Bangka BelitungBeritaDewan Perwakilan Rakyat DaerahDPRD Bangka BelitungINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPEMERINTAHAN

Pansus Sawit Babel Siaga: Tak Ada Lagi Celah bagi Perusahaan yang Abaikan Plasma dan CSR Masyarakat

1245
×

Pansus Sawit Babel Siaga: Tak Ada Lagi Celah bagi Perusahaan yang Abaikan Plasma dan CSR Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Respons tegas terhadap keluhan masyarakat yang bergema hampir setahun, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Plasma dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Langkah ini diresmikan melalui rapat paripurna pada Senin (8/12/2025), menargetkan pengawasan ketat agar perusahaan memenuhi kewajiban undang-undang, termasuk alokasi minimal 20 persen lahan plasma bagi petani lokal.

    Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan Pansus ini bukan formalitas belaka, melainkan senjata konkret untuk menolong warga.

    “Kita telah paripurnakan sekaligus menyampaikan nama-nama anggota Pansus ini guna mengawal persoalan plasma dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perkebunan kelapa sawit,” katanya usai paripurna.

    Ia menyoroti temuan lapangan: sebagian perusahaan sudah patuh, tapi ada yang nihil plasma, bahkan satu perusahaan sama sekali tak menyiapkan lahan bagi masyarakat.

    “Memang kita cek sebagian perusahaan sudah mengatur tapi sebagiannya belum. Akan tetapi ada salah satu perusahaan yang sama sekali tidak ada plasmanya,” tegas Didit, menambahkan bahwa konversi plasma boleh, tapi pengawasan harus ironclad.

    Pembentukan Pansus ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan kesejahteraan melalui plasma sawit, termasuk potensi transmigrasi jika lahan tak tergarap. Didit menjanjikan kolaborasi lintas lembaga:

    “Maka kami juga akan melibatkan juga satgas PKH perkebunan yang ada di Bangka Belitung. Kami akan koordinasi dengan Kajati, kami juga akan koordinasi dengan Bapak Kapolda,” ujarnya.

    Tujuannya jelas: memastikan perusahaan tak punya alasan menghindar.

    “Maka dengan adanya pansus tentang plasma dan CSR ini, saya rasa tidak ada alasan lagi bagi perusahaan. Karena ini ada aturannya,” pintanya.

    Lebih lanjut, Didit menekankan Pansus harus efektif hingga lahir regulasi dan perubahan lapangan.

    “Pansus ini dibentuk bukan sekadar untuk menjalankan kewajiban kelembagaan, namun bertujuan memastikan perusahaan benar-benar menjalankan amanat undang-undang,” tegasnya.

    “Kita (DPRD Babel-red) hanya ingin menolong masyarakat Babel, karena seperti teman-teman ketahui, hampir satu tahun yang disampaikan masyarakat adalah tentang keberadaan plasma dan CSR,” lanjutnya.

    “Ke depan, pengawasan pelaksanaan jadi prioritas, dengan masukan hukum dari satgas PKH, Kajati, dan polisi,” lanjutnya lagi.

    “Ke depan kita tinggal pengawasan pelaksanaan. Supaya agar ada kualitas terhadap pansus ini, maka kita akan minta pendapat hukum dari satgas PKH, baik itu Kajati maupun pihak kepolisian,” tambahnya.

    Inisiatif ini diharapkan mengakhiri polemik plasma yang merugikan ribuan hektare HGU sawit di Babel, membuka kesejahteraan nyata bagi petani.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *