BANGKA BARAT, newsharian.com — Hanya dua hari jeda. Kamis aparat meminta seluruh aktivitas penambangan dihentikan. Sabtu (20/6/2026) suara mesin kembali memecah kesunyian kawasan eks KJUB atau eks TB 2.1 di Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang.
Selang-selang tambang kembali menjulur di atas hamparan tailing. Puluhan penambang kembali bekerja seolah penertiban yang baru dilakukan tak pernah terjadi.
Peristiwa itu melahirkan pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh jawaban, mengapa aktivitas dapat kembali berlangsung hampir bersamaan hanya dua hari setelah seluruh pihak sepakat menghentikannya?
Di lapangan, yang terlihat hanyalah para pekerja.
Mereka menggali.
Mereka mengangkat material.
Mereka mempertaruhkan keselamatan.
Namun, sebagaimana lazim terjadi dalam praktik pertambangan tanpa izin, publik bertanya apakah para pekerja bergerak sendiri atau terdapat pihak lain yang mengoordinasikan aktivitas tersebut. Hingga kini belum ada bukti yang dipublikasikan yang menunjukkan siapa pihak yang menggerakkan kembali aktivitas itu.
Pada Kamis, 18 Juni 2026, aparat kepolisian bersama PT Timah Tbk, unsur Forkopimcam Tempilang, dan perwakilan perusahaan mitra mendatangi lokasi. Sekitar 50 penambang berkumpul mendengarkan arahan agar menghentikan sementara aktivitas sembari menunggu proses legalisasi melalui Surat Perintah Kerja (SPK).
Kabag PAM Darat PT Timah, Dimas Ertanto, menegaskan aktivitas belum dapat dilakukan karena belum memiliki dasar perizinan.
Kapolsek Tempilang, IPDA Deni, juga mengingatkan masyarakat agar persoalan ekonomi tidak berujung pada persoalan hukum.
“Masyarakat ingin menambang karena masalah perut. Tapi jangan sampai karena masalah perut kita berkonflik atau berhadapan dengan hukum.” jelas Deni.
Saat itu masyarakat menyatakan kesediaan menghentikan aktivitas.
Kesepakatan itu ternyata hanya bertahan dua hari.
Kini aktivitas kembali berlangsung ketika proses legalisasi masih berjalan.
Seorang tokoh masyarakat Tempilang yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan kondisi tersebut berpotensi menempatkan pekerja sebagai pihak yang paling rentan apabila terjadi kecelakaan.
“Kalau memang masyarakat diminta menunggu SPK, ya semua harus menunggu. Jangan ada pihak yang justru mengarahkan masyarakat turun lagi ke lokasi. Karena kalau terjadi apa-apa, yang mati itu pekerja, bukan koordinatornya,” ujarnya.
Pernyataan itu lahir dari pengalaman panjang masyarakat Tempilang.
Dalam beberapa tahun terakhir, kecelakaan tambang berulang kali merenggut korban jiwa.
Pada Agustus 2025, longsor di kawasan Lembah Jambu, Desa Sinar Surya, menewaskan dua pekerja dan menyebabkan satu orang hilang. Polisi saat itu menyelidiki dugaan kelalaian terkait aspek keselamatan kerja.
Pada 2026, penyidik kembali menangani kecelakaan tambang lain yang menewaskan tiga pekerja. Sejumlah pihak diperiksa dalam proses penyelidikan.
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan tanpa izin tidak berhenti pada aspek legalitas.
Di dalamnya terdapat persoalan keselamatan kerja yang kerap luput dari perhatian.
Tidak ada pengawasan K3 yang dilakukan secara resmi.
Tidak ada kepastian perlindungan tenaga kerja.
Tidak ada struktur tanggung jawab yang jelas ketika kecelakaan terjadi.
Akibatnya, setiap longsor selalu menyisakan pertanyaan yang sama tentang siapa yang bertanggung jawab?
Seorang warga di sekitar lokasi mengaku heran melihat aktivitas kembali berlangsung dalam waktu singkat setelah penertiban.
“Kami tidak melarang orang mencari makan. Tapi kalau ada yang menggerakkan masyarakat masuk lagi ke lokasi yang belum jelas legalitasnya, harus berani juga bertanggung jawab kalau nanti ada korban.” ungkap salah satu warga penambang.
Menurutnya, pekerja lapangan hampir selalu menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi kecelakaan maupun penindakan hukum.
“Yang turun ke lubang masyarakat. Yang kena longsor masyarakat. Yang ditangkap kalau ada razia masyarakat. Tapi yang mengatur sering tidak kelihatan.” tambahnya.
Pernyataan itu mencerminkan kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam praktik pertambangan tanpa izin, terdapat mata rantai aktivitas yang lebih luas daripada sekadar pekerja di lapangan. Namun, keberadaan pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar masih memerlukan pembuktian melalui penegakan hukum.
Pengalaman di Bangka Belitung menunjukkan penertiban semata belum mampu memutus siklus pertambangan ilegal.
Aktivitas dihentikan.
Kemudian kembali berjalan.
Lalu ditertibkan lagi.
Siklus itu terus berulang ketika kebutuhan ekonomi masyarakat berjalan lebih cepat daripada proses penyediaan solusi yang legal.
Karena itu, selain penegakan hukum, percepatan skema legal yang memberi kepastian bagi masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.
Tanpa itu, ruang kosong antara kebutuhan hidup dan proses administrasi akan terus menjadi celah bagi berulangnya aktivitas yang sama.
Hingga kini, satu pertanyaan masih menggantung.
Mengapa aktivitas yang telah diminta berhenti dapat kembali berlangsung hanya dua hari kemudian?
Jawaban atas pertanyaan itu bukan sekadar penting untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa apabila suatu hari kembali terjadi kecelakaan, tanggung jawab tidak berhenti di pundak para pekerja yang berada di garis paling depan. (Belva/NH)














