PANGKALPINANG, newsharian.com —Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bangka Belitung mendapat dukungan dari DPRD. Namun, di balik dukungan itu, ada pesan tegas: pelayanan publik tidak boleh ikut “libur”.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlivi Syahrun, yang menilai kebijakan pemerintah pusat perlu diimbangi dengan langkah adaptif di daerah.
“Kita mendukung kebijakan ini, akan tetapi kita meminta kepada Pak Gubernur Hidayat Arsani dan jajarannya untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan mana yang mungkin mendesak untuk dilakukan,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, penerapan WFH tidak bisa disamaratakan begitu saja. Setiap daerah memiliki kebutuhan dan urgensi yang berbeda, sehingga perlu kajian matang sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh.
“Kita minta Pak Gubernur mengkaji dulu surat edaran sebelum disebarkan ke pemda yang ada di Kabupaten/Kota, untuk tetap melihat urgensi daerah, karena masing-masing daerah ini persoalannya berbeda,” tegasnya.
Pahlivi menekankan, fleksibilitas kebijakan menjadi kunci. Untuk pekerjaan yang bersifat mendesak, menurutnya, harus ada pengecualian agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Di sisi lain, Komisi I DPRD Babel mengingatkan bahwa sektor pelayanan publik merupakan garis depan yang tidak boleh terganggu. Layanan seperti Samsat, rumah sakit, hingga administrasi kependudukan harus tetap berjalan normal.
“Pelayanan publik seperti Samsat, kesehatan, dan kependudukan harus dikonsolidasikan dulu sehingga tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas lembaga, mulai dari pemerintah daerah hingga instansi vertikal seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan Kementerian Agama.
“Kita berharap ada koordinasi dan konsolidasi yang bersepakat seperti apa memberikan pelayanan-pelayanan di instansi vertikal ini,” ujarnya.
Bagi Pahlivi, WFH bukan berarti berhenti bekerja. Justru, pola kerja ini harus dimaknai sebagai cara baru yang tetap mengedepankan efektivitas dan pelayanan.
“Tentu kami sangat mengharapkan WFH ini tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang ada di masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Babel, Fery Afriyanto, memastikan kebijakan WFH justru diarahkan untuk meningkatkan kinerja ASN, bukan sebaliknya.
“Karena dalam aturan tersebut jelas bahwa harus ada efektif dan efisien dalam bekerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, pejabat tinggi pratama tetap diwajibkan masuk kerja, sementara sektor-sektor vital seperti ketentraman, kebersihan, kesehatan, pendidikan, hingga perizinan tetap harus berjalan tanpa gangguan.
“Pada dasarnya tidak ada perubahan, ASN tetap masuk kerja dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat meski adanya kebijakan WFH ini,” tutupnya.
Di tengah perubahan pola kerja ini, satu hal menjadi garis tegas: adaptasi boleh, tapi pelayanan publik tidak boleh dikompromikan.(NH)














