Bangka BaratBangka BelitungBeritaBisnisINTERNASIONALKriminalLAW & CRIMELOKALNASIONALNEWSPEMERINTAHAN

Luat Tembelok-Keranggan: Negara Tak Datang, Ponton Ilegal yang Menjawab

1226
×

Luat Tembelok-Keranggan: Negara Tak Datang, Ponton Ilegal yang Menjawab

Sebarkan artikel ini
Spread the love

Oleh: Belva Al Akhab dan Tim

MENTOK, BANGKABARAT, newsharian.com – Di negeri yang bangga menyebut dirinya “maritim”, pantai Tembelok–Keranggan pada 2–5 Desember 2025 memperlihatkan kenyataan paling getir ketika negara tidak datang, yang muncul justru ratusan ponton. Bukan kapal patroli, bukan negara yang seharusnya menjaga laut, bukan hukum yang mestinya berdiri.

    Yang datang adalah deretan besi rakitan yang menggali perut laut tanpa izin dan tanpa rasa malu.

    Pada Sabtu, 6 Desember 2025, pantai itu tidak tampak seperti ruang hidup nelayan. Ia lebih menyerupai markas milisi tambang, lengkap dengan barisan ponton yang memotong cakrawala seperti garis peringatan bahwa hukum sedang koma.

    Ironisnya, pada hari yang sama BMKG mengeluarkan dua peringatan: banjir pesisir dan gelombang tinggi.

    Negara meminta masyarakat waspada, pelaku tambang justru bekerja lebih berani.

    Suara yang muncul dari laut bukan gelombang, tapi pertanyaan yang mestinya menggema sampai ke meja presiden:

    “Apa tunggu kapal karam dulu baru negara turun?,” ungkap ABK Feri Tanjung Kelian, 2 Desember 2025 lalu.

    Pertanyaan sederhana tapi memalukan. Karena jawabannya bukan hanya “belum”. Jawabannya: negara bahkan tidak tampak menuju ke sana.

    Pada 4 Desember 2025 aparat memasang spanduk penertiban di Batu Rakit. Laporannya rapi, dokumentasinya lengkap, narasinya meyakinkan seperti biasa.

    Tetapi hanya 24 jam kemudian, ratusan ponton muncul lagi. Bukan berkurang, malah berpindah ke Tembelok–Keranggan. Bukan bubar, tapi bermigrasi.

    Ilmu pengetahuan sudah mengatakan ini sejak lama. Muzakir dkk. (UBB, 2022) memotret fenomena yang sama: ponton punya sistem peringatan dini, jaringan komunikasi cepat, dan kemampuan migrasi yang lebih cekatan daripada aparat. ICEL & Tirto (2022) bahkan mengungkap adanya jejaring mata-mata dan penjaga pantai bayangan yang mengatur alur tambang ilegal.

    Sebuah ironi historis negeri ini:
    ponton punya sistem, negara punya alasan.

    Empat Krisi Yang Menjelaskan Ketiadaan Negara:
    H1. Krisis Keselamatan Pelayaran
    Jalur pelayaran nasional Tanjung Kelian, arteri yang menghubungkan Bangka dan Sumatera tiba-tiba seperti arena adu nyali. Ponton berada tepat di jalur kapal. Gelombang 1–2,5 meter cukup untuk membuat satu kapal oleng, tetapi tidak cukup untuk membuat negara bergerak lebih cepat.

    BRIN (2021) sudah memperingatkan bahwa sedimentasi tambang mengubah kontur dasar laut dan meningkatkan risiko kecelakaan. Tapi peringatan ilmiah sering kalah oleh kepentingan ekonomi gelap.

    2. Krisis Ekologi dan Perikanan

    BRIN, WALHI, dan LIPI telah menuliskan ini bertahun-tahun: kehilangan ikan, matinya terumbu karang, abrasi, sedimentasi, banjir. Tapi di Tembelok–Keranggan, kami menemukan sesuatu yang tak tertulis di laporan ilmiah:

    kehilangan martabat nelayan.

    Seorang nelayan berkata dengan suara yang tak perlu mikrofon.

    “Kami melaut malam sedikit saja disebut penjahat. Ponton siang hari merusak laut, semua pura-pura tak lihat.” jelasnya bernada penuh kekesalan.

    Dalam satu kalimat itu, seluruh kegagalan negara tersimpulkan.

    3. Krisis Pariwisata

    Pantai Batu Rakit menjadi pemandangan yang lebih cocok untuk film distopia ketimbang brosur pariwisata. Jika pariwisata Bangka Barat dulu menjual ketenangan laut biru, kini yang dijual adalah panorama ponton berlapis-lapis. Semesta satire ini terjadi tanpa satu pun pejabat pariwisata bersuara lantang.

    4. Krisis Wibawa Negara

    Inilah bagian paling getir. Presiden Prabowo pada September 2025 menyatakan ingin menutup 1.000 tambang ilegal. Tetapi pada Desember 2025, di Mentok saja ratusan ponton masih bekerja, seakan-akan pidato itu dibuat untuk catatan konferensi pers, bukan untuk implementasi.

    Dalam istilah WALHI (2023), inilah bentuk paling lengkap dari:

    “wilayah tanpa pengelolaan, tanpa penegakan, tanpa kejelasan.”

    Sebuah wilayah di mana negara hadir hanya sebagai poster, bukan sebagai penguasa laut.

    Tiga ruang publik yang direbut ponton yaitu:
    Tanjung Kelian adalah jalur pelayaran nasional yang kini jadi arena tambang.

    Batu Rakit adalah kawasan wisata yang berubah menjadi pabrik pengerukan.

    Tembelok–Keranggan adalah ruang tangkap nelayan yang berubah menjadi kuburan terumbu karang.

    Jika tiga ruang ini jatuh, maka yang jatuh bukan hanya perekonomian pesisir, tapi legitimasi negara itu sendiri.

    Tak ada cara lain untuk mengatakan ini dengan lembut, jadi kami memilih mengatakan dengan jujur:

    Negara telah gagal menguasai lautnya sendiri.
    Dan rakyatlah yang membayar kegagalan itu.

    Setiap ponton yang muncul adalah bukti paling keras dari absennya penegakan hukum. Setiap nelayan yang tak bisa melaut adalah peringatan moral bahwa negara sedang tidak menjaga warganya. Setiap jalur kapal yang terancam adalah alarm yang entah kapan akan dianggap penting oleh para pengambil kebijakan.

    Di ujung laporan investigasi ini, kami hanya menemukan satu kalimat yang pantas dijadikan judul sejarah:

    “Kami menunggu negara datang. Tapi yang datang justru ponton.” ujar Nelayan Tembelok, 2025

    Kalimat itu bukan sekadar keluhan. Itu adalah dakwaan.

    Dan dakwaan itu ditulis oleh laut, disaksikan ratusan mata nelayan, dan akan dibaca generasi berikutnya jika negara tetap memilih diam.(NH/Belva)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *