANG, newsharian.com — Ketua Pimpinan Daerah Inaker (Indonesia Bekerja) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aboul A’la Almaududi, SH, melontarkan kritik tajam terkait profesionalisme penyelenggara negara di tengah efisiensi anggaran.
Ia menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas tanpa membebani masyarakat, seraya menyerukan penguatan nilai-nilai Pancasila dan meritokrasi dalam birokrasi.
Dalam keterangan persnya pada 10 Juni 2025, Aboul menyatakan keprihatinannya atas potensi penurunan kualitas pelayanan publik akibat berbagai tantangan, termasuk efisiensi anggaran.
“Pemerintah tidak boleh menjadikan kondisi sulit sebagai alasan menurunnya kualitas pelayanan. Kreativitas dalam bekerja harus tetap muncul, tanpa harus membebani rakyat. Bila rakyat yang dibebani, maka itu sama saja dengan menyakiti mereka secara perlahan,” tegas Aboul.
Ia mendorong inovasi dan efisiensi sebagai solusi, bukan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan.
Aboul juga mendesak implementasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir penyimpangan.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam tata kelola pemerintahan.
“Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, toleransi, dan kemanusiaan tidak boleh hanya menjadi simbol. Ia harus dihidupi dan diterapkan dalam setiap kebijakan dan tindakan aparatur negara,” kata Aboul, seraya mengutip pentingnya nation and character building ala Bung Karno.
Aboul juga menyoroti ketimpangan pelayanan publik antara kota dan desa serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Ia menekankan perlunya meritokrasi dalam penempatan jabatan publik, hanya orang-orang yang cakap dan berintegritas yang layak memegang amanah.
Untuk mewujudkan Bangka Belitung yang maju, sinergi pemerintah dan masyarakat serta pengamalan nilai-nilai fundamental bangsa menjadi kunci utama.(NH)














