LUWU, Newsharian.com — Talang emas pernah dibakar. Aktivitas pertambangan sempat dihentikan. Namun, jika informasi mengenai tambang emas di wilayah Kabupaten Luwu yang kembali beroperasi benar adanya, pertanyaan lama kini kembali mengemuka, apakah aktivitas itu sudah legal atau ada kekuatan tertentu yang membuatnya kembali berjalan?.
Sorotan tersebut mengarah pada aktivitas pertambangan emas yang diduga belum mengantongi legalitas di wilayah Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.
Pada 1 Agustus 2026, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Luwu melakukan penertiban di lokasi tersebut. Sejumlah sarana tambang, termasuk sluice box atau talang emas, dibakar aparat.
Penertiban itu tidak berlangsung mulus. Situasi di lapangan sempat memanas dan berujung kericuhan.
Kini, apabila aktivitas pertambangan benar-benar kembali berlangsung setelah penertiban, persoalannya bukan lagi sekadar soal pekerja yang kembali menggali tanah atau alat tambang yang kembali bergerak.
Ada pertanyaan yang jauh lebih besar tentang mengapa aktivitas yang sebelumnya ditertibkan bisa kembali muncul?.
Aktivitas pertambangan tersebut sebelumnya juga telah menjadi perhatian masyarakat.
Pada Juni 2026, muncul tudingan mengenai dugaan adanya oknum tertentu yang memberikan perlindungan terhadap kegiatan pertambangan. Tudingan itu tentu tidak dapat serta-merta dianggap sebagai fakta. Kebenarannya harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian hukum.
Namun, ketika aktivitas pertambangan yang sebelumnya ditertibkan disebut kembali beroperasi, isu tersebut kembali memperoleh ruang untuk dipertanyakan.
Apakah telah ada perubahan status hukum?
Apakah dokumen perizinan telah dipenuhi?
Ataukah aktivitas tersebut kembali berjalan tanpa dasar hukum?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab secara terbuka agar masyarakat tidak terus berada dalam ruang spekulasi.
Sebab, dalam persoalan pertambangan ilegal, pekerja yang berada di depan lubang tambang bukan selalu pihak yang memiliki kendali atas keseluruhan kegiatan.
Di belakang suara mesin, terdapat modal. Di belakang alat berat, terdapat pemilik atau pengendali. Dan di balik pergerakan hasil tambang, terdapat rantai distribusi yang semestinya dapat ditelusuri.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu sebelumnya menyatakan pihak yang ditemui petugas di lokasi tambang di Desa Marinding dan Saronda tidak mampu menunjukkan dokumen perizinan yang dapat diperlihatkan kepada petugas.
DLH juga telah meminta aktivitas pertambangan dihentikan sampai dokumen teknis dan persyaratan yang diperlukan dipenuhi.
Informasi mengenai aktivitas pertambangan yang berlangsung selama bertahun-tahun juga pernah mencuat. Bahkan, kegiatan tersebut disebut menggunakan sejumlah alat berat.
Jika seluruh informasi itu benar, maka persoalannya menjadi lebih serius.
Sebuah kegiatan pertambangan tidak hanya meninggalkan lubang pada tanah. Ia juga meninggalkan pertanyaan mengenai lingkungan, legalitas, keselamatan kerja, tata kelola sumber daya alam, hingga siapa yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Karena itu, penertiban tidak semestinya berhenti pada pembakaran sarana tambang.
Publik kini menagih konsistensi aparat penegak hukum.
Jika aktivitas tersebut terbukti ilegal, penindakan semestinya tidak berhenti kepada pekerja yang ditemukan di lokasi.
Aparat perlu menelusuri siapa pemodalnya, siapa pemilik atau pengendalinya, siapa yang menyediakan alat berat, siapa yang mengatur operasional, serta ke mana hasil pertambangan tersebut mengalir.
Dengan demikian, hukum tidak hanya menyentuh orang yang berada di ujung rantai, tetapi juga pihak yang berada di belakangnya.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat talang emas dibakar, sementara aktor di balik aktivitas tambang justru tidak tersentuh hukum,” demikian keresahan yang kini mengemuka di tengah sorotan publik.
Pada saat yang sama, dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum juga harus ditempatkan secara proporsional.
Jika tudingan tersebut tidak benar, aparat berwenang perlu memberikan klarifikasi dan menunjukkan fakta yang dapat menjawab keraguan masyarakat.
Sebaliknya, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti adanya pihak yang memberikan perlindungan, memfasilitasi, atau turut mengendalikan kegiatan pertambangan ilegal, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Pertanyaan masyarakat sebenarnya sederhana.
Jika tambang tersebut telah memiliki izin, tunjukkan dasar legalitasnya.
Jika belum memiliki izin, mengapa aktivitasnya dapat kembali berjalan?.
Jika ada pemodal, siapa yang berada di belakangnya?.
Dan jika benar ada pihak yang memberikan perlindungan, siapa orangnya dan apa perannya?.
Jawaban atas pertanyaan itu menjadi penting bukan untuk membangun prasangka, melainkan untuk memastikan hukum bekerja berdasarkan fakta.
Polres Luwu, Polda Sulawesi Selatan, DLH, serta instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan ulang apabila informasi mengenai kembali beroperasinya tambang tersebut terbukti benar.
Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat apakah ada pekerja di lokasi. Legalitas, kepemilikan, penggunaan alat berat, sumber modal, hingga rantai penjualan hasil tambang perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Sebab, penertiban yang hanya mematikan mesin untuk sementara tidak akan menyelesaikan persoalan apabila sumber modal dan pengendalinya tetap tidak tersentuh.
Jika ilegal, hentikan. Jika legal, buka dasar izinnya. Jika ada pelanggaran, proses. Jika ada pihak yang terbukti melindungi aktivitas ilegal, bongkar.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang rumit.
Mereka hanya ingin mengetahui siapa yang sebenarnya mengendalikan tambang emas tersebut.
Sebab jika sebuah aktivitas pertambangan dapat kembali berjalan setelah sebelumnya ditertibkan, maka pertanyaan paling penting bukan lagi tentang siapa yang menggali tanah, melainkan siapa yang membuat mesin itu kembali menyala. (Baramakassar/NH)














