HukrimKriminalLAW & CRIMELOKALNEWSPendidikanSosialisasi

Desa Gadung Bergerak Menuju Desa Sadar HAM, Posko Pelayanan HAM Resmi Diluncurkan

88
×

Desa Gadung Bergerak Menuju Desa Sadar HAM, Posko Pelayanan HAM Resmi Diluncurkan

Sebarkan artikel ini
Spread the love

GADUNG, Newsharian.com — Hak Asasi Manusia (HAM) tidak berhenti pada kata-kata di atas kertas. Di Desa Gadung, kesadaran itu mulai dibangun dari ruang pelayanan desa, dari aparatur hingga masyarakat yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan warga.

Semangat tersebut mengemuka dalam kegiatan Penguatan P5HAM, Komitmen Bersama Aparatur Desa, sekaligus Launching Posko Pelayanan HAM yang digelar di Balai Desa Gadung, Jumat (4/9/2026).

    Kegiatan ini menjadi langkah konkret Desa Gadung untuk memperkuat komitmen menuju Desa Sadar HAM, dengan menempatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat sebagai bagian dari kehidupan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.

    Kepala Desa Gadung bersama jajaran hadir dalam kegiatan tersebut bersama Kabid IDP Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran. Turut hadir Bhabinkamtibmas, Babinsa, Penggerak HAM Desa Gadung dan Desa Air Bara, Ketua RT, kepala dusun, BPD, Karang Taruna, kader PKK, tokoh agama, kader Posyandu serta unsur masyarakat lainnya.

    Di tengah pertemuan itu, peserta diajak melihat HAM dari lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan mereka.

    Bukan sekadar persoalan hukum, HAM juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan yang adil, diperlakukan setara, dihormati martabatnya, serta mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi.

    Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam materi penguatan P5HAM yang diberikan kepada peserta. Prinsip kesetaraan, keadilan, non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat menjadi fondasi yang ditekankan.

    Pesannya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar bahwa tidak boleh ada warga yang tertinggal dalam pelayanan dan pembangunan desa.

    Karena itu, perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi salah satu bagian penting yang dibahas. Pemerintah desa dan seluruh unsur masyarakat didorong memastikan setiap kebijakan, pelayanan publik dan pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara adil.

    Penguatan HAM pun tidak mungkin berjalan jika hanya dibebankan kepada pemerintah desa.

    RT, kepala dusun, BPD, Karang Taruna, kader Posyandu, kader PKK, tokoh agama hingga Penggerak HAM memiliki ruang masing-masing untuk membangun lingkungan sosial yang aman, inklusif dan berkeadilan.

    Semangat kolaborasi itulah yang kemudian diwujudkan melalui penandatanganan Komitmen Bersama Desa Sadar HAM.

    Komitmen tersebut menjadi penanda bahwa pembangunan kesadaran HAM di Desa Gadung tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diharapkan diterjemahkan dalam praktik pelayanan dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

    Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan peresmian Posko Sadar HAM.

    Posko tersebut diharapkan menjadi ruang yang lebih dekat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, konsultasi, pelayanan serta pendampingan awal berkaitan dengan persoalan HAM dan pelayanan publik.

    Masyarakat juga mendapatkan pemahaman mengenai sistem pengaduan pelayanan publik berbasis HAM, termasuk tata cara menyampaikan laporan maupun pengaduan secara tepat.

    Bagi Desa Gadung, kehadiran posko tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses informasi HAM kepada masyarakat.

    Sebab, kesadaran HAM tidak hanya dibutuhkan ketika terjadi persoalan. Ia justru perlu tumbuh sebelum persoalan muncul dari keluarga, lingkungan masyarakat hingga pemerintahan desa.

    Penggerak HAM Desa Gadung, Chairul Fuad, menegaskan pentingnya membangun kesadaran tersebut secara bersama-sama.

    “Kenali Hak Kita, Hormati Hak Sesama, Bersama Membangun Desa yang Aman dan Berkeadilan.” ungkap Faud.

    Pesan itu menjadi semangat yang dibawa dari kegiatan Penguatan P5HAM dan Silaturahmi serta Koordinasi Penguatan P5HAM di Desa Gadung.

    Dengan komitmen bersama seluruh unsur desa, Gadung kini menapaki langkah menuju desa yang tidak hanya membangun infrastruktur dan pelayanan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa setiap warga memiliki hak yang harus dihormati.

    Sebab, Desa Sadar HAM pada akhirnya bukan hanya tentang sebuah predikat.

    Ia tentang bagaimana warga merasa dihargai, bagaimana kelompok rentan tidak diabaikan, bagaimana pelayanan diberikan tanpa diskriminasi dan bagaimana pemerintahan desa hadir untuk memastikan setiap orang memperoleh haknya secara adil.

    Dari Balai Desa Gadung, komitmen itu dimulai dengan satu kesadaran bahwa menghormati hak orang lain adalah bagian dari membangun desa yang lebih manusiawi. (Belva/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *