Bangka BelitungBangka Belitung Hari iniBelitungBelitung Hari iniBeritaBerita Hari iniBisnisBisnis IlegalEkonomiINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWS

75,7 Ton Pasir Timah Ilegal Senilai Rp76 Miliar Digagalkan, Gubernur Babel: Harga Mati!

1377
×

75,7 Ton Pasir Timah Ilegal Senilai Rp76 Miliar Digagalkan, Gubernur Babel: Harga Mati!

Sebarkan artikel ini
Spread the love

BELITUNG, newsharian.com — Laut dan daratan Bangka Belitung kembali menjadi medan pengawasan ketat terhadap pergerakan timah ilegal. Di tengah kekayaan alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, aparat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 75,7 ton pasir timah ilegal dengan nilai sekitar Rp76,04 miliar.

Pengungkapan tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani. Menurutnya, keberhasilan TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait dalam menggagalkan penyelundupan tersebut menjadi bukti bahwa pemberantasan perdagangan timah ilegal membutuhkan kekuatan bersama.

    Apresiasi itu disampaikan Hidayat saat menghadiri Press Conference Penggagalan Penyelundupan Pasir Timah Ilegal Tahun 2026 di Posal Pulau Mendanau, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Rabu (19/8/2026).

    Dengan tegas, Hidayat menyebut pemberantasan penyelundupan timah bukan sekadar agenda penegakan hukum, melainkan bentuk perlindungan terhadap kekayaan alam dan kepentingan masyarakat Bangka Belitung.

    “Kami dari Bangka Belitung mengucapkan apresiasi dan selamat atas penangkapan ini. Bagi kami, seluruh unsur pemerintah daerah, penyelundupan timah ini harga mati untuk kita selesaikan,” tegas Gubernur.

    Menurut Hidayat, jaringan penyelundupan tidak dapat dihadapi hanya dengan mengandalkan satu institusi. Pengawasan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, kementerian/lembaga hingga masyarakat.

    Keterbatasan peralatan, kata dia, bukan alasan untuk melemahkan pengawasan. Informasi dari masyarakat justru menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendeteksi pergerakan aktivitas ilegal.

    “Kita memang punya keterbatasan alat, tetapi kita punya informasi. Dari RT, RW hingga yang paling tinggi, semuanya harus kita tingkatkan,” ujarnya.

    Pengungkapan penyelundupan tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2 Agustus 2026.

    Tim mengamankan sekitar 8 ton pasir timah di Belitung Timur, kemudian 50 ton di Desa Lenggang, 10 ton di Desa Batu, dan 5 ton pada penindakan berikutnya. Total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 75,7 ton pasir timah.

    Bagi Hidayat, rangkaian penindakan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarlembaga. Ia mengingatkan agar seluruh unsur tidak bekerja sendiri-sendiri ketika berhadapan dengan jaringan perdagangan mineral ilegal.

    Pengawasan terhadap pergerakan timah, mulai dari wilayah asal hingga jalur distribusinya, menurutnya harus dilakukan secara bersama-sama agar ruang gerak jaringan penyelundupan semakin sempit.

    Hidayat juga menyampaikan penghargaan kepada TNI Angkatan Laut yang telah melakukan penindakan sekaligus mengembangkan kasus tersebut.

    “Atas nama Provinsi Bangka Belitung, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga tim ini semakin solid, diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas,” tuturnya.

    Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI AL dalam menegakkan hukum di laut sekaligus melindungi sumber daya alam strategis Indonesia.

    Pengungkapan kasus, menurutnya, tidak hanya berhenti pada barang bukti yang ditemukan. Pengembangan akan terus dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak yang berada di balik aktivitas penyelundupan tersebut.

    Dengan demikian, penindakan diharapkan tidak sekadar memutus satu perjalanan pengiriman, tetapi juga dapat membongkar jaringan yang lebih luas.

    Dalam pengembangan kasus pada 16 Agustus 2026, tim gabungan menemukan sebuah kendaraan double cabin di kawasan Pantai Pagoda, Desa Rebo, Kabupaten Bangka.

    Dari kendaraan tersebut ditemukan lima karung pasir timah, satu pucuk senjata api rakitan jenis FN beserta lima butir amunisi tajam kaliber 9 mm, satu alat hisap sabu, satu parang, serta kendaraan double cabin Mazda Turbo.

    Seluruh temuan tersebut masih dalam proses pendalaman oleh aparat yang berwenang.

    Sementara itu, Sekretaris Kemenko Polkam RI yang diwakili Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Agung Mohammad Kancana S, mendorong agar pengusutan kasus tidak berhenti pada pelaku lapangan maupun barang bukti.

    Menurutnya, aparat perlu menelusuri lebih jauh siapa saja yang berada dalam rantai perdagangan tersebut.

    “Penindakan tidak boleh berhenti pada pengamanan barang bukti dan pelaku di lapangan,” tegasnya.

    Pendalaman, lanjutnya, perlu diarahkan pada rantai pasok dan aliran keuntungan. Dengan cara tersebut, penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku operasional, tetapi juga berupaya mengungkap pihak yang berperan sebagai pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat.

    Langkah tersebut menjadi penting karena aktivitas penyelundupan mineral tidak berdiri sendiri. Di belakang barang yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, terdapat rantai distribusi dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan.

    Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam mengawasi pergerakan mineral dari hulu hingga hilir.

    Gubernur juga mengajak masyarakat ikut mengambil bagian dalam pengawasan. Informasi dari masyarakat dinilai dapat membantu aparat mendeteksi lebih cepat apabila terdapat indikasi pertambangan maupun perdagangan mineral ilegal.

    Bagi Hidayat, menjaga kekayaan alam bukan hanya tugas aparat. Pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan sumber daya alam memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.

    “Negara jangan sampai rugi dan rakyat kita tetap miskin. Kita harus bersama-sama menjaga sumber daya alam kita,” tegasnya.

    Di tengah nilai ekonomi timah yang besar, pesan tersebut menjadi penegasan bahwa pemberantasan penyelundupan bukan hanya perkara menyita barang bukti. Lebih jauh, penindakan diharapkan mampu menjaga agar kekayaan alam Bangka Belitung tetap berada dalam tata kelola yang legal, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *