PANGKALPINANG, newsharian.com — Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Halalbihalal yang digelar Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang di Ruang Betason Tudung Saji, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan rapat bulanan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas peran aktif para anggota DWP yang selama ini turut mendukung jalannya pemerintahan.
“Nah ini hari ini kita menghadiri acara DWP ya, rapat bulanan kemudian Halal Bihalal. Ini kami apresiasi sebesar-besarnya dari pemerintah kepada ibu-ibu DWP,” ujarnya.
Menurutnya, DWP bukan sekadar organisasi perempuan yang mendukung suami, tetapi memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah.
Peran tersebut mencakup berbagai sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.
“Ini bukan hanya suatu organisasi wanita yang mendukung suaminya, tetapi juga merupakan mitra strategis dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya,” tegasnya.
Ia juga berharap program-program DWP dapat terus selaras dan berkolaborasi dengan program organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain itu, Mie Go menekankan pentingnya peran perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga.
Menurutnya, kondisi keluarga yang harmonis akan berdampak positif terhadap kinerja suami sebagai aparatur pemerintah.
“Bagaimana sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, bisa menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Ini tentu akan mempengaruhi kinerja suami dalam menjalankan tugas di pemerintahan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung kebijakan nasional terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tengah berupaya mencari solusi agar kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen tidak berdampak pada kesejahteraan pegawai.
“Kita tidak mengharapkan adanya pengurangan TPP atau pemberhentian. Solusi yang kita tempuh adalah berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan mengusulkan penyesuaian melalui kementerian terkait,” jelasnya.
Usulan tersebut, lanjutnya, akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian terkait lainnya, dengan harapan dapat memberikan kelonggaran kebijakan bagi daerah.
“Kita harapkan ini membawa angin segar bagi pegawai di seluruh Indonesia, karena ini bukan hanya permasalahan Pangkalpinang saja,” pungkasnya.
Kegiatan Halalbihalal ini juga diisi dengan ceramah agama, sebagai momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan di lingkungan Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang.(Iyal/NH)














