Bangka BelitungBelitung Hari iniBeritaBerita Hari iniDewan Perwakilan Rakyat DaerahDPRD Bangka BelitungINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPT Timah Tbk

Edi Nasapta: Hak PT Timah Dihormati, Hak Masyarakat Juga Wajib Dilindungi

1263
×

Edi Nasapta: Hak PT Timah Dihormati, Hak Masyarakat Juga Wajib Dilindungi

Sebarkan artikel ini
Spread the love

TANJUNGPANDAN, newsharian.com – Persoalan tumpang tindih lahan yang berada di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) bersama APDESI Kabupaten Belitung, APDESI Kabupaten Belitung Timur, dan para kepala desa yang wilayahnya beririsan dengan IUP PT Timah, DPRD Babel berupaya menghimpun fakta lapangan sebagai dasar penyusunan solusi yang adil dan berlandaskan hukum.

Rakorwil yang digelar di Wisma Bougenville (Rumah Tuan Kuase), Tanjungpandan, Jumat (10/7/2026), dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta, didampingi Ketua Komisi III Taufik Rizani, serta Anggota Komisi III Syarifah Amelia dan Imam Wahyudi.

    Dalam forum tersebut, Edi Nasapta menegaskan bahwa DPRD Babel sedang melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi riil di lapangan.

    Hasil pendataan sementara menunjukkan adanya banyak rumah warga, kantor desa, sekolah, rumah ibadah, fasilitas umum hingga lahan yang telah dikuasai masyarakat selama puluhan tahun ternyata berada di dalam kawasan IUP PT Timah.

    Menurutnya, DPRD Babel tidak ingin mengambil kesimpulan tanpa didukung data resmi. Karena itu, pihaknya telah meminta peta IUP, dokumen perizinan, koordinat wilayah, serta dokumen pendukung lainnya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Kami ingin persoalan ini diselesaikan berdasarkan data yang benar. Karena itu kami meminta peta, dokumen perizinan, dan seluruh data resmi dari Kementerian ESDM agar dapat diketahui secara jelas batas-batas wilayah yang benar-benar menjadi IUP PT Timah.

    Setelah data tersebut kami terima, seluruhnya akan kami overlay dengan kondisi riil di lapangan sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi mengenai penguasaan lahan,” ujar Edi.

    Ia menegaskan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Timah memiliki hak sebagai pemegang IUP.

    Namun di sisi lain, hak masyarakat yang telah menguasai dan memanfaatkan lahan secara turun-temurun juga harus dihormati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Kami menemukan banyak rumah warga, kantor desa, sekolah, rumah ibadah, fasilitas umum, bahkan lahan yang telah puluhan tahun dikuasai dan diusahakan masyarakat ternyata berada di dalam IUP PT Timah. Hak PT Timah sebagai pemegang IUP tentu harus dihormati. Namun hak masyarakat yang telah menguasai, memanfaatkan, dan mengusahakan tanah secara turun-temurun juga wajib dihormati serta dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang harus dibangun adalah sinkronisasi antara kepentingan negara, kepastian hukum, dan hak masyarakat,” tegasnya.

    Dalam Rakorwil tersebut, Ketua APDESI Kabupaten Belitung Timur menyampaikan keresahan para kepala desa.

    Menurutnya, keberadaan IUP PT Timah membuat banyak pemerintah desa ragu menerbitkan surat keterangan tanah maupun surat keterangan penguasaan fisik tanah karena khawatir lokasi tersebut berada di dalam kawasan IUP.

    Akibatnya, pelayanan administrasi kepada masyarakat menjadi terhambat dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

    Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Babel Dr. Syarifah Amelia menegaskan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum, bukan asumsi.

    Ia menjelaskan, pemerintah desa tetap memiliki kewenangan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

    Menurutnya, surat keterangan yang diterbitkan kepala desa merupakan dokumen administrasi berdasarkan fakta yang diketahui pemerintah desa dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

    Syarifah juga meminta agar seluruh dokumen perizinan PT Timah dikaji secara menyeluruh, mulai dari peta wilayah, Feasibility Study (FS), persetujuan lingkungan, RKAB, hingga dokumen teknis lainnya.

    “Seluruh data tersebut harus dibuka secara transparan sehingga dapat dilakukan overlay secara objektif. Apabila seluruh dokumen perizinan telah lengkap sesuai ketentuan, tentu hak pemegang IUP harus dihormati. Namun apabila ditemukan adanya persoalan administrasi maupun tumpang tindih dengan penguasaan masyarakat, maka penyelesaiannya juga harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan hukum,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Babel Taufik Rizani menilai persoalan penguasaan lahan menjadi salah satu penyebab beratnya kondisi ekonomi masyarakat Bangka Belitung.

    Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada sektor pertambangan, tetapi juga pada sektor perkebunan kelapa sawit yang masih menyisakan persoalan kewajiban plasma bagi masyarakat.

    Taufik juga menyoroti bahwa daerah penghasil sumber daya alam seperti Bangka Belitung belum sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki.

    Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tidak memproses maupun menerbitkan izin baru pertambangan mineral non-logam seperti pasir kuarsa, kaolin, clay, dan komoditas sejenis yang berada di dalam kawasan IUP PT Timah hingga terdapat kepastian hukum mengenai status kawasan tersebut.

    Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum baru sekaligus memberi ruang bagi evaluasi menyeluruh terhadap kawasan IUP PT Timah.

    “Kami berpandangan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu, kawasan yang sudah tidak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan timah perlu dievaluasi secara menyeluruh agar terdapat kepastian hukum mengenai status penguasaannya. Apabila berdasarkan evaluasi telah memenuhi ketentuan untuk tidak lagi dipertahankan sebagai kawasan IUP, maka kawasan tersebut sudah sepatutnya dikembalikan ke penguasaan negara melalui pemerintah sesuai mekanisme hukum yang berlaku, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah, kepentingan masyarakat, dan kesejahteraan rakyat Bangka Belitung,” tegas Taufik.

    Rakorwil tersebut menghasilkan berbagai masukan dari para kepala desa yang selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Pemerintah Pusat, Kementerian ESDM, PT Timah Tbk, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan lahan yang beririsan dengan kawasan IUP PT Timah secara adil, transparan, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *