MENTOK, newsharian.com – Di tengah meningkatnya arus penyeberangan masyarakat jelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok menjadi bukti nyata bagaimana negara menjalankan kedaulatan pelayanannya kepada rakyat.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, didampingi Bupati Bangka Barat Markus, S.H., turun langsung ke lokasi pada Jumat (26/12/2025), menegaskan bahwa transportasi laut bukanlah ruang untuk kompromi, melainkan wilayah yang harus sepenuhnya terkendali oleh pemerintah.
Dermaga yang menjadi salah satu pintu gerbang utama perhubungan laut di Babel itu, pada hari itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat pemberangkatan dan kedatangan kapal.
Lebih dari itu, ia menjadi panggung di mana kekuasaan negara menunjukkan eksistensinya yang bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Pelayanan berjalan sangat baik dan terkendali. Armada siap. Sistem berjalan. Negara hadir,” tegas Gubernur Hidayat Arsani secara tegas di depan awak media yang mengikuti kunjungan tersebut.
Sebanyak 14 unit kapal telah disiagakan untuk menjamin mobilitas masyarakat selama periode liburan. Angka ini bukan sekadar angka statistik belaka, melainkan bukti legitimasi kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Gubernur menegaskan bahwa Provinsi Babel tidak berada dalam posisi lemah atau bergantung pada pihak lain dari sisi armada transportasi laut.
Adapun permasalahan yang muncul terkait dengan antrean dan keterlambatan yang pernah terjadi, menurutnya bersifat teknis-alamiah dan melibatkan koordinasi lintas wilayah, khususnya di Pelabuhan Tanjung Api-Api Sumatera Selatan.
“Kapal cukup. Yang kita hadapi adalah pasang surut laut dan antrean di wilayah lain. Ini soal koordinasi antarprovinsi, bukan kekurangan kesiapan,” jelasnya, sekaligus menempatkan Pemprov Babel sebagai pemerintah yang siap dan berdaulat atas wilayahnya.
Keselamatan penumpang menjadi poin penting yang tidak boleh dilanggar dalam setiap pelayanan yang diberikan.
“Tugas negara adalah melayani. Transportasi laut adalah kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib memastikan keamanan, ketertiban dan keselamatan,” ujar Gubernur sambil menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan, kesiapan kendaraan, serta menjaga ketertiban selama perjalanan – yang ia posisikan bukan sebagai permintaan, melainkan instruksi moral demi keselamatan bersama.
Di sisi lain, Bupati Bangka Barat Markus, S.H. menegaskan bahwa pemerintah kabupaten berperan sebagai eksekutor kebijakan negara di garis depan, bukan hanya sebagai pelengkap.
“Kami memastikan ASDP siap. Pelayanan di Tanjung Kalian berjalan lancar. Ini bukti kerja nyata pemerintah daerah,” tegasnya.
Lebih jauh, Pemkab Bangka Barat juga telah mengambil langkah strategis dengan merencanakan penambahan satu dermaga baru pada tahun 2026.
Keputusan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah bekerja secara proaktif dan visioner.
“Dermaga tambahan adalah bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Ini bukan proyek, ini kebijakan,” ungkap Markus.
Mengenai penumpukan kendaraan di Pelabuhan Tanjung Api-Api, Bupati Markus menyampaikan bahwa pengelolaan pelabuhan tersebut berada di bawah wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, bukan ASDP.
Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kerja sama antarprovinsi.
“Pak Gubernur Babel akan berkomunikasi langsung dengan Gubernur Sumsel. Negara tidak boleh terjebak batas administratif saat rakyat menunggu,” katanya, yang sekaligus menunjukkan peran Gubernur Hidayat Arsani sebagai pemimpin regional yang aktif dalam mengambil langkah koordinatif.
Hadirnya sejumlah pejabat tinggi seperti Kapolda Bangka Belitung, Danlanal, Danrem, serta Forkopimda menjadi simbol bahwa negara bekerja secara menyeluruh – dari aspek administrasi hingga keamanan.
Pada hari itu, Pelabuhan Tanjung Kalian bukan sekadar simpul transportasi, melainkan ruang di mana kekuasaan negara terkonsolidasi untuk melayani rakyat.
Di tengah pasang surut laut yang tak terelakkan, negara tidak hanya menunggu.
Ia menyesuaikan diri, mengatur, dan mengendalikan setiap aspek pelayanan. Kapal berlayar bukan karena kebetulan, tetapi karena keputusan politik yang dijalankan hingga ke tingkat dermaga.
Sinergi antara Pemprov Babel dan Pemkab Bangka Barat pada hari itu berhasil menyampaikan pesan yang jelas: negara berdiri tegak untuk mengatur, melayani, dan memastikan bahwa rakyat tidak berjalan sendiri.(NH)














