PANGKALPINANG, newsharian.com – Saat sebagian besar masyarakat masih terlelap, para nelayan di Kepulauan Bangka Belitung sudah bertarung dengan gelombang dan angin laut demi membawa pulang ikan untuk keluarga. Namun perjuangan itu kini dihadapkan pada persoalan lain yang tak kalah berat. Solar bersubsidi yang menjadi urat nadi aktivitas melaut diduga tidak lagi sampai utuh ke tangan mereka.
Keluhan demi keluhan yang berseliweran di media sosial akhirnya bermuara di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, Rabu (1/7/2026). Di hadapan awak media, Didit mengungkapkan dugaan adanya penyaluran subsidi solar bagi nelayan yang tidak tepat sasaran.
Ia menyebut, banyak nelayan mengaku menerima kuota jauh di bawah hak yang semestinya mereka peroleh.
“Subsidi nelayan solarnya hilang. Ada yang seharusnya dapat sebulan 2.000 liter, dapatnya hanya 800 liter. Bayangkan. Artinya, hak mereka untuk mendapatkan subsidi ternyata tidak tepat sasaran,” tegas Didit.
Pernyataan itu menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Sebab, subsidi BBM bukan sekadar bantuan, melainkan instrumen negara untuk menjaga keberlangsungan hidup nelayan kecil yang setiap hari bergantung pada laut.
Didit mengapresiasi langkah cepat yang ditunjukkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pihak Pertamina dalam merespons persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah berkomitmen menuntaskan pendataan ulang nelayan penerima subsidi dalam waktu dua pekan, terhitung mulai 1 Juli 2026.
Pendataan itu menjadi fondasi untuk memperbaiki tata kelola distribusi agar subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
“Setelah data ini didapat, kita akan undang. Sistem penyaluran dan pengawasannya akan melibatkan TNI, Kepolisian dan Kejaksaan. Ini agar ada efek jera, karena ini hak subsidi rakyat,” ujarnya.
Bagi Didit, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar masalah administrasi distribusi BBM. Di balik setiap liter solar yang hilang, ada kehidupan keluarga nelayan yang ikut dipertaruhkan.
Ia menggambarkan bagaimana para nelayan meninggalkan rumah pada malam hari, mempertaruhkan keselamatan di tengah laut demi memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, menurutnya, sangat tidak adil apabila hak mereka justru berkurang sebelum sampai ke tangan penerima.
“Bayangkan mereka malam-malam meninggalkan istri dan anak hanya untuk melaut mencari ikan. Apalagi jika subsidi yang harus mereka dapatkan tidak diterima. Kalau memang tidak bisa membantu, tolong jangan ambil hak mereka,” katanya dengan nada tegas.
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lanjut Didit, akan mengawal proses pembenahan distribusi BBM bersubsidi bersama pemerintah daerah. Penataan ulang mekanisme penyaluran dinilai mendesak dilakukan agar praktik yang diduga menyimpang tidak terus berulang.
Menurutnya, banyaknya keluhan yang muncul dari nelayan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, menjadi bukti bahwa persoalan tersebut tidak bisa lagi diabaikan.
“DPRD wajib menindaklanjuti ini. Kita sudah mendengar langsung curahan hati mereka,” tutup Didit.
Persoalan subsidi solar ini kini menjadi ujian bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap liter BBM bersubsidi benar-benar mengalir kepada mereka yang mengarungi laut, bukan berhenti di tangan pihak yang tidak berhak. Bagi para nelayan, keadilan dalam distribusi subsidi bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan penentu apakah mereka masih mampu menyalakan mesin perahu untuk kembali mencari nafkah di lautan. (Belva/NH)














