PANGKALPINANG, newsharian.com – Ruang Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (18/6/2026), menjadi saksi capaian penting dalam tata kelola keuangan daerah. Di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Raihan tersebut bukan sekadar angka. Opini WTP tahun ini menjadi yang kesembilan kalinya secara berturut-turut diraih Pemprov Babel, menandai konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI itu diserahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Babel yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, anggota legislatif dan perwakilan BPK RI.
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Dr. Ahmad Adib Susilo, menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip yang berlaku.
“BPK memberikan opini WTP kepada Pemprov Babel atas LKPD Tahun 2025. Raihan ini menandai keberhasilan Pemprov Babel dalam mempertahankan WTP untuk kesembilan kalinya, sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujar Ahmad Adib.
Menurutnya, opini WTP bukanlah penghargaan yang membuat pemerintah daerah boleh berpuas diri. Sebaliknya, opini tersebut merupakan standar yang harus dicapai sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola uang rakyat.
“WTP bukan tujuan akhir, melainkan kewajiban yang harus dicapai oleh setiap pemerintah daerah. Opini ini mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah,” tegasnya.
Meski kembali memberikan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah, BPK tetap mencatat sejumlah temuan yang perlu menjadi perhatian serius. Beberapa di antaranya terkait kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan tertentu serta penataan aset daerah yang masih memerlukan pembenahan.
BPK meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, termasuk menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran dan menelusuri keberadaan aset yang belum teridentifikasi secara memadai.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, memastikan seluruh catatan BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Hasil pemeriksaan ini merupakan bahan evaluasi yang sangat penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Seluruh rekomendasi BPK akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Hidayat.
Bagi Hidayat, keberhasilan mempertahankan WTP selama sembilan tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, bukan capaian individu semata. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, DPRD Babel, serta seluruh aparatur pemerintah yang selama ini berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Di sisi lain, DPRD Babel mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Iskandar, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP yang telah berlangsung selama hampir satu dekade.
“Kami bersyukur opini WTP dapat kembali dipertahankan. Namun seluruh perangkat daerah juga harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, terutama terkait pengelolaan aset dan administrasi keuangan agar capaian ini dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” katanya.
Di tengah upaya pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, raihan WTP ke-9 ini menjadi sinyal bahwa fondasi tata kelola keuangan Babel terus dijaga. Namun sebagaimana diingatkan BPK, keberhasilan sesungguhnya tidak hanya diukur dari opini audit, melainkan dari kemampuan pemerintah menerjemahkan tata kelola yang baik menjadi kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. (BELVA/NH)














