Bangka BelitungBeritaINTERNASIONALJakartaLOKALNASIONALNEWS

Harga Timah Anjlok dan IPR Mandek, DPRD Babel Geruduk Kementerian ESDM

1427
×

Harga Timah Anjlok dan IPR Mandek, DPRD Babel Geruduk Kementerian ESDM

Sebarkan artikel ini
Spread the love

JAKARTA, newsharian.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) di Jakarta, Senin (29/9/2025), untuk menyampaikan keluhan terkait anjloknya harga timah dan lambatnya penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa kedua persoalan ini sangat mendesak dan menghimpit perekonomian rakyat.

    “Jangan sampai rakyat dikorbankan hanya karena harga beli yang timpang. Inilah yang harus dibicarakan serius di tingkat pusat,” tegas Didit saat pertemuan dengan pihak Kementerian ESDM.

    Didit mengungkapkan bahwa perbedaan harga beli timah antara PT Timah dan swasta mencapai selisih Rp60.000 per kilogram, yang membuat penambang lebih memilih menjual ke swasta.

    Selain itu, DPRD juga menyoroti lambatnya proses pembayaran oleh PT Timah.

    “Ini fakta di lapangan, harga tidak adil, pembayaran lambat, dan rakyat jadi korban. Bagaimana PT Timah bisa optimal jika begini terus?” ujarnya.

    Terkait IPR, DPRD Babel mendesak Kementerian ESDM untuk mempercepat penerbitannya.

    Didit menjelaskan bahwa realisasi IPR di lapangan masih berjalan lambat, padahal IPR adalah kepastian hukum bagi rakyat kecil untuk menambang sesuai aturan.

    “Kami datang ke sini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi murni memperjuangkan rakyat. Rakyat adalah tuan kami, dan kami hanyalah wakil mereka. Tidak ada alasan bagi DPRD Babel untuk berhenti memperjuangkan suara hati masyarakat,” jelas Didit.

    Menanggapi hal ini, perwakilan Kementerian ESDM, Irsan, menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat hanya sebatas pada penentuan harga acuan ekspor. Harga ekspor timah ditetapkan berdasarkan acuan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) serta Jakarta Futures Exchange (JFX).

    “Untuk harga ekspor memang ESDM yang menetapkan dengan mengacu pada harga ICDX dan JFX. Namun untuk pembelian dari mitra atau pemasok lokal, harga ditentukan oleh PT Timah sendiri sebagai perusahaan,” jelasnya.

    Irsan menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen mencari solusi yang menyeimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan rakyat penambang.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *