Bangka BelitungBeritaDewan Perwakilan Rakyat DaerahDPRD Bangka BelitungINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinang

Pasokan LPG 3 Kg di Babel Kembali Normal Mulai 5 Februari, DPRD Pastikan

1790
×

Pasokan LPG 3 Kg di Babel Kembali Normal Mulai 5 Februari, DPRD Pastikan

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram akan kembali normal mulai tanggal 5 Februari 2026.

Penetapan ini diambil setelah audiensi yang melibatkan berbagai pihak terkait kelangkaan gas yang berdampak pada kebutuhan rumah tangga, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta sektor ekonomi masyarakat.

    Audiensi yang berlangsung di ruang Bapak Musyawarah (Banmus) DPRD Babel pada Senin (2/1/2026) menghadirkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), perwakilan Pertamina, Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Babel, dan perwakilan masyarakat.

    “Saya mengucapkan terimakasih kepada APKLI Bangka Belitung, staf khusus gubernur, pihak Pertamina yang luar biasa hadir. Alhamdulillah, dari rapat tadi ada beberapa kesimpulan penting,” ujar Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya kepada awak media usai acara berlangsung.

    Menurut Didit, kesimpulan pertama dari pertemuan tersebut adalah penyaluran LPG 3 kg akan berjalan normal di seluruh wilayah provinsi jika tidak ada kendala dalam distribusi. Namun, ia menekankan bahwa penyaluran harus tetap tepat sasaran.

    Selain itu, akan dibentuk tim pengawasan terpadu untuk memastikan gas melon benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    “Tim tersebut nantinya akan melibatkan aparat penegak hukum (APH), seperti kepolisian dan kejaksaan, dan menjadi kewenangan pihak eksekutif,” sebutnya.

    Didit juga menyampaikan bahwa pihak Pertamina telah memberikan jaminan terkait ketersediaan stok jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026.

    “InsyaAllah untuk stok LPG 3 Kilogram jelang Ramadan dan Idulfitri Pertamina pastikan aman,” katanya.

    Terkait Harga Eceran Tertinggi (HET), Ketua DPRD menegaskan perlunya kepastian hukum yang jelas. Hal ini dianggap penting agar agen yang menyalurkan ke daerah terpencil mendapatkan kejelasan dan keadilan.

    “Kita harus objektif, karena agen-agen yang menyalurkan ke daerah jauh juga punya beban biaya,” jelasnya.

    Sebagai langkah kedepan, DPRD Babel bersama Gubernur akan mendesak pemerintah pusat untuk membangun kilang atau depo penampung LPG baru di wilayah provinsi.

    “Dengan adanya kilang atau penampung LPG baru, permasalahan kelangkaan LPG 3 kg diharapkan tidak terulang lagi,” tutup Didit.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *