Berita Belitung TimurBerita Hari iniBisnisBUMNINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPT Timah Tbk

Pasca Demonstrasi, Irwansyah Minta PT TIMAH Kembali Buka Ruang Dialog dengan Warga

1790
×

Pasca Demonstrasi, Irwansyah Minta PT TIMAH Kembali Buka Ruang Dialog dengan Warga

Sebarkan artikel ini
Spread the love

BELITUNGTIMUR, newsharian.com — Demonstrasi yang terjadi di wilayah operasional PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menyisakan persoalan yang membutuhkan penyelesaian bersama. Di tengah keresahan masyarakat dan dinamika aktivitas pertambangan, ruang komunikasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk meredakan ketegangan sekaligus mencari jalan keluar.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Belitung Timur, Irwansyah, mendorong agar situasi tersebut menjadi momentum untuk membuka kembali komunikasi antara PT TIMAH, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan penambang rakyat.

    Menurut Irwansyah, keresahan yang muncul bukan persoalan yang datang secara tiba-tiba. Kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan salah satu yang menjadi perhatian masyarakat berkaitan dengan harga serta mekanisme pembelian bijih timah.

    Ia melihat persoalan tersebut perlu dibicarakan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang semakin sulit dikendalikan.

    Bagi masyarakat Belitung Timur, PT TIMAH bukan sekadar perusahaan pertambangan. Menurut Irwansyah, perusahaan memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat setempat.

    Ia menyebut keberadaan PT TIMAH pada masa lalu turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan berbagai fasilitas yang dirasakan masyarakat, mulai dari jalan, rumah sakit, sekolah hingga pembangkit listrik.

    Karena itu, di tengah kondisi masyarakat yang sebagian masih menggantungkan kehidupan dari sektor pertambangan, Irwansyah berharap perusahaan dapat kembali memperkuat kehadirannya.

    “Kami berharap PT TIMAH comeback again ke wilayah karena masyarakat rata-rata hidup dari tambang. Kami tetap berprasangka baik dan berharap PT TIMAH kembali hadir bersama masyarakat,” katanya.

    Menurutnya, kehadiran perusahaan di tengah masyarakat perlu dibarengi komunikasi yang lebih terbuka. Bukan hanya ketika persoalan muncul, tetapi juga melalui edukasi dan dialog secara berkala.

    Irwansyah menilai manajemen PT TIMAH perlu membuka ruang pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk aktivis dan organisasi kemasyarakatan.

    Ia menyebut keterlibatan kelompok masyarakat penting karena LSM dan ormas memiliki kedekatan dengan kultur sosial masyarakat Belitung Timur.

    “Transparansi dan keterbukaan sangat penting. Kami juga mengimbau agar jajaran PT TIMAH di wilayah dapat melakukan pertemuan dengan aktivis dan kelompok masyarakat. Dalam jangka pendek, LSM dan ormas perlu dirangkul karena ini bagian dari kultur masyarakat Belitung Timur,” ujarnya.

    Menurut dia, komunikasi yang terbuka dapat mengurangi kesalahpahaman sekaligus mencegah informasi yang tidak utuh berkembang di tengah masyarakat.

    Masyarakat, kata Irwansyah, seharusnya tidak hanya mendapatkan informasi ketika terjadi persoalan. Edukasi mengenai regulasi, kebijakan pembelian, maupun perkembangan aktivitas pertambangan juga perlu disampaikan secara berkala.

    Dengan begitu, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai aturan dan mekanisme yang berlaku.

    Selain komunikasi, Irwansyah menyoroti persoalan lain yang kini dirasakan masyarakat, yakni keterbatasan akses pembelian bijih timah.

    Antrean dan terbatasnya kemampuan penyerapan dinilai berpotensi melahirkan persoalan baru di lapangan. Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme pembelian agar penambang rakyat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses penjualan secara lebih tertata.

    Ia juga mengusulkan optimalisasi kapasitas titik pembelian atau meja goyang sesuai aturan untuk membantu mengurai antrean dan mempercepat proses pembayaran.

    “Skema jangka pendek ini penting. Kondisinya sudah beralih dari persoalan harga ke persoalan pembelian yang harus segera ditindaklanjuti. Kalau memang memungkinkan dan sesuai aturan, kapasitas pembelian perlu dioptimalkan agar antrean dapat terurai dan masyarakat mendapat kepastian pembayaran,” katanya.

    Menurut Irwansyah, kepastian mekanisme pembelian menjadi penting bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan.

    Namun di saat yang sama, ia menekankan bahwa seluruh aktivitas tetap harus berjalan dalam koridor hukum dan mengikuti wilayah serta ketentuan yang diperbolehkan.

    Persoalan penyerapan timah juga tidak terlepas dari aspek pengawasan. Irwansyah menilai ketika saluran pembelian resmi terbatas, terdapat risiko munculnya praktik pembelian melalui jalur yang tidak resmi hingga penyelundupan.

    Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum bersama perusahaan didorong untuk memperkuat pengawasan sekaligus menyediakan mekanisme legal yang dapat diakses masyarakat.

    Namun ia menegaskan, persoalan tersebut tidak semestinya diarahkan untuk menyalahkan satu pihak.

    “Kita tidak ingin menyalahkan PT TIMAH. Justru yang kami harapkan adalah bagaimana perusahaan bisa kembali hadir dan membuka ruang bagi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai aturan,” ujarnya.

    Menurutnya, penataan aktivitas pertambangan menjadi penting agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak justru melahirkan persoalan hukum dan sosial baru.

    “Yang kita inginkan, siapa pun yang punya kewenangan mari bersatu padu, baik PT TIMAH, pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Belitung Timur memiliki aturan yang mengatur bagaimana kita hidup dan menjalankan aktivitas dengan baik dan benar,” katanya.

    Irwansyah menilai penyelesaian persoalan pertambangan di Belitung Timur tidak dapat dibebankan kepada satu pihak.

    PT TIMAH, pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum perlu berada dalam satu koordinasi agar kebijakan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri.

    Koordinasi tersebut dinilai menjadi fondasi untuk menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif.

    “Harapannya semua pihak tidak bergerak sendiri-sendiri. PT TIMAH, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat harus berada dalam satu koordinasi sehingga langkah yang diambil bisa benar-benar terarah,” ujarnya.

    Bagi Irwansyah, masyarakat Belitung Timur masih menyimpan harapan besar terhadap PT TIMAH. Karena itu, momentum setelah demonstrasi dinilai seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan, tetapi juga kesempatan untuk membangun kembali komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif.

    Ia mengingatkan agar keresahan yang berkembang tidak dibiarkan semakin membesar.

    “Yang paling penting sekarang menjaga kondusivitas. Jangan sampai bara di masyarakat terus membesar. Mari membuka diri, bersinergi dengan semua pihak dan mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.

    Pada akhirnya, persoalan pertambangan di Belitung Timur bukan hanya tentang harga atau pembelian bijih timah. Di baliknya terdapat kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut, kepentingan perusahaan, kewenangan pemerintah, serta tanggung jawab aparat dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum.

    Karena itu, ruang dialog menjadi kebutuhan yang mendesak.

    Irwansyah berharap PT TIMAH bersama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat menghadirkan langkah nyata yang memberikan kepastian bagi masyarakat, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dan ketertiban aktivitas pertambangan di daerah.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *