Bangka BelitungDPRD Bangka BelitungEkonomi

Babel Resmi Terapkan IPR, Babak Baru Tata Kelola Tambang yang Lebih Terbuka

104
×

Babel Resmi Terapkan IPR, Babak Baru Tata Kelola Tambang yang Lebih Terbuka

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com – Suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (22/6/2026), menjadi saksi lahirnya kebijakan yang disebut-sebut sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah tata kelola sumber daya alam di daerah itu. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani bersama Ketua DPRD Didit Srigusjaya resmi menyepakati penetapan Peraturan Daerah (Perda) yang salah satunya mengatur pemberlakuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Di ruang sidang yang dipenuhi anggota dewan dan jajaran pemerintah daerah itu, keputusan bersama dibacakan dan disetujui tanpa banyak jeda panjang. Momen ini menjadi penanda arah baru kebijakan pertambangan yang lebih terbuka bagi masyarakat.

    “Dengan dikeluarkannya IPR ini, masyarakat dapat terbantu. Ini adalah aspirasi rakyat karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Gubernur Hidayat Arsani dengan nada tegas, menekankan bahwa kebijakan tersebut lahir dari kebutuhan nyata warga di lapangan.

    Pemerintah provinsi menyebutkan bahwa pada tahap awal, IPR akan diberlakukan di tiga kabupaten, yakni Bangka Tengah, Belitung Timur dan Bangka Selatan. Prosedur pengajuan juga dipangkas agar lebih mudah diakses masyarakat, namun tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

    Di sisi lain, Ketua DPRD Didit Srigusjaya menyambut kebijakan ini sebagai langkah yang membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat daerah.

    “Dengan adanya IPR ini, kami berharap ada peningkatan ekonomi. Jika selama ini sektor perkebunan menjadi penopang utama, kini sektor pertambangan diharapkan dapat turut mendongkrak daya beli masyarakat,” katanya.

    Meski demikian, DPRD memberikan catatan penting agar aturan turunan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) disusun secara hati-hati untuk menghindari multitafsir. Didit juga menegaskan bahwa IPR harus benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan kelompok tertentu.

    “IPR ini murni untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok,” tegasnya.

    Selain pengesahan IPR, rapat paripurna juga membahas laporan hasil reses DPRD serta perubahan Perda Nomor 19 Tahun 2017 terkait penataan sektor perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan hubungan yang lebih berkeadilan antara pekebun, masyarakat dan pemerintah.

    Sebagai tindak lanjut, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji lebih dalam penataan perkebunan kelapa sawit agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

    Gubernur Hidayat Arsani menutup agenda dengan menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga yang diharapkan membawa dampak nyata bagi masyarakat.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kini, rakyat kita bisa tersenyum karena perizinannya telah lengkap. Perda ini akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” ucapnya.

    Ia menambahkan, pembangunan ke depan akan tetap mengedepankan pendekatan persuasif, mediasi, serta pendampingan hukum dalam setiap penyelesaian persoalan daerah. Visi besar pemerintah provinsi, lanjutnya untuk menjadikan Bangka Belitung sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan secara ekologis.

    “Kebijakan yang kita susun harus kuat secara hukum, adil secara sosial, dan bijaksana secara ekologis,” pungkas Gubernur Hidayat Arsani. (Belva/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *