Bangka BelitungBangka TengahBeritaBisnisHukrimINTERNASIONALKriminalLAW & CRIMELOKALNASIONALNEWS

Janji Bukti yang Tak Kunjung Datang, Mangrove Kurau Barat Terus Tumbang

2387
×

Janji Bukti yang Tak Kunjung Datang, Mangrove Kurau Barat Terus Tumbang

Sebarkan artikel ini
Spread the love

BANGKATENGAH, newsharian.com — Polemik dugaan penjualan lahan seluas kurang lebih 52 hektare di wilayah pesisir Desa Kurau Barat kian mengerucut pada satu persoalan krusial: status lahan yang hingga kini tak pernah benar-benar dibuktikan secara terbuka.

Di tengah simpang siur klaim antara pemerintah desa dan warga, hutan mangrove justru sudah lebih dulu tumbang, meninggalkan kecemasan mendalam bagi nelayan pesisir.

    Kepala Desa Kurau Barat, Sandi, sejak awal menyatakan lahan yang dipersoalkan masuk dalam kategori Areal Penggunaan Lain (APL).

    Klaim ini menjadi dasar pembenaran bahwa tidak ada pelanggaran dalam aktivitas pemanfaatan lahan tersebut.

    Namun pernyataan itu berhadapan langsung dengan temuan warga dan informan yang menyebut area tersebut justru berada di kawasan Hutan Lindung (HL), bahkan sebagian merupakan lahan desa yang selama puluhan tahun ditumbuhi mangrove.

    Perbedaan versi ini bukan sekadar soal peta, melainkan menyangkut nasib ekosistem pesisir dan sumber penghidupan masyarakat.

    Sejumlah pertemuan telah dilakukan antara pihak desa dan warga, terakhir pada Rabu (4/2/2026), siang hingga malam hari. Namun alih-alih menghasilkan titik temu, perundingan tersebut berakhir tanpa kesepakatan dan tanpa dokumen resmi yang menjawab keraguan publik.

    Dalam keterangan sebelumnya, Kades Sandi juga menepis isu penjualan lahan desa.

    Ia menyebut lahan yang dikuasai pihak tertentu merupakan milik perorangan, yang diperoleh sebagai bentuk ganti rugi akibat kasus penipuan pembelian lahan pada masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya.

    Pernyataan ini kembali dibantah oleh informan media yang menegaskan bahwa pembabatan mangrove telah terjadi tanpa izin dari instansi berwenang, terlepas dari siapa pemilik klaim atas lahan tersebut.

    Puncak pertanyaan publik muncul pada Jumat (6/2/2026), ketika Kades Sandi diminta menunjukkan bukti konkret bahwa lahan tersebut berstatus APL.

    Bukannya memperlihatkan dokumen resmi, Kades justru kembali meminta waktu.

    “Hari ini ya saya kirim, nunggu dari dinas tata ruang untuk mengirimkannya, sebenarnya ada dari aplikasi Apanza Maps,” ujar Sandi melalui sambungan telepon WhatsApp.

    Namun hingga berita ini diturunkan, bukti yang dijanjikan tak kunjung diterima. Sementara itu, di lapangan, dampaknya sudah nyata.

    Ri, nelayan pesisir Kurau Barat, mengaku kehilangan ruang hidupnya. Kawasan mangrove yang selama ini menjadi tempat mencari kepiting dan udang kini rata oleh alat berat. Suaranya bergetar saat menceritakan nasibnya.

    “Kami sebagai nelayan pesisir Kurau Barat, hutan bakau tempat kami bergantung menaruh harapan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Harapan kami hutan bakau jangan dirusak, mari dijaga kelestariannya. Kami ini orang bodoh mau bertanya, siapa yang mengizinkan hutan bakau ditebang? Kami bermohon kepada pemerintah untuk menindak tegas pelaku perusak hutan bakau,” ujarnya.

    Kasus ini menempatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum pada persimpangan penting.

    Jika kawasan tersebut benar masuk Hutan Lindung, maka pembabatan mangrove berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, yang memuat ancaman sanksi pidana dan administratif.

    Di Kurau Barat, publik kini menunggu lebih dari sekadar janji. Dokumen resmi, sikap tegas pemerintah, dan perlindungan nyata terhadap mangrove menjadi tuntutan mendesak.

    Sebab bagi nelayan, setiap hari tanpa kepastian adalah hari kehilangan penghidupan, sementara bagi lingkungan, setiap jam keterlambatan berarti satu langkah lebih dekat pada kerusakan yang tak bisa dipulihkan. (NH/Ical)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *