Oleh: Darsono
Mahasiswa Universitas Bangka Belitung
OPINI — Ada satu pertanyaan sederhana yang sering terlupakan ketika kita membicarakan pertambangan: setelah izin diterbitkan, siapa yang memastikan semuanya benar-benar berjalan sesuai aturan?
Pertanyaan ini penting karena perizinan pertambangan tidak boleh berhenti pada persoalan administratif. Sebuah izin memang memberikan dasar hukum bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha, tetapi pada saat yang sama izin juga membawa serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi.
Di balik setiap aktivitas pertambangan terdapat tanah, air, lingkungan, masyarakat, tenaga kerja, dan masa depan wilayah yang tidak bisa dipisahkan begitu saja dari kegiatan ekonomi.
Karena itu, pembicaraan mengenai pertambangan seharusnya tidak hanya berputar pada legal atau ilegal.
Pertanyaan publik harus lebih jauh: apakah kegiatan yang sudah legal benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan? Apakah kewajiban lingkungan dijalankan? Apakah wilayah kerja sesuai dengan izin? Apakah masyarakat sekitar mendapatkan manfaat? Dan ketika ditemukan persoalan, apakah pengawasan serta penegakan aturan benar-benar berjalan?
Di titik inilah kualitas tata kelola pertambangan diuji.
Jangan Berhenti pada Stempel “Berizin”
Memiliki izin tentu merupakan hal mendasar dalam kegiatan pertambangan. Negara membutuhkan instrumen hukum untuk memastikan siapa yang boleh melakukan kegiatan, di mana kegiatan tersebut dilakukan, bagaimana kegiatan dijalankan, serta kewajiban apa saja yang harus dipenuhi.
Namun, sebuah izin tidak dapat dipahami sebagai tiket bebas untuk mengeksploitasi sumber daya alam.
Izin merupakan instrumen pengendalian pemerintah.
Artinya, ada batas yang harus dihormati.
Ketika pemerintah menerbitkan izin, maka pemegang izin memperoleh hak untuk menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Pada saat yang sama, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kegiatan tersebut tetap berada dalam koridor hukum.
Karena itu, ukuran kepatuhan tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah perusahaan mempunyai dokumen izin.
Ukuran kepatuhan harus dilihat dari pelaksanaan di lapangan.
Apakah kegiatan sesuai wilayah izin?
Apakah kewajiban teknis dipenuhi?
Apakah aspek keselamatan diperhatikan?
Apakah pengelolaan lingkungan dilakukan?
Apakah reklamasi dan pascatambang menjadi bagian dari perencanaan?
Dan apakah hubungan dengan masyarakat sekitar dibangun secara baik?
Jika seluruh pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik, maka izin benar-benar berfungsi sebagai instrumen tata kelola.
Sebaliknya, jika dokumen lengkap tetapi praktik di lapangan menyimpang, maka tujuan perizinan menjadi kehilangan makna.
Negara Harus Hadir Setelah Izin Diterbitkan
Kita perlu mengubah cara pandang terhadap pengawasan.
Pengawasan bukan pekerjaan tambahan setelah izin diterbitkan. Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perizinan itu sendiri.
Negara tidak boleh hanya hadir di depan meja ketika dokumen permohonan izin diproses.
Negara harus hadir di lapangan.
Negara harus memastikan bahwa aturan yang dibuat benar-benar dijalankan.
Hal ini menjadi semakin penting karena sektor pertambangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan banyak kegiatan usaha lainnya. Dampaknya dapat menyentuh ruang hidup masyarakat dan kondisi lingkungan dalam jangka panjang.
Karena itu, pengawasan yang hanya bersifat administratif tidaklah cukup.
Pemerintah perlu memastikan bahwa antara dokumen dan kenyataan tidak terjadi jarak yang terlalu jauh.
Apa yang tertulis di atas kertas harus tercermin dalam kegiatan di lapangan.
Jika tidak, maka kita menghadapi persoalan klasik: administrasi terlihat tertib, tetapi realitas belum tentu demikian.
Jangan Menunggu Masalah Menjadi Viral
Salah satu tantangan dalam pengawasan adalah kecenderungan bertindak setelah persoalan menjadi besar.
Ketika keluhan masyarakat sudah ramai, ketika konflik sudah muncul, atau ketika sebuah persoalan menjadi perhatian publik, barulah pengawasan terlihat bergerak.
Pola seperti ini perlu diperbaiki.
Pengawasan yang baik seharusnya bersifat preventif, bukan hanya reaktif.
Pemerintah perlu memiliki sistem untuk mendeteksi potensi persoalan sejak dini.
Pemanfaatan teknologi, data spasial, pemetaan wilayah, laporan masyarakat, inspeksi lapangan, serta koordinasi antarlembaga dapat menjadi bagian dari pengawasan yang lebih modern.
Dengan demikian, pemerintah tidak harus selalu menunggu persoalan membesar sebelum mengambil tindakan.
Semakin cepat sebuah potensi pelanggaran diketahui, semakin kecil pula risiko kerusakan dan konflik yang ditimbulkannya.
Masyarakat Harus Dilibatkan, Bukan Diabaikan
Ada satu kelompok yang sering berada paling dekat dengan aktivitas pertambangan: masyarakat sekitar.
Mereka mengetahui perubahan kondisi lingkungan dari hari ke hari. Mereka merasakan langsung perubahan aktivitas ekonomi, lalu lintas, kondisi jalan, kualitas air, maupun berbagai dampak sosial yang mungkin muncul.
Karena itu, suara masyarakat tidak seharusnya dianggap sebagai gangguan.
Keluhan masyarakat justru dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pemerintah dan perusahaan.
Tentu, setiap laporan harus diverifikasi berdasarkan data dan fakta. Tidak semua tuduhan otomatis benar, tetapi tidak pula semua keluhan boleh diabaikan.
Di sinilah dialog menjadi penting.
Perusahaan perlu membuka ruang komunikasi yang sehat. Pemerintah perlu menjadi mediator yang objektif ketika muncul persoalan. Masyarakat juga perlu menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang tepat dan berbasis fakta.
Dengan pola seperti ini, persoalan tidak harus selalu berakhir dengan demonstrasi, konflik, atau saling menyalahkan.
Investasi Penting, Tetapi Kepercayaan Jauh Lebih Penting
Tidak ada yang menyangkal bahwa investasi memiliki peran penting bagi pembangunan.
Pertambangan dapat membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan usaha masyarakat, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian sesuai dengan ketentuan.
Karena itu, menciptakan iklim investasi yang sehat adalah kepentingan bersama.
Namun, investasi tidak akan bertahan lama tanpa kepercayaan.
Perusahaan membutuhkan kepastian hukum. Pemerintah membutuhkan kegiatan ekonomi yang tertib. Masyarakat membutuhkan perlindungan dan manfaat. Lingkungan membutuhkan pengelolaan yang bertanggung jawab.
Keempatnya tidak seharusnya dipertentangkan.
Justru tata kelola yang baik harus mampu mempertemukan semuanya.
Pengawasan yang kuat bukan berarti anti-investasi.
Sebaliknya, pengawasan yang jelas justru dapat menciptakan iklim usaha yang sehat karena semua pelaku usaha mengetahui aturan yang harus dipatuhi.
Perusahaan yang taat aturan tidak perlu khawatir bersaing dengan perusahaan yang mengabaikan kewajiban.
Yang Harus Dilawan Adalah Pelanggaran, Bukan Investasi
Perdebatan mengenai pertambangan sering terjebak dalam dua kutub.
Di satu sisi, ada pandangan bahwa pertambangan merupakan mesin ekonomi sehingga segala bentuk kritik dianggap sebagai ancaman terhadap investasi.
Di sisi lain, ada pandangan bahwa pertambangan selalu identik dengan kerusakan sehingga seluruh kegiatan harus ditolak.
Menurut saya, kedua cara pandang tersebut terlalu sederhana.
Yang perlu kita dorong adalah pertambangan yang legal, bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan.
Investasi yang taat aturan harus diberikan ruang.
Tetapi pelanggaran juga tidak boleh mendapatkan ruang.
Dengan demikian, fokus perdebatan bukan lagi pada apakah kita mendukung atau menolak pertambangan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Pertambangan seperti apa yang kita inginkan?
Jawabannya tentu bukan pertambangan yang hanya mengambil sumber daya.
Kita membutuhkan pertambangan yang memberikan nilai tambah, membuka kesempatan bagi masyarakat, menjaga keselamatan, memenuhi kewajiban lingkungan, serta memiliki tanggung jawab terhadap masa depan daerah.
Jangan Sampai Masyarakat Hanya Mendapat Risikonya
Sebuah pertanyaan yang patut terus diajukan adalah: siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung risiko?
Jika kegiatan pertambangan memberikan keuntungan ekonomi, maka masyarakat sekitar semestinya tidak hanya menjadi pihak yang menerima dampak.
Masyarakat harus memperoleh manfaat yang proporsional sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Lapangan pekerjaan, penguatan usaha lokal, peningkatan keterampilan, program pemberdayaan masyarakat, serta kontribusi sosial dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan manfaat tersebut.
Namun, manfaat sosial tidak boleh dijadikan pengganti kewajiban lingkungan.
Program bantuan masyarakat tidak dapat menghapus kewajiban perusahaan untuk menaati aturan lingkungan. Begitu pula sebaliknya, kewajiban lingkungan tidak berarti perusahaan tidak perlu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.
Semua memiliki tempatnya masing-masing.
Lingkungan Bukan Urusan Setelah Tambang Selesai
Persoalan lingkungan juga tidak boleh dipikirkan hanya ketika aktivitas pertambangan telah berakhir.
Pengelolaan lingkungan harus menjadi bagian dari keseluruhan siklus pertambangan.
Mulai dari perencanaan, kegiatan operasi, pengawasan, hingga reklamasi dan pascatambang.
Paradigma seperti ini penting karena lingkungan bukan sekadar latar belakang dari kegiatan ekonomi.
Lingkungan adalah bagian dari kehidupan masyarakat.
Air, tanah, hutan, pesisir, sungai, dan ruang hidup memiliki nilai yang tidak selalu dapat dihitung hanya dengan angka rupiah.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama dengan prinsip keberlanjutan.
Kita tidak ingin mendapatkan keuntungan ekonomi hari ini, tetapi kemudian meninggalkan persoalan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat pada masa depan.
Penegakan Hukum Harus Adil dan Tidak Tebang Pilih
Tidak kalah penting adalah persoalan penegakan hukum.
Aturan yang tegas tidak akan berarti jika penerapannya tidak konsisten.
Jika ada pelanggaran, maka proses pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan fakta. Jika terbukti melanggar, sanksi harus diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum.
Prinsip ini berlaku untuk semua.
Tidak boleh ada kesan bahwa perusahaan besar memiliki perlakuan berbeda dengan pelaku usaha lainnya.
Sebaliknya, perusahaan yang telah menjalankan seluruh kewajibannya juga harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.
Keadilan dalam penegakan hukum bukan berarti semua pihak diperlakukan secara identik dalam setiap situasi, tetapi setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan, fakta, prosedur, dan proporsionalitas.
Jika prinsip ini berjalan, kepercayaan publik akan tumbuh.
Bangka Belitung Membutuhkan Tata Kelola, Bukan Sekadar Eksploitasi
Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dengan pertambangan, Bangka Belitung memiliki pengalaman yang sangat berharga.
Kita mengetahui bahwa pertambangan dapat menjadi sumber penghidupan dan penggerak ekonomi.
Tetapi kita juga memahami bahwa aktivitas pertambangan membawa konsekuensi yang harus dikelola.
Karena itu, pengalaman tersebut seharusnya menjadi modal untuk membangun tata kelola yang lebih baik.
Kita tidak perlu terjebak dalam pilihan antara ekonomi atau lingkungan.
Yang dibutuhkan adalah bagaimana ekonomi tumbuh tanpa mengorbankan ruang hidup masyarakat.
Bagaimana investasi berkembang tanpa mengabaikan aturan.
Bagaimana perusahaan memperoleh kepastian usaha tanpa mengurangi fungsi pengawasan pemerintah.
Dan bagaimana masyarakat memperoleh manfaat tanpa harus menanggung risiko secara tidak proporsional.
Inilah pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.
Kritik Harus Diikuti Solusi
Sebagai mahasiswa, saya berpandangan bahwa kritik terhadap tata kelola pertambangan tetap diperlukan.
Namun, kritik akan jauh lebih berarti apabila disertai data, kajian, dan solusi.
Kita perlu mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan.
Kita perlu mendorong perusahaan agar semakin transparan dan bertanggung jawab.
Kita perlu mendorong masyarakat agar memiliki ruang partisipasi yang sehat.
Dan kita perlu mendorong kampus serta kalangan akademisi untuk lebih aktif melakukan kajian terhadap persoalan pertambangan di daerah.
Mahasiswa juga memiliki peran penting.
Kampus bukan hanya tempat belajar teori. Kampus dapat menjadi ruang untuk menguji kebijakan secara ilmiah, melakukan penelitian, menyusun rekomendasi, dan menghadirkan perspektif yang objektif.
Dengan cara tersebut, perdebatan pertambangan dapat naik kelas.
Bukan sekadar saling menyalahkan, tetapi mencari solusi.
Izin Seharusnya Menjadi Awal dari Akuntabilitas
Pada akhirnya, kita harus mengembalikan makna izin kepada tujuan awalnya.
Izin bukan sekadar bukti bahwa sebuah perusahaan diperbolehkan melakukan kegiatan usaha.
Izin adalah bagian dari instrumen negara untuk memastikan kegiatan tersebut berlangsung secara tertib dan bertanggung jawab.
Karena itu, setelah izin diterbitkan, pemerintah tidak boleh kehilangan perhatian.
Justru pengawasan harus semakin kuat.
Perusahaan tidak boleh berhenti pada status legal, tetapi harus terus memastikan kepatuhan terhadap seluruh kewajiban.
Masyarakat juga harus mendapatkan ruang untuk mengetahui, mengawasi, dan menyampaikan aspirasi sesuai mekanisme hukum.
Dengan demikian, kita dapat membangun sistem pertambangan yang tidak hanya mengejar produksi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik.
Sebab, legalitas adalah fondasi, tetapi kepatuhan adalah ukurannya. Pengawasan adalah penjaganya, dan manfaat bagi masyarakat serta keberlanjutan lingkungan adalah tujuan akhirnya.
Pertambangan yang baik bukanlah pertambangan yang bebas dari kritik.
Pertambangan yang baik adalah pertambangan yang mampu menerima pengawasan, terbuka terhadap evaluasi, patuh terhadap aturan, serta terus memperbaiki diri.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah dalam mengelola perizinan pertambangan bukan diukur dari berapa banyak izin yang diterbitkan.
Keberhasilan itu justru terlihat dari bagaimana izin tersebut menghasilkan kegiatan usaha yang tertib, memberikan kepastian hukum, menciptakan manfaat ekonomi, melindungi masyarakat, serta menjaga lingkungan.
Karena izin pertambangan bukan akhir dari tanggung jawab. Izin adalah awal dari akuntabilitas.
Sumber: Kementerian ESDM (2026); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023.














