Bangka BelitungBeritaBisnisBUMNINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPT Timah Tbk

Tujuh Langkah Baru PT Timah Benahi Tata Kelola Tambang

1730
×

Tujuh Langkah Baru PT Timah Benahi Tata Kelola Tambang

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com — Di tengah upaya memperbaiki wajah industri pertambangan timah yang lebih transparan dan berkelanjutan, PT TIMAH (Persero) Tbk mulai melakukan pembenahan besar dalam sistem tata kelola pertambangan. Tidak hanya di internal perusahaan, perubahan ini juga melibatkan para mitra usaha yang selama ini menjadi bagian dari rantai bisnis perusahaan.

Langkah awal pembenahan itu ditandai dengan kegiatan sosialisasi rencana perbaikan tata kelola kepada para mitra usaha, khususnya Perusahaan Jasa Penambangan (PJP), yang digelar di Graha Timah pada Kamis (5/3/2026).

    Acara tersebut dihadiri Direktur Operasi PT Timah Handy Geniardi, Direktur Produksi dan Komersial PT Timah Ilhamsyah Mahendra, serta sejumlah mitra usaha yang terlibat dalam aktivitas penambangan bersama perusahaan.

    Direktur Operasi PT Timah Handy Geniardi mengatakan, perusahaan saat ini tengah melakukan pembenahan sistem kerja sama pertambangan untuk menciptakan tata kelola yang lebih tertib dan memberikan kepastian bagi semua pihak.

    “Tujuan sosialisasi ini adalah untuk menjelaskan langkah-langkah tata kelola yang akan kita perbaiki di PT TIMAH agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama,” kata Handy.

    Menurutnya, perbaikan sistem ini juga merupakan tindak lanjut atas berbagai rekomendasi dari Aparat Penegak Hukum maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dalam pembenahan tersebut, PT TIMAH memperkenalkan tujuh perubahan utama dalam sistem kerja sama pertambangan. Perubahan itu meliputi transformasi skema kemitraan menjadi Perusahaan Jasa Penambangan (PJP), pengaturan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penambangan, pengolahan bijih timah di Stasiun Pengumpul (STP), pola transportasi pengangkutan bijih, sistem pembayaran jasa atas hasil bijih timah, kerja sama dengan koperasi sebagai pendukung operasional, serta penguatan aktivitas penambangan yang dilakukan langsung oleh PT TIMAH.

    Handy menegaskan, pembaruan tata kelola ini diharapkan dapat menciptakan sistem kerja yang lebih transparan sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas pertambangan di wilayah operasional perusahaan.

    Sementara itu, Direktur Produksi dan Komersial PT Timah Ilhamsyah Mahendra menekankan pentingnya komitmen seluruh mitra usaha untuk mematuhi regulasi dan ketentuan administrasi yang berlaku.

    “Tujuh inisiatif ini kita lakukan bersama-sama untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dan aspek administratif. Dengan tata kelola yang baik, kita semua bisa menjalankan aktivitas bisnis dengan lebih tenang, tertib, dan saling menguntungkan,” ujarnya.

    Perbaikan tata kelola ini menjadi bagian dari transformasi menyeluruh yang sedang dilakukan PT TIMAH di seluruh proses bisnis perusahaan.

    Pada hari yang sama, Direktur SDM PT Timah Ratih Mayasari juga memberikan motivasi kepada karyawan melalui program Bincang Transformasi.

    Ratih mengingatkan pentingnya sikap adaptif di tengah perubahan serta tetap mengutamakan keselamatan kerja dan menjaga motivasi.

    “Transformasi adalah keniscayaan untuk mewujudkan perbaikan. Perusahaan sedang melakukan transformasi dan ini perlu didukung semua pihak,” katanya.

    Sebelumnya, PT TIMAH juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) Tata Kelola Pertambangan dan Kemitraan serta Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kejaksaan Agung, Lemhanas RI hingga Kementerian ESDM.

    Tak hanya itu, perusahaan juga memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum melalui penandatanganan kerja sama antara Direktur Utama PT TIMAH Restu Widiyantoro dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI Narendra Jatna.

    Kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah transformasi perusahaan untuk memperkuat tata kelola pertambangan timah yang lebih akuntabel, transparan, dan selaras dengan prinsip kepatuhan hukum dalam setiap aktivitas operasional.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *