KOBA, newsharian.com – Setelah berulang kali menjadi sorotan akibat dugaan maraknya aktivitas pengeritan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, SPBU Nibung di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, akhirnya mendapat tindakan pembinaan dari Pertamina.
Perubahan langsung terlihat di lapangan. Pada Jumat (10/7/2026) siang, jalur pengisian Pertalite tampak lengang. Tidak ada antrean kendaraan seperti hari-hari sebelumnya. Sejumlah nozzle pengisian bahkan ditutup dan dibalut spanduk bertuliskan, “Mohon Maaf SPBU Dalam Pembinaan Untuk Melayani Anda Lebih Baik Lagi.”
Pemandangan tersebut menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, SPBU Nibung sebelumnya kerap menjadi keluhan warga karena antrean kendaraan yang diduga melakukan pengisian BBM subsidi secara berulang untuk dikumpulkan dalam jumlah besar.
Seorang warga yang ditemui di sekitar lokasi mengatakan, spanduk pembinaan telah dipasang sejak Kamis sore.
“Sejak kemarin sore sudah dipasang. Memang sementara masyarakat jadi harus cari BBM ke SPBU lain, tapi ini juga jadi pelajaran supaya pelayanan lebih tertib,” ujarnya.
Menurutnya, antrean panjang kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang selama ini membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi sering kesulitan mendapatkan jatah.
Akibat penghentian sementara layanan di SPBU Nibung, sebagian warga kini harus mengisi BBM di SPBU Berok.
“Sekarang kami harus antre di SPBU Berok. Memang agak jauh, tapi kalau tujuannya untuk penertiban ya mudah-mudahan hasilnya lebih baik,” katanya.
Meski langkah pembinaan telah dilakukan, hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan resmi dari Pertamina mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada SPBU tersebut.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, belum memberikan keterangan terkait durasi masa pembinaan, mekanisme pengawasan, maupun kemungkinan sanksi lanjutan apabila ditemukan pelanggaran serupa di masa mendatang.
Sebelumnya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangka Tengah, Andrian Samallo, menegaskan masyarakat kini menunggu langkah konkret Pertamina dalam menegakkan aturan distribusi BBM subsidi.
Menurutnya, pembinaan harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan penindakan tegas terhadap seluruh pihak yang terbukti melanggar aturan.
“Publik sekarang menunggu pembuktian. Kalau memang ada SPBU yang melayani kendaraan bertangki modifikasi atau pengisian berulang yang melanggar aturan, tindak tegas. Jangan hanya petugas lapangan yang dikorbankan, tetapi semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai aturan,” tegas Andrian.
Ia menilai, ketegasan Pertamina akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar janji atau pembinaan. Masyarakat ingin melihat tindakan nyata agar praktik pengeritan BBM subsidi tidak terus berulang,” pungkasnya.(NH)














