BeritaBisnisBUMNJakartaNASIONALNEWSPT Timah Tbk

Pakta Integritas, Langkah Tegas Perangi Ilegalitas Timah di Belitung

89
×

Pakta Integritas, Langkah Tegas Perangi Ilegalitas Timah di Belitung

Sebarkan artikel ini
Spread the love

JAKARTA, newsharian.com –  Maraknya tambang ilegal dan penyelundupan timah di Bangka Belitung mendorong langkah tegas dari berbagai pihak.

Kejaksaan Agung RI melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung menginisiasi penandatanganan pakta integritas untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor timah, Kamis (26/6).

    Kerjasama ini melibatkan PT Timah Tbk, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tanjung Pandan, Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional II Tanjung Pandan, dan Kejaksaan Negeri Belitung.

    Penandatanganan berlangsung di Kantor Perwakilan PT Timah Tbk di Jakarta.

    Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, mengungkapkan alasan di balik inisiatif ini.

    “Kami menginisiasi ini karena maraknya pengiriman timah yang tidak berdasarkan surat-surat dan dokumen yang lengkap. Kami melibatkan PT Timah sebagai pemegang IUP di Belitung, sehingga kami menginisiasi untuk mulai menertibkan. Sangat disayangkan apabila banyak pendapatan negara harusnya kembali ke negara dan masyarakat tidak kembali lagi kepada masyarakat,” ujarnya.

    Bagus menambahkan, investigasi tim intelijen maritim Kejaksaan Agung menemukan aktivitas pengiriman timah yang merugikan negara, khususnya pada pengiriman yang marak terjadi di akhir pekan.

    “Saat kami melakukan investigasi melalui tim intelijen maritim didapatkan data bahwa beberapa kali pengiriman di Januari yang marak pada hari sabtu dan minggu bisa sampai 2-3 kali,” jelasnya.

    Dukungan penuh diberikan oleh berbagai pihak. Kepala KSOP Tanjung Pandan, Bambang Chandra, menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan pengawasan mobilitas komoditas timah.

    Sementara itu, Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Hendri Suzanto, menekankan pentingnya legalitas dan pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

    “Kita menjunjung tinggi azas legalitas, sesuai amanat UUD 1945 bumi dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat bukan orang perorangan,” sebutnya.

    Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, mengapresiasi kerjasama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan optimalisasi penerimaan negara.

    Ia menekankan komitmen PT Timah untuk menciptakan ekosistem logistik yang tertib, efisien, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan negara.

    “Kolaborasi antara PT TIMAH Tbk dengan Kejaksaan Negeri Belitung, KSOP Tanjung Pandan, Dinas Perhubungan, dan PT Pelindo merupakan bentuk nyata integritas dan komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem logistik dan pengiriman mineral timah yang lebih tertib, efisien, akuntabel, transparan serta bebas dari praktik yang merugikan negara,” tukasnya.

    Pakta integritas ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi masalah ilegalitas timah di Belitung, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat. (NH)

    Sumber : Humas PT Timah Tbk (timah.com)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *