PANGKALPINANG, newsharian.com – Kekerasan terhadap anak kembali menjadi sorotan serius di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lonjakan kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mendorong DPRD Babel mengambil langkah cepat melalui rapat kerja khusus yang digelar di Ruang Rapat Bamus, Rabu (22/4/2026).
Rapat ini mempertemukan berbagai pihak, mulai dari unsur legislatif, kepolisian, hingga instansi teknis seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Fokus utama pembahasan adalah meningkatnya kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak, terutama di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, memimpin langsung jalannya rapat.
Ia mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tren kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Pada tahun 2024 angka kasus masih di bawah 300. Namun, di tahun 2025 meningkat menjadi lebih dari 300 kasus. Bahkan pada triwulan pertama tahun 2026 ini, peningkatannya sudah mencapai 30 persen dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.
Angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa penanganan kasus kekerasan anak tidak bisa dilakukan secara parsial.
Heryawandi menegaskan, diperlukan penguatan peran lintas sektor untuk menghadirkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar rapat formalitas. Kita akan terus lakukan koordinasi secara maraton untuk melahirkan kebijakan konkret, termasuk mengaitkannya dengan proses pendidikan dan nilai kehidupan lokal,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan, DPRD memastikan komitmennya melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun 2025 dan 2026. Meski fasilitas yang ada diakui belum ideal, upaya perbaikan akan terus dilakukan secara bertahap.
Ke depan, koordinasi akan diperluas dengan melibatkan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, guna menyamakan persepsi dalam penanganan kasus.
“kami ingin menyamakan persepsi, termasuk nanti mengundang teman-teman dari kejaksaan dan pengadilan yang terkait dengan penanganan kasus-kasus selama ini,” tambahnya.
Selain itu, peran lembaga teknis dan Satpol PP juga menjadi perhatian, khususnya dalam pengawasan di lapangan. Heryawandi menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas penanganan.
“Persoalan anggaran memang klasik, tapi dengan keterbatasan ini kita tetap berharap kualitas dan kuantitas kasus tidak terus meningkat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama karena menyangkut masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
Langkah ini menjadi penegasan bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat demi menjaga masa depan generasi penerus.(NH)
Investor Turun Langsung ke Tambang! PT TIMAH Tunjukkan Transparansi dari Hulu ke Hilir
Terbaring Lawan Kanker Tulang, Hasan Dapat Harapan Baru dari Bantuan PT TIMAH
Aksi Nyata PT TIMAH! Dari Laut hingga Darat, Lingkungan Disulap Lebih Hijau
Aksi Nyata PT TIMAH! Dari Laut hingga Darat, Lingkungan Disulap Lebih Hijau
Scoot Buka Rute Singapura–Belitung, Sinyal Kuat Pariwisata Bangkit Lagi!
Pasar Pagi Pangkalpinang Mendadak Heboh! Honda Babel Juara Bikin Warga Serbu Promo dan Hiburan
Polman Babel Gandeng Pemkab Bangka, Siap Cetak SDM Unggul dan Dorong Ekonomi Daerah














