Bangka BelitungBeritaINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPEMERINTAHAN

Pemprov Babel Perkuat Desa Wisata, DPR RI Usulkan Revisi UU Kepariwisataan

644
×

Pemprov Babel Perkuat Desa Wisata, DPR RI Usulkan Revisi UU Kepariwisataan

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengembangan desa wisata sebagai salah satu strategi meningkatkan sektor pariwisata daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur Babel, Hidayat Arsani, usai menghadiri Rapat Koordinasi Anggota Panja Standardisasi Desa dan Kampung Wisata Komisi VII DPR RI, di Kantor Gubernur, Senin (8/9/2025).

    Gubernur Hidayat Arsani menyatakan bahwa desa wisata di Babel tidak hanya mengandalkan daya tarik pantai, tetapi juga kekhasan desa dan kampung yang memiliki ciri budaya serta keunikan tersendiri.

    “Misalnya Desa Namang yang sudah mendapatkan penghargaan, itu akan segera kita tindaklanjuti. Selama ini, hal kecil seperti sampah kerap terabaikan, padahal itu penting. Apa yang disampaikan Ibu Rahayu tadi akan kita kuatkan bersama,” kata Gubernur Hidayat.

    Ia optimis bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, desa wisata akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Bumi Serumpun Sebalai.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo, yang juga Ketua Tim Panja Standardisasi Desa dan Kampung Wisata, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung desa wisata dari sisi infrastruktur dan aksesibilitas.

    “Kami ingin mendengar langsung tantangan di desa wisata. Dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah sangat penting agar akses menuju lokasi wisata semakin baik dan bisa mendatangkan wisatawan, baik lokal hingga mancanegara,” ujar Rahayu.

    Rahayu juga mengimbau agar pengelolaan sampah ditangani dengan serius.

    Ia berharap Babel yang dikenal memiliki alam indah, harus mampu menjaga keberlanjutan lingkungannya.

    Menutup pernyataannya, Rahayu mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengusulkan revisi Undang-Undang Kepariwisataan dengan membagi desa wisata ke dalam empat tingkatan.

    “Empat tingkatan itu, antara lain yaitu desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri,” tukasnya. (NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *