BANGKATENGAH, newsharian.com — Di tengah sunyinya kebun sawit Desa Penyak, Kecamatan Koba, jeritan tentang keadilan kembali terdengar. Dua warga kecil, Sadi dan Robiadi, harus berhadapan dengan aparat penegak hukum setelah kedapatan memanen sekitar 20 butir buah sawit di lahan milik PT Mutiara Hijau Lestari (MHL).
Peristiwa ini sontak memantik perbincangan luas di tengah masyarakat. Bukan semata soal pelanggaran hukum, tetapi tentang rasa keadilan yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan warga kecil.
Penangkapan terjadi saat patroli aparat memasuki area kebun. Kedua warga yang disebut hanya mengambil buah sawit dalam jumlah terbatas itu langsung diamankan. Dalam rekaman percakapan warga yang beredar, alasan mereka terdengar sederhana sekaligus menyayat.
“Kalau untuk beli sembako, untuk anak sekolah, menghadapi puasa,” ujar salah satu suara dalam rekaman tersebut, menggambarkan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat setempat.
Lesunya sektor pariwisata, terbatasnya lapangan kerja, serta meningkatnya kebutuhan hidup membuat sebagian warga Desa Penyak berada dalam kondisi sulit. Bantuan sosial disebut tidak rutin diterima, sementara beban utang rumah tangga terus bertambah.
Namun di balik penindakan terhadap dua warga tersebut, muncul cerita lain yang menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Seorang saksi mata bernama Man mengaku melihat aktivitas pemuatan buah sawit dalam skala besar di kawasan mess perusahaan. Ia menyebut buah sawit dipindahkan dari kendaraan kecil ke truk besar yang kemudian keluar dari area tersebut.
“Di depan mes PT itu. Buah dimuat ke truk besar,” ungkapnya.
Kesaksian itu memunculkan pertanyaan publik, terutama karena kebun yang dimaksud disebut-sebut tengah berada dalam status pengawasan aparat penegak hukum (APH). Jika benar demikian, warga mempertanyakan mengapa aktivitas pengangkutan dalam jumlah besar masih berlangsung.
Kontras perlakuan hukum inilah yang memicu keresahan. Dua warga diamankan karena puluhan butir sawit, sementara aktivitas angkut berskala besar—berdasarkan kesaksian warga—terlihat berjalan tanpa hambatan.
Warga tidak melontarkan tudingan langsung, namun meminta kejelasan. Mereka mempertanyakan apakah ada izin khusus bagi pihak tertentu untuk memanen, siapa yang berwenang mengelola kebun selama status hukum belum inkrah, serta mengapa pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh.
Sejumlah warga bahkan mengusulkan agar kebun tersebut dikelola sementara oleh pemerintah desa hingga ada putusan hukum tetap. Hasilnya, menurut mereka, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial masyarakat.
“Daripada buah jatuh dan busuk, tidak merusak batang. Yang diambil cuma buah,” ujar seorang warga.
Kasus ini kembali memunculkan narasi lama yang kerap terdengar di daerah sumber daya alam: hukum dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Di ruang publik Bangka Tengah, perdebatan mengenai keadilan sosial pun kembali menguat.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan penjelasan terbuka terkait status kebun tersebut. Kejelasan dinilai penting agar tidak ada lagi warga yang terjerat persoalan hukum akibat ketidaktahuan.
Bagi warga Desa Penyak, persoalan ini bukan sekadar tentang buah sawit. Mereka berharap adanya transparansi hukum, penegakan aturan tanpa tebang pilih, serta solusi nyata bagi masyarakat yang tengah berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
Kasus 20 butir sawit mungkin terlihat kecil di atas kertas. Namun bagi masyarakat desa, peristiwa itu menjadi simbol pertanyaan yang lebih besar—tentang tata kelola, keberpihakan, dan makna keadilan yang sesungguhnya.(NH)














