BelitungHukrimKriminalLAW & CRIMENEWSPEMERINTAHANPendidikan

Kanwil KemenHAM Babel Turun Tangan Bahas Dugaan BPJS Karyawan PT Alter Abadi

136
×

Kanwil KemenHAM Babel Turun Tangan Bahas Dugaan BPJS Karyawan PT Alter Abadi

Sebarkan artikel ini
Spread the love

BELITUNG, Newsharian.com — Kegelisahan sejumlah karyawan PT Alter Abadi Belitung yang mengaku tak bisa menikmati manfaat BPJS Ketenagakerjaan akhirnya mendapat perhatian pemerintah. Dugaan tunggakan iuran BPJS yang disebut telah berlangsung sejak 2024 menjadi pembahasan serius dalam audiensi lintas instansi yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di ruang pertemuan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Rabu (29/7/2026), berbagai pihak duduk bersama mencari jalan keluar. Hadir dalam pertemuan itu perwakilan Kanwil KemenHAM Babel, Dinas Tenaga Kerja kabupaten dan provinsi, BPJS Ketenagakerjaan, manajemen PT Alter Abadi, hingga perwakilan para pekerja.

    Audiensi digelar sebagai tindak lanjut atas informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial mengenai keluhan karyawan yang mengaku kehilangan akses terhadap manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan akibat dugaan tunggakan iuran perusahaan.

    Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil KemenHAM Babel, Syamsudin M, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam forum tersebut bertujuan memastikan persoalan yang menyangkut hak pekerja dapat ditangani secara transparan dan terkoordinasi.

    ” Audiensi ini kami lakukan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus memperoleh klarifikasi mengenai perkembangan penyelesaian persoalan yang berdampak pada pemenuhan hak-hak pekerja,” kata Syamsudin.

    Dalam forum itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Belitung menjelaskan bahwa kepesertaan karyawan PT Alter Abadi masih terdaftar di Jakarta, mengikuti domisili kantor pusat perusahaan.

    Namun, berdasarkan data yang dipaparkan, sejak 2024 hingga 2026 terjadi tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dampaknya, sejumlah pekerja belum dapat mengajukan klaim terhadap manfaat jaminan sosial yang semestinya mereka terima.

    Persoalan tersebut ternyata telah lebih dulu ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan Belitung. Salah satu langkah yang ditempuh ialah melaporkan kasus tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jakarta.

    Saat ini, penanganan masih berproses di KPKNL untuk dilakukan langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan adanya pelanggaran. Proses tersebut diharapkan dapat mendukung penyelesaian persoalan sekaligus membuka jalan agar hak-hak pekerja dapat dipulihkan.

    Tidak berhenti pada penyelesaian kasus, Kanwil KemenHAM Babel juga mendorong langkah-langkah preventif. Dinas Tenaga Kerja diminta memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan meningkatkan pembinaan kepada perusahaan agar kepatuhan terhadap hak-hak pekerja semakin baik.

    Selain itu, PT Alter Abadi didorong segera mengalihkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan para pekerjanya dari Jakarta ke Cabang Belitung sehingga pelayanan maupun pengawasan dapat dilakukan lebih efektif.

    Sebagai upaya pencegahan jangka panjang, Kanwil KemenHAM Babel juga mendorong perusahaan melaksanakan Penilaian Mandiri Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA). Instrumen tersebut diharapkan mampu membantu perusahaan memetakan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam aktivitas usahanya sekaligus mencegah persoalan serupa terjadi kembali.

    Kasus dugaan tunggakan BPJS ini menjadi pengingat bahwa jaminan sosial bukan sekadar kewajiban administratif perusahaan, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar pekerja yang harus dilindungi. Melalui koordinasi lintas lembaga, pemerintah berharap penyelesaian dapat segera dicapai sehingga para pekerja memperoleh kembali hak yang semestinya mereka nikmati. (Belva/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *