PANGKALPINANG, news harian.com – Suasana serius namun penuh semangat terlihat di Ruang Rapat Bapperida Kota Pangkalpinang, Senin (16/3/2026).
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, memimpin langsung rapat evaluasi capaian kinerja daerah bersama jajaran pemerintah kota.
Dalam rapat tersebut turut hadir Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, Sekretaris Daerah Mie Go, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Pertemuan ini difokuskan untuk mengevaluasi kinerja fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang selama periode Januari hingga Februari 2026.
Pemerintah kota ingin memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin terjadi di lapangan.
Usai rapat, Prof. Saparudin menegaskan bahwa evaluasi rutin menjadi langkah penting agar setiap OPD mampu menjaga konsistensi kinerja dan mempercepat penyelesaian berbagai program pembangunan.
“Kita laksanakan evaluasi ini secara konsisten pada minggu kedua setiap bulannya. Tujuannya agar OPD mempersiapkan laporan kinerjanya, mulai dari serapan anggaran hingga kendala di lapangan, sehingga kita bisa segera mencari solusi bersama,” ujar Saparudin kepada awak media.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota juga memberikan penekanan khusus kepada sejumlah OPD yang dinilai masih belum mencapai target, baik dari sisi pelaksanaan proyek fisik maupun penyerapan anggaran.
“Tadi kami berikan penekanan bagi OPD yang kinerjanya masih kurang, baik fisik maupun serapan anggarannya. Kita ingatkan terus agar hambatan yang ada segera dicarikan jalan keluarnya,” tegasnya.
Selain persoalan realisasi anggaran, Saparudin juga menyoroti hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola aset milik Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Ia menyampaikan bahwa secara umum kinerja Pemkot Pangkalpinang mendapat penilaian baik dibanding daerah lain. Namun, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
“Berdasarkan penilaian KPK, kinerja kita secara umum sudah baik, bahkan terbaik di antara daerah lain. Namun, untuk pengelolaan barang milik daerah, kita akui masih ada persoalan yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.(NH)














