SEMARANG, newsharian.com — Ruang sidang Pengadilan Negeri Ungaran menjadi panggung bagi sebuah perkara yang memantik perdebatan klasik dalam hukum: batas tipis antara pidana dan perdata.
Permohonan praperadilan diajukan oleh seorang developer perumahan subsidi, Imam Wakhid Mukhsinin, setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Semarang dalam kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan.
Namun bagi tim kuasa hukum, perkara ini bukan sekadar soal hukum, melainkan soal prinsip.
Dipimpin oleh Sugiyono, pihak pemohon menilai bahwa kasus tersebut sejatinya lahir dari hubungan kerja sama bisnis antara developer dan kontraktor sebuah relasi kontraktual yang seharusnya diselesaikan dalam ranah perdata.
“Perkara ini murni hubungan hukum perdata yang bersumber dari perjanjian kerja sama. Tidak tepat apabila ditarik ke ranah pidana,” tegas Sugiyono.
Dalam dokumen permohonan, dijelaskan bahwa proyek pembangunan telah berjalan dan bahkan telah dilakukan serah terima pekerjaan. Namun, sejumlah kekurangan masih menjadi tanggung jawab kontraktor dalam masa garansi fase yang justru menjadi titik sengketa.
Di sinilah konflik bermula. Penahanan sebagian pembayaran oleh pihak developer dianggap sebagai hak kontraktual, bukan pelanggaran hukum.
Sugiyono menilai, persoalan ini lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi, bukan tindak pidana.
“Tidak ada unsur tipu muslihat, tidak ada identitas palsu, dan tidak terdapat niat jahat sejak awal. Unsur pidana tidak terpenuhi,” ujarnya.
Lebih jauh, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dasar penetapan tersangka yang dinilai belum memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.
Di sisi lain, proses penangkapan dan penahanan juga dipersoalkan. Kliennya disebut kooperatif, tidak pernah mangkir, serta tidak menghambat jalannya penyidikan.
Permohonan praperadilan ini pun meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa penetapan tersangka hingga penahanan yang dilakukan tidak sah, sekaligus memerintahkan penghentian penyidikan.
Kasus ini bukan hanya tentang satu orang developer. Ia menyentuh prinsip besar dalam penegakan hukum: bahwa hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir—ultimum remedium bukan alat utama dalam menyelesaikan sengketa bisnis.
Kini, semua mata tertuju pada putusan hakim. Apakah perkara ini akan kembali ke jalur perdata, atau tetap berlanjut dalam pusaran hukum pidana?
Di balik meja hijau, pertarungan bukan hanya soal benar atau salah tetapi tentang menjaga batas agar hukum tetap berada di jalurnya.(NH)














