BangkaBangka BelitungBeritaDewan Perwakilan Rakyat DaerahINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPEMERINTAHAN

DPRD Bangka Bahas LKPJ 2025, Kinerja Pemda Alami Peningkatan

1226
×

DPRD Bangka Bahas LKPJ 2025, Kinerja Pemda Alami Peningkatan

Sebarkan artikel ini
Spread the love

BANGKA, newsharian.com — Suasana serius namun penuh semangat mewarnai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Rabu (25/3/2026), saat laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 resmi disampaikan.

Agenda penting ini menjadi cermin evaluasi sekaligus arah perbaikan kinerja pemerintahan daerah ke depan.

    Rapat dipimpin langsung oleh Jumadi dan dihadiri oleh Fery Insani bersama Wakil Bupati Syahbudin, jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD dan undangan lainnya.

    Dalam sambutannya, Jumadi menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD.

    “Rapat paripurna hari ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, di mana salah satu kewajiban bupati adalah menyampaikan LKPJ dalam rapat paripurna DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran secara maksimal dalam membahas LKPJ tersebut, dengan fokus pada capaian kinerja program serta pelaksanaan regulasi daerah.

    Hal ini penting guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

    Sementara itu, Bupati Bangka, Fery Insani, dalam pidatonya menjelaskan bahwa LKPJ 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program pemerintah daerah selama satu tahun.

    “LKPJ ini menjadi upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai prinsip good governance,” ungkapnya.

    Fery memaparkan, berbagai indikator kinerja menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025.

    Skor evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkat dari 2,9542 menjadi 3,1096.

    Indeks standar pelayanan minimalisir mencapai 96,25, sementara reformasi birokrasi melonjak dari kategori BB p menjadi A- dengan nilai 80,74.p

    Tak hanya itu, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik juga naik menjadi 3,00, serta indeks kepuasan masyarakat meningkat menjadi 86,56.

    Pemerintah Kabupaten Bangka pun kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.

    Menurut Fery, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
    Ke depan, LKPJ ini akan dibahas secara internal oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi, saran, dan koreksi sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

    Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Bangka diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.(Sariyal/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *