Bangka BaratBangka BelitungBeritaINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWS

Melyadi Gali Jalur Baru Kehutanan Bangka Barat

1316
×

Melyadi Gali Jalur Baru Kehutanan Bangka Barat

Sebarkan artikel ini
Spread the love

MENTOK, newsharian.com – Kabut tipis yang meresap dari arah hutan menjadi pembuka hari di Mentok. Di balik hamparan hijau yang tampak tenang, tersembunyi sejarah panjang tentang kebun rakyat, batas yang kabur, dan konflik yang sering tak tercatat.

Bagi Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rambat Air Menduyung, Melyadi, hutan di Bangka Barat bukan sekadar lanskap ekologis, melainkan ruang hidup yang harus dinegosiasikan bersama.

    “Hampir seluruh desa di Bangka Barat bersentuhan langsung dengan kawasan hutan. Kalau negara datang hanya membawa larangan, maka konflik tidak akan pernah selesai,” ujar Melyadi dalam wawancara pada Selasa (3/2/2026).

    Wilayah kerja KPHP yang mencakup Tempilang, Kelapa, Simpang Teritip hingga Mentok menyaksikan kebun rakyat telah ada jauh sebelum peta kehutanan dibuat secara resmi.

    Banyak warga menanam lada, karet, kelapa, dan belakangan sawit di lahan yang kemudian dikategorikan sebagai hutan produksi atau lindung.

    Data internal menunjukkan sebagian besar kawasan hutan di daerah ini telah lama dimanfaatkan masyarakat, menciptakan paradoks di mana negara memiliki regulasi, namun rakyat memiliki sejarah dan kebutuhan hidup. Menurut Melyadi, kondisi ini bukan karena warga tidak patuh.

    “Ini bukan soal warga bandel. Ini soal kebijakan yang terlambat hadir,” tegasnya.

    Alih-alih penertiban represif, ia mendorong Perhutanan Sosial sebagai solusi. Hingga awal 2026, sebanyak 9 Kelompok Tani Hutan (KTH) telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), satu gabungan kelompok terbentuk, dan beberapa lainnya masih dalam proses.

    Setiap bulan, tim KPHP melakukan pendampingan mulai dari penguatan kelembagaan, perencanaan usaha, hingga pengembangan komoditas alternatif seperti ekowisata, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan pesisir.

    Tujuannya agar hutan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya.

    “Kalau masyarakat diberi ruang mengelola, mereka justru akan menjaga,” kata Melyadi, yang pendekatannya sejalan dengan pemikiran Elinor Ostrom tentang pengelolaan sumber daya bersama.

    Kenyataan Pahit Sawit dan Upaya Penyesuaian

    Sawit menjadi salah satu tantangan utama. Pendataan bersama DPRD Provinsi Komisi III sejak 2003 mencatat banyak warga telah menanam sawit di kawasan hutan – sebagian bersedia didata, sebagian lainnya takut kebunnya akan diambil atau berurusan dengan hukum.

    “Ini masalah struktural. Kalau mau jujur, negara juga terlambat,” ucapnya.

    Melyadi menegaskan sawit tidak diperbolehkan di kawasan hutan, baik lindung maupun produksi.

    Sebaliknya, kelapa dianggap lebih adaptif secara ekologis dan dapat diizinkan dengan syarat ketat, sejalan dengan kebijakan provinsi.

    “Ini bukan anti-sawit. Ini soal daya dukung. Kalau ekosistem runtuh, ekonomi juga akan runtuh,” jelasnya.

    Isu PNBP dan Potensi PAD

    Satu isu krusial yang jarang dibahas adalah Pembayaran Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan.

    Selama bertahun-tahun, kebun sawit di kawasan hutan menghasilkan keuntungan tanpa memberikan kontribusi kepada negara maupun daerah.

    “Yang menikmati hanya satu pihak. Negara dan daerah tidak,” katanya.

    Kini, KPH sedang menunggu kebijakan pusat terkait integrasi ke Perhutanan Sosial, pengelolaan oleh BUMN seperti Agrinas, atau skema koperasi rakyat.

    Jika PNBP diterapkan, Bangka Barat berpotensi mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor yang selama ini berada di zona abu-abu.

    Melyadi lebih sering terlihat di lapangan ketimbang di konferensi pers. Kepemimpinannya dibangun dari kehadiran langsung di tengah masyarakat.

    “Tujuan kami sederhana. Hutan lestari, masyarakat hidup, negara dan daerah dapat manfaat. Di situlah keadilan ekologis bekerja,” tutupnya.

    Dari langkah yang tak mencolok itu, wajah baru kehutanan yang berbasis pada realitas sosial mulai terbentuk di Bangka Barat.(NH/Belva)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *