PANGKALPINANG, newsharian.com – Di balik angka-angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, tersimpan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan, efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Babel, Selasa (30/6/2026). Dalam sidang tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025, sekaligus menerima penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Pimpinan Musyawarah DPRD, Edi Nasapta, yang membacakan keputusan rapat berisi rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan yang semakin akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah pentingnya percepatan tindak lanjut terhadap seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut DPRD, setiap rekomendasi BPK harus diselesaikan secara serius sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, DPRD juga menaruh perhatian besar terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, potensi penerimaan daerah dinilai masih perlu digali lebih maksimal.
Melalui rekomendasinya, DPRD meminta kepala daerah menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar meningkatkan upaya penggalian sumber-sumber pendapatan yang sah sekaligus mempercepat penyelesaian piutang daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak hanya soal PAD, persoalan piutang pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian khusus. DPRD meminta Dinas Kesehatan memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan serta BPJS Kesehatan melalui validasi data penerimaan, rekonsiliasi administrasi, hingga percepatan penyelesaian piutang yang masih tertunda.
Langkah tersebut dinilai penting agar arus keuangan sektor kesehatan berjalan lebih sehat dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat persoalan administrasi maupun keterlambatan pembayaran.
Dalam rapat itu juga ditegaskan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah memiliki kewajiban menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
Pimpinan Musyawarah DPRD, Edi Nasapta, menegaskan seluruh hasil pembahasan yang telah disepakati akan segera disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar tindak lanjut.
“Seluruh hasil pembahasan dan keputusan rapat akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Edi.
Ia menambahkan, rekomendasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah sehingga harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah.
“Rekomendasi yang telah disepakati merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti setiap rekomendasi secara optimal dan tepat waktu,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terus terbangun dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Menurut Hidayat, pembahasan tersebut bukan sekadar memenuhi tahapan regulasi, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
“Agenda ini merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Ia berharap hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif.
Gubernur juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.
“Semoga seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hidayat.
Rapat paripurna tersebut menjadi penegasan bahwa akuntabilitas keuangan daerah tidak berhenti pada penyusunan laporan dan pemeriksaan auditor. Yang jauh lebih penting bagaimana setiap rekomendasi diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan pendapatan daerah, menyelesaikan berbagai persoalan piutang, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang berkualitas. (Belva/NH)














