PANGKALPINANG, newsharian.com — Dua rancangan regulasi penting Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki babak akhir. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Jumat (11/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Babel tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar.
Dua Ranperda yang menjadi pembahasan yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bagi DPRD Babel, proses pengambilan keputusan ini menjadi bagian penting dari perjalanan pembentukan regulasi daerah.
Sebelum sampai pada tahap paripurna, kedua Ranperda telah melewati rangkaian pembahasan dan fasilitasi sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Eddy Iskandar menyampaikan rasa syukur karena seluruh tahapan pembahasan terhadap kedua Ranperda dapat dilalui.
“Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap dua Ranperda yang telah melalui rangkaian tahapan pembahasan,” ujar Eddy Iskandar.
Ia menjelaskan, pembahasan kedua Ranperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah.
Untuk Ranperda perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembahasan telah dilakukan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sementara Ranperda perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah juga telah melalui tahapan pembahasan serta fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setelah melalui rangkaian pembahasan dan fasilitasi, pada hari ini kita akan mendengarkan pendapat akhir dari masing-masing fraksi DPRD terhadap kedua Ranperda tersebut,” jelasnya.
Memasuki agenda pendapat akhir, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan dan sikapnya terhadap dua Ranperda tersebut.
Sebanyak tujuh fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan pendapat akhirnya.
Ketujuh fraksi tersebut yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, serta Fraksi Bintang Persatuan Pembangunan.
Dalam penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi memberikan dukungan dan persetujuan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut menjadi bagian dari upaya penyempurnaan regulasi daerah di bidang pajak dan retribusi. Regulasi yang lebih sesuai diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat agar berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain sektor pajak dan retribusi, penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut menjadi perhatian dalam rapat paripurna tersebut.
Ranperda perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diarahkan sebagai bagian dari proses penyesuaian dan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penataan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan struktur perangkat daerah dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara efektif sesuai kebutuhan dan perkembangan daerah.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda pengambilan keputusan sesuai mekanisme DPRD.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi gambaran bagaimana proses pembentukan regulasi daerah dilakukan melalui tahapan pembahasan, fasilitasi, penyampaian pendapat akhir fraksi hingga pengambilan keputusan.
DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat regulasi daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, regulasi mengenai pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Sementara penataan perangkat daerah diharapkan mampu memperkuat kelembagaan pemerintahan agar semakin sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dua Ranperda tersebut akhirnya melewati salah satu tahapan penting dalam proses legislasi daerah. Di balik agenda paripurna, terdapat harapan agar regulasi yang dihasilkan tidak sekadar menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Bangka Belitung. (Ic/NH)














