BeritaNASIONALNEWSPEMERINTAHANPendidikan

Raih WTP, Kemendikdasmen Perketat Pengawasan agar Anggaran Pendidikan Makin Akuntabel

73
×

Raih WTP, Kemendikdasmen Perketat Pengawasan agar Anggaran Pendidikan Makin Akuntabel

Sebarkan artikel ini
Spread the love

JAKARTA, Newsharian.com — Di balik laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada pekerjaan lain yang tidak kalah penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan dikelola secara tertib, transparan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025. Hasilnya, BPK memberikan opini WTP.

    Capaian tersebut disambut sebagai bentuk apresiasi sekaligus pengingat agar tata kelola keuangan negara terus diperbaiki.

    Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan, pemeriksaan BPK bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan, hingga Barang Milik Negara (BMN).

    “Setiap catatan, temuan, dan rekomendasi yang tertuang dalam LHP ini merupakan masukan berharga yang akan mendorong Kemendikdasmen untuk lebih tertib administrasi, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Suharti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

    Menurut Suharti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti telah meminta seluruh jajaran segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK RI.

    Langkah tersebut diarahkan agar pengelolaan anggaran pendidikan tidak berhenti pada pencapaian opini WTP, tetapi terus bergerak menuju tata kelola yang lebih terbuka, bertanggung jawab dan berorientasi pada dampak nyata.

    Kemendikdasmen juga memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan internal di seluruh unit kerja dan satuan kerja.

    Penguatan itu mencakup peningkatan kualitas pengendalian internal, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan keuangan dan BMN.

    Di sisi lain, peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) turut didorong agar semakin kuat. APIP diharapkan mampu memberikan peringatan dini sehingga potensi persoalan dapat ditemukan dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

    Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi menjelaskan, opini WTP diberikan setelah melalui rangkaian pemeriksaan yang mencakup komunikasi sejak tahap awal pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pembahasan temuan, hingga pembahasan rencana aksi atas konsep hasil pemeriksaan.

    “Dengan penuh rasa syukur kami sampaikan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025,” ujar Laode.

    Namun, Laode mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti seluruh proses pengelolaan keuangan telah sempurna tanpa catatan.

    Dalam pemeriksaan tersebut, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan. Meski demikian, kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

    Karena itu, BPK merekomendasikan agar Kemendikdasmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai tugas dan fungsinya.

    Tindak lanjut tersebut memiliki batas waktu. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti dan disampaikan paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.

    Bagi Kemendikdasmen, opini WTP menjadi pijakan untuk menjaga kepercayaan sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih menjadi catatan.

    Sebab, akuntabilitas anggaran pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana laporan keuangan terlihat baik di atas kertas. Lebih jauh, setiap proses pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan dan bermuara pada manfaat yang dirasakan masyarakat.

    Dengan memperkuat pengawasan internal dan menindaklanjuti rekomendasi BPK, Kemendikdasmen berkomitmen menjaga pengelolaan anggaran pendidikan agar semakin transparan, akuntabel dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Belva/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *