BANGKA, newsharian.com – Antrean kendaraan yang mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bangka bukan lagi sekadar pemandangan sehari-hari. Di balik deretan kendaraan yang menunggu berjam-jam, tersimpan keresahan masyarakat yang aktivitasnya mulai terganggu akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Kelangkaan BBM yang masih terjadi di sejumlah SPBU kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu roda perekonomian daerah apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh.
Situasi ini mendorong berbagai elemen masyarakat menyuarakan perlunya langkah cepat, terukur, dan tegas dari pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan agar distribusi BBM kembali berjalan normal.
Ketua Pimpinan Daerah Indonesia Bekerja (Inaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aboul A’la Almaududi, S.H., menilai pemerintah daerah harus segera melakukan pembenahan terhadap tata kelola distribusi BBM, khususnya dalam aspek pengawasan operasional SPBU.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Aboul itu, persoalan yang terjadi saat ini bukan semata-mata disebabkan oleh ketersediaan stok BBM. Ia berpandangan lemahnya pengawasan di lapangan menjadi salah satu penyebab utama munculnya antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas maka kesemrawutan antrean dan kelangkaan BBM di setiap SPBU ini tidak akan terhindarkan,” tegas Aboul.
Ia menilai pemerintah daerah harus berani mengambil kebijakan yang mampu memastikan distribusi BBM berlangsung tertib, tepat sasaran, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, Aboul juga mendorong agar aparat kepolisian dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan penertiban di setiap SPBU sehingga seluruh aturan yang berlaku dapat diterapkan secara konsisten.
Menurutnya, pengawasan yang kuat akan mampu meminimalisasi berbagai praktik yang berpotensi mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat.
Dalam keterangannya, Aboul juga menyoroti maraknya aktivitas pembelian BBM oleh pihak-pihak yang diduga menggunakan sepeda motor bertangki besar maupun kendaraan yang telah dimodifikasi untuk memperoleh BBM dalam jumlah lebih banyak.
Meski demikian, ia menegaskan dirinya tidak serta-merta menyalahkan para pengerit.
Menurutnya, sebagian dari mereka merupakan masyarakat yang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Karena itu, ia menilai penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui kebijakan yang adil tanpa mengabaikan hak masyarakat umum yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari.
“Yang menjadi persoalan bukan semata keberadaan para pengerit, tetapi ketika aktivitas pembelian menggunakan kendaraan bertangki besar atau yang telah dimodifikasi justru mengganggu antrean masyarakat dan mengurangi akses masyarakat terhadap BBM,” ujarnya.
Aboul berharap pemerintah daerah mampu menghadirkan sistem pengawasan distribusi BBM yang lebih efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat berlangsung secara tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Ia juga menilai koordinasi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina, serta pengelola SPBU harus semakin diperkuat agar pengawasan di lapangan berjalan maksimal dan mampu mencegah berbagai potensi penyimpangan.
Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci untuk membangun tata kelola distribusi BBM yang lebih baik sekaligus memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Selain menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Indonesia Bekerja (Inaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bang Aboul juga merupakan Ketua Garis Bangka Belitung dan aktif di salah satu partai politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ia menegaskan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah demi menemukan solusi terbaik terhadap persoalan distribusi BBM yang terjadi saat ini.
Menurutnya, pembenahan tata kelola distribusi BBM harus menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi di Pulau Bangka.
Ia berharap kebijakan yang nantinya diambil pemerintah tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu menjadi solusi permanen sehingga persoalan antrean panjang dan kelangkaan BBM tidak terus berulang.
Menutup pernyataannya, Aboul kembali mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil keputusan yang tegas dalam menata operasional SPBU di seluruh Pulau Bangka.
“Segera ambil keputusan dan langkah tegas untuk menertibkan SPBU-SPBU yang ada di setiap titik di Pulau Bangka ini,” pungkasnya.(NH)














