Bangka Belitung Hari iniBerita Pangkalpinang hari iniDewan Perwakilan Rakyat DaerahDPRD Bangka BelitungINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPangkalpinang hari iniPEMERINTAHAN

DPRD Babel Mulai Benahi Pajak dan Retribusi, Aset Daerah Diminta Lebih Produktif

1261
×

DPRD Babel Mulai Benahi Pajak dan Retribusi, Aset Daerah Diminta Lebih Produktif

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mendorong langkah pembenahan terhadap sistem pajak dan retribusi daerah melalui Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (18/5/2026).

Paripurna tersebut menjadi titik awal evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pendapatan daerah yang dinilai perlu disesuaikan dengan aturan terbaru dari pemerintah pusat sekaligus memperkuat potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.

    Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menegaskan perubahan perda ini bukan sekadar revisi administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah tantangan pembangunan dan kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.

    “Rapat paripurna ini utamanya berkaitan dengan perubahan perda pajak dan retribusi daerah. Jadi ada beberapa item yang harus segera dirubah berkaitan juga dengan ada keputusan Mendagri yang baru tentang perubahan tarif,” ujar Eddy Iskandar.

    Menurutnya, pemerintah daerah juga ingin mengoptimalkan sejumlah sektor retribusi yang selama ini belum berjalan maksimal meskipun memiliki potensi cukup besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    “Di daerah kita juga ingin menguatkan beberapa retribusi yang selama ini belum jalan. Karena itu memang perlu dilakukan perubahan perda,” katanya.

    Salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah. Eddy menilai selama ini masih banyak ruang ekonomi yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

    “Yang dimaksimalkan terutama berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah, misalnya ruang jalan. Ruang jalan itu bukan hanya badan jalannya saja, tetapi ada ruang di bawahnya, ada ruang di atasnya. Itu harus dimanfaatkan juga,” jelasnya.

    Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya dorongan agar aset-aset milik pemerintah daerah tidak lagi hanya menjadi fasilitas pasif, tetapi mampu memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah melalui tata kelola yang lebih produktif dan terukur.

    Meski demikian, Eddy memastikan perubahan perda tersebut tidak berkaitan dengan persoalan royalti timah yang selama ini menjadi perhatian publik di Bangka Belitung.

    “Royalti timah sebenarnya tidak ada masalah. Permen ESDM-nya tetap, tidak ada perubahan. Hak daerah juga tetap. Persoalannya ada keterlambatan penyaluran dari kementerian,” tegasnya.

    Menurut Eddy, keterlambatan penyaluran dana bagi hasil yang menjadi hak daerah saat ini masih terus diperjuangkan oleh pemerintah daerah dan DPRD Babel agar segera terealisasi.

    “Yang menjadi hak daerah itu yang sedang kita kejar juga. Tapi tidak ada hubungannya dengan perda ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Sekretaris DPRD Babel, Dedy Apriandy, menjelaskan bahwa dalam rapat paripurna tersebut juga telah dibacakan susunan Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas perubahan perda dimaksud.

    “Tadi paripurna sudah dibacakan susunan keanggotaan pansus perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah,” ujar Dedy Apriandy.

    Ia menyebutkan, pansus tersebut terdiri dari 15 anggota DPRD yang nantinya bertugas meneliti kembali rancangan perda yang telah diusulkan Pemerintah Provinsi Babel.

    “Pansus itu bertugas untuk meneliti kembali rancangan perda yang sudah diusulkan oleh Pemprov terkait pajak daerah dan retribusi daerah,” jelasnya.

    Langkah perubahan perda ini dinilai penting karena menyangkut arah kebijakan fiskal daerah di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin besar. DPRD dan pemerintah daerah kini dituntut mampu menciptakan sistem pendapatan yang lebih adaptif, efektif, dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.

    Di sisi lain, optimalisasi retribusi dan pemanfaatan aset daerah juga dipandang sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Bangka Belitung.

    Karena itu, pembahasan perubahan perda ini diperkirakan tidak hanya menjadi pembicaraan teknis soal tarif dan regulasi, tetapi juga menyangkut arah masa depan kemandirian fiskal daerah.

    Dan di tengah tekanan ekonomi serta kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, DPRD Babel kini menghadapi tantangan besar: memastikan setiap potensi daerah tidak lagi sekadar tercatat di atas kertas, tetapi benar-benar mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(Iyal/NH)

    Berita Lainnya

    ABK Hilang di Selat Karimata, Tim SAR Bergerak Cepat Lakukan Pencarian

    PKP Cup 2026 Memanas, Pemain Liga Nasional Turun Gunung

    Pasir Kuning Mulai Resahkan Warga, Malam Pesisir Dibayangi Miras dan Aktivitas Negatif

    Laut Tanjung Ular Memanas, Nelayan Air Putih Mengaku Kian Terdesak Ponton Ilegal

    Tins Green Garden Jadi Ruang Sehat Baru Warga Pangkalpinang

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *