TANJUNGPANDAN, BELITUNG, newsharian.com –
Di tengah optimisme pemerintah pusat untuk menjadikan Belitung sebagai poros pariwisata dan investasi nasional, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin kini menjadi simbol kontradiksi yang menyakitkan.
Bandara H.A.S. Hanandjoeddin resmi kembali mendapatkan status sebagai bandara internasional berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 26 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 25 April 2025.
Namun, hingga kini belum terlihat progres yang memadai dalam pembangunan fasilitas prasyarat yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebagai bandara kelas dunia.
Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Edi Nasapta, menekankan bahwa penetapan status tersebut membawa mandat besar bagi daerah.
“Penetapan ini bukan sekadar simbol administratif, melainkan mandat strategis untuk menjadikan Belitung sebagai pintu gerbang internasional pariwisata, investasi, dan logistik,” jelasnya dalam keterangan resmi di Tanjung Pandan.
Menurut Edi, pengelola bandara, PT Angkasa Pura, belum menunjukkan keseriusan yang cukup dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur utama.
Sebagai bandara internasional, H.A.S. Hanandjoeddin wajib dilengkapi dengan sejumlah komponen penting, antara lain terminal internasional terpisah, fasilitas CIQ permanen dan terintegrasi, runway serta taxiway sesuai standar ICAO, sistem navigasi berstandar internasional, fasilitas pelayanan penumpang lengkap, dan terminal kargo internasional.
“Tanpa pemenuhan fasilitas tersebut, maskapai internasional tidak akan memiliki kepastian teknis dan bisnis untuk membuka rute langsung ke Belitung, meskipun status internasional telah diberikan,” ucapnya.
Keterlambatan pembangunan berpotensi memberikan dampak serius bagi daerah, seperti mengurangi minat maskapai internasional, menghambat aliran investasi, menjadikan status bandara tidak efektif secara ekonomi, serta menghambat upaya menjadikan Belitung sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional.
Hal ini semakin disayangkan karena Belitung telah lama diprioritaskan sebagai kawasan strategis oleh pemerintah pusat.
Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD Bangka Belitung akan melakukan konsultasi resmi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kementerian Perhubungan RI, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Investasi/BKPM.
Tujuan utama konsultasi ini adalah untuk memperoleh kejelasan kebijakan, arah pengembangan, serta komitmen nyata terkait pengelolaan bandara.
Pada kesempatan yang sama, pihaknya juga akan menuntut penjelasan terbuka dari PT Angkasa Pura terkait empat poin penting: rencana induk pengembangan bandara internasional, timeline pembangunan fasilitas, skema pendanaan dan prioritas investasi, serta kesesuaian pengelolaan dengan status yang telah ditetapkan pemerintah.
“Bandara internasional adalah instrumen strategis negara, bukan sekadar aset operasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata, perencanaan teknokratis, dan keberpihakan pada kepentingan daerah serta nasional,” tegas Edi.
Ia berharap PT Angkasa Pura segera menunjukkan keseriusan dan tanggung jawabnya agar bandara tersebut benar-benar dapat berperan sebagai gerbang global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi di Belitung.
“Belitung tidak membutuhkan status semata, tetapi membutuhkan keberanian untuk membangun,” pungkasnya.(NH)














