BITUNG, newsharian.com — Sorotan tajam tertuju pada SPBU Girian Permai, Kota Bitung. Bukan karena pelayanannya, melainkan dugaan kuat sebagai pusat operasi mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Modus yang digunakan adalah penjarahan sistematis Bio Solar dengan memanfaatkan celah pengawasan dan manipulasi barcode ganda.
Sebuah sumber internal mengungkapkan praktik tersebut kepada redaksi, Selasa (22/7/2025).
“Nando hanya pelaksana lapangan. Semua arahan, distribusi barcode, hingga jatah solar dikendalikan dari dalam oleh Clifford,” ujarnya.
Nando, yang memiliki inisial NL, diduga sebagai kaki tangan Clifford Wurangian, manajer SPBU tersebut.
Setiap hari, SPBU Girian Permai menerima 32.000 liter Bio Solar dari dua kali pengiriman. Namun, BBM bersubsidi itu diduga “dikuras” dan dijual ilegal ke truk-truk tertentu seharga Rp7.300 per liter – lebih tinggi dari harga subsidi Rp6.800.
“Jika satu truk mengisi 200 liter, dan ada puluhan truk setiap hari, maka tak kurang dari puluhan juta rupiah per hari dikantongi oleh jaringan mafia ini,” ungkap sumber tersebut.
Truk-truk yang telah mengisi Bio Solar ilegal tersebut langsung menuju lokasi penimbunan di belakang Gereja HKBP Girian, yang berjarak hanya beberapa meter dari SPBU.
Solar yang telah ditimbun kemudian disalurkan ke perusahaan-perusahaan berkedok agen industri di Kelurahan Sagerat.
“Jangan heran kalau masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan solar. Mafia ambil lebih dulu, jual lebih mahal ke industri. Sistem mereka rapi, pengamanan pun ikut diatur,” tambah sumber tersebut.
Clifford diduga sebagai otak di balik jaringan ini, mengendalikan distribusi barcode, pemetaan truk, hingga pembagian hasil. NL alias Nando hanya berperan sebagai tameng jika terjadi kebocoran.
Redaksi mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku, termasuk mengungkap aktor intelektualnya. Pertamina juga didesak mencabut izin operasi SPBU Girian Permai.
Para pelaku terancam dijerat pasal berlapis, termasuk Pasal 55 jo 56 KUHP, Pasal 480 KUHP, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Tipikor No. 31 Tahun 1999, dan TPPU.
“Negara tidak boleh kalah,” tegas sumber tersebut. “Jika mafia BBM dibiarkan tumbuh subur, maka kelangkaan, inflasi, dan ketimpangan akan terus menjerat rakyat kecil,” tutup sumber.














