TEMPILANG, newsharian.com — Angin laut berhembus tenang di Pantai Pasir Kuning, namun realitas di lapangan justru berlawanan. Di kawasan yang seharusnya menjadi destinasi wisata, aktivitas tambang ilegal masih berlangsung tanpa hambatan.
Senin (6/4/2026), sejumlah speed boat terlihat keluar-masuk dan berlabuh di sepanjang garis pantai. Di lokasi yang sama, spanduk bertuliskan larangan masih berdiri tegak. Tulisan “dilarang keras” tetap terbaca jelas namun seolah kehilangan makna.
Tak ada tanda-tanda penghentian aktivitas.
Tak terlihat penertiban.
Kondisi ini memperlihatkan jurang antara aturan dan pelaksanaan di lapangan. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona wisata justru berubah menjadi ruang aktivitas yang bertentangan dengan regulasi.
Situasi tersebut mendapat sorotan dari nelayan setempat. Baidi menilai pelanggaran yang terjadi bukan lagi karena ketidaktahuan, melainkan bentuk pengabaian terhadap kesepakatan bersama.
“Ini bukan lagi soal tidak tahu aturan. Ini soal aturan yang sudah disepakati, tapi sengaja dilanggar,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa larangan tersebut lahir dari proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Namun, kesepakatan itu kini tidak lagi dihormati.
“Ada diskusi, ada kesepakatan. Tapi sekarang itu semua tidak dihormati,” lanjutnya.
Di tengah kondisi tersebut, nelayan menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka tetap melaut, namun dalam situasi yang tidak menentu. Ruang tangkap terganggu, sementara lingkungan pesisir terus berubah.
“Nelayan sekarang bingung. Aturan ada, tapi tidak jalan. Pelanggaran ada, tapi tidak ditindak,” kata Baidi.
Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Baidi pun mempertanyakan absennya tindakan tegas terhadap aktivitas yang berlangsung terang-terangan.
“Kalau terus begini, orang akan berpikir melanggar itu tidak apa-apa,” ujarnya.
Ia menegaskan, himbauan semata tidak cukup tanpa diikuti penegakan nyata.
“Yang dibutuhkan sekarang itu tindakan, bukan sekadar tulisan,” tambahnya.
Pantai Pasir Kuning kini menghadapi tekanan serius. Fungsi ruang perlahan bergeser dari kawasan wisata menjadi area eksploitasi. Aturan masih ada, namun tidak dijalankan secara konsisten.
Apa yang sebelumnya hanya dugaan, kini menjadi kenyataan yang berulang. Pelanggaran terjadi terus-menerus, tanpa respons yang sepadan.
Meski kritik disampaikan dengan tegas, para nelayan menegaskan bahwa mereka tidak mencari konflik. Mereka hanya menginginkan kepastian bahwa aturan benar-benar ditegakkan.
“Kami tidak mau ribut. Kami hanya ingin aturan itu benar-benar berlaku,” tutup Baidi.
Pantai itu masih ada.
Larangan masih tertulis.
Namun tanpa tindakan, keduanya perlahan kehilangan arti. (Belva/NH)














