BeritaINTERNASIONALKriminalLAW & CRIMELOKALMataramNASIONALNEWS

Aktivis NTB Desak Kejati Usut Dugaan Korupsi RTH Dompu

1747
×

Aktivis NTB Desak Kejati Usut Dugaan Korupsi RTH Dompu

Sebarkan artikel ini
Spread the love

MATARAM, newsharian.com – Jaringan aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menyuarakan desakan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dan Kejaksaan Negeri Dompu untuk menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

Proyek yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu ini menjadi sorotan tajam karena diduga sarat dengan praktik mark-up anggaran.

    “Kami mendesak kepada Kejaksaan Tinggi NTB dan Kejaksaan Negeri Dompu untuk usut tuntas terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lokasi Kelurahan Karijawa,” tegas seorang perwakilan aktivis NTB dalam pernyataan persnya.

    Kasus ini dianggap sangat serius oleh para aktivis. Mereka menyoroti dugaan mark-up anggaran dan praktik korupsi terkait pembangunan RTH Karijawa.

    Kekecewaan terhadap lambannya proses penegakan hukum di wilayah Kejati NTB dan Kejaksaan Negeri Dompu pun tak terhindarkan.

    Berbagai upaya telah dilakukan oleh jaringan aktivis, termasuk aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Dompu pada Kamis, 16 Oktober 2025. Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan tegas dari pihak kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini.

    Pembangunan RTH ini sendiri berdiri di bekas lahan Sekolah Dasar Negeri 2 Dompu, dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) dan nilai kontrak Rp 2.030.775.165,00 (dua miliar tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah).

    Menurut para aktivis, persoalan dugaan mark-up anggaran dan korupsi dalam proyek RTH ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Dompu, namun belum ada kejelasan yang memuaskan.

    Ironisnya, pembangunan RTH ini telah memasuki tahap kedua, padahal tahap pertama masih bermasalah dan dikerjakan oleh CV yang sama.

    “Berdasarkan kajian kami, ketika tahap awal ditemukan bermasalah, maka pembangunan tahap kedua seharusnya tidak dilanjutkan,” ujar salah seorang aktivis.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam menentukan pemenang tender proyek ini.

    “Tidak ada kewenangan kami dalam hal siapa pemenangnya,” ujarnya, yang kemudian menimbulkan kecurigaan adanya permainan di balik layar.

    Desakan dari jaringan aktivis NTB ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi Kejati NTB dan Kejaksaan Negeri Dompu untuk segera bertindak tegas dan transparan dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi RTH Dompu ini.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *