PANGKALPINANG, newsharian.com – Suara masyarakat penambang kembali menggema di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi pimpinan DPRD Babel bersama Aliansi Masyarakat Terdzolimi (Almaster), sejumlah persoalan krusial terkait pertambangan timah akhirnya dibahas secara terbuka dan menghasilkan beberapa kesepakatan penting.
Pertemuan yang berlangsung di Pangkalpinang itu dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari perwakilan PT Timah, Satgas Trisakti, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perkebunan hingga Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Di antara berbagai persoalan yang dibahas, keberadaan ratusan ton timah yang diamankan sejak September 2023 menjadi perhatian utama. Masyarakat meminta adanya kejelasan mengenai status dan keberadaan barang bukti tersebut.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menjelaskan bahwa salah satu hasil penting dari pertemuan itu adalah kesepakatan untuk melakukan verifikasi langsung terhadap timah yang selama ini diamankan.
“Ada kesepakatan mereka akan mengecek dan mengkroscek langsung timah yang diamankan. Kalau tidak salah total pasir timah sekitar 321 ton dan balok timah sekitar 140 ton. Seluruhnya disimpan di gudang PT Timah. Satgas Trisakti akan berkoordinasi dengan PT Timah dan Kejaksaan Tinggi agar perwakilan aliansi dapat memastikan keberadaan barang tersebut secara langsung,” ungkap Didit.
Kesepakatan tersebut disambut positif oleh perwakilan masyarakat karena dinilai menjadi langkah awal untuk menciptakan transparansi terhadap barang bukti yang selama ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Namun bukan hanya persoalan timah yang menjadi sorotan. Dalam forum itu, Almaster juga menyampaikan keberatan terhadap keberadaan Satgas Trisakti yang menurut mereka kerap menimbulkan keresahan di lapangan.
Ketua Almaster Babel, Zain, menyampaikan kritik keras terkait pola pendekatan yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
“Beliau menyatakan sudah ada sekitar 23 anggota yang ditarik kembali karena terbukti melakukan pelanggaran. Kami berharap Satgas hadir lebih manusiawi dan dapat diterima masyarakat, bukan menjadi momok penakut,” tegas Zain kepada media.
Menurut Zain, masyarakat tidak menolak penegakan aturan. Namun, mereka berharap setiap langkah yang dilakukan aparat atau satuan tugas tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan menghormati hak-hak masyarakat.
Selain isu pertambangan, Almaster juga membawa persoalan lain yang selama puluhan tahun belum menemukan titik terang, yakni masalah GML Plasma yang disebut telah tertunda selama tiga dekade.
“Permasalahan GML Plasma yang tertunda selama 30 tahun juga kami sampaikan dan menjadi bagian yang akan ditindaklanjuti,” ujar Zain.
Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut hak-hak yang selama ini mereka perjuangkan.
Sebagai tindak lanjut, Almaster yang mewadahi sembilan desa di Kabupaten Bangka menyatakan akan kembali menggelar aksi pada Kamis, 6 Agustus 2026, di Kantor Bupati Bangka. Mereka mendesak pemerintah daerah bersama para kepala desa untuk segera memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang telah lama bergulir.
“Jika belum ada penyelesaian nyata, kami akan menyampaikan mosi tidak percaya dan meminta Bupati serta Kepala Desa mengundurkan diri secara sukarela sebelum dimundurkan oleh masyarakat,” tutup Zain.
RDP tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam upaya mencari jalan keluar atas berbagai persoalan pertambangan dan hak masyarakat di Bangka Belitung. Kini publik menantikan realisasi dari kesepakatan yang telah dicapai, terutama terkait verifikasi ratusan ton timah yang menjadi perhatian banyak pihak serta penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini membayangi masyarakat di daerah penghasil timah itu. (Iyal/NH)














