Bangka BaratHukrimKriminalLAW & CRIMELOKALNEWSOpiniPolres Bangka Barat

Laut Bukan Ruang Eksploitasi Ketamakan: Tembelok–Keranggan dan Ujian Keadilan Ekologis

84
×

Laut Bukan Ruang Eksploitasi Ketamakan: Tembelok–Keranggan dan Ujian Keadilan Ekologis

Sebarkan artikel ini
Spread the love

OPINI: Guntur

Laut selalu terlihat luas. Namun bagi nelayan, ruang yang luas itu sesungguhnya terbatas.

    Ada wilayah tempat perahu mencari ikan, ada jalur yang dilalui kapal, ada kawasan pesisir yang menopang kehidupan, dan ada ekosistem yang bekerja diam-diam menjaga keseimbangan alam.

    Karena itu, ketika ruang laut Tembelok–Keranggan, Kecamatan Mentok, Bangka Barat, kembali didatangi aparat untuk menghentikan aktivitas ponton selam dan unit isap yang diduga melakukan penambangan ilegal, persoalannya tidak semata-mata tentang mesin yang harus berhenti.

    Ini tentang siapa yang berhak menikmati laut, siapa yang menanggung risikonya dan sejauh mana negara hadir menjaga ruang hidup masyarakat pesisir.

    Pada Minggu, 13 September 2026, Satpolairud Polres Bangka Barat bersama tim KP Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kembali mendatangi kawasan tersebut. Aktivitas dihentikan dan para penambang diminta menarik peralatan.

    Kasatpolairud Polres Bangka Barat Iptu Yudi Lasmono bahkan menyampaikan peringatan bahwa apabila aktivitas tetap dilakukan, penertiban dapat berujung pada penangkapan.

    “Hari ini kami telah sampaikan kepada para pelaku tambang di Tembelok–Keranggan agar segera hentikan aktivitas secepat mungkin. Jika peringatan ini tidak diindahkan, maka kami terpaksa ambil sikap tegas berupa penertiban yang berujung pada penangkapan.”

    Peringatan itu penting. Namun ada pertanyaan yang lebih besar mengapa aktivitas yang sama terus muncul?.

    Jika patroli dan teguran telah berulang, berarti persoalan Tembelok–Keranggan tidak cukup diselesaikan dengan membubarkan aktivitas di permukaan. Ada persoalan tata kelola yang lebih dalam.

    Sebab, penambangan ilegal tidak tumbuh hanya karena ada orang yang berani mengoperasikan ponton. Ia dapat bertahan karena terdapat ruang pengawasan yang belum tertutup, rantai ekonomi yang terus bekerja dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang belum memperoleh jalan keluar yang lebih aman.

    Di titik inilah persoalan lingkungan bertemu dengan persoalan sosial.

    Bagi masyarakat yang tidak hidup dari laut, aktivitas penambangan mungkin terlihat seperti persoalan ekonomi seperti contoh ada mesin, ada pekerja, ada mineral yang diambil.

    Tetapi bagi nelayan, perubahan di laut dapat berarti sesuatu yang jauh lebih panjang.

    Air keruh dapat memengaruhi ruang hidup biota. Dasar perairan yang berubah dapat memengaruhi habitat. Jalur tangkap dapat terganggu. Pada akhirnya, hasil tangkapan yang berkurang berarti pendapatan keluarga yang ikut menyusut.

    Nelayan tidak hanya kehilangan ikan.

    Mereka dapat kehilangan kepastian.

    Di sinilah pembangunan sering kali menghadapi persoalan mendasar. Nilai mineral dapat dihitung dalam rupiah dan tonase. Tetapi bagaimana menghitung nilai laut yang sehat bagi keluarga nelayan selama puluhan tahun?

    Berapa nilai satu kawasan tangkap yang tetap produktif?

    Berapa nilai ekosistem yang tidak rusak?

    Berapa biaya yang harus dibayar masyarakat ketika ruang hidup mereka kehilangan daya dukung?

    Pertanyaan-pertanyaan itu jarang muncul ketika pembicaraan pembangunan hanya berpusat pada produksi.

    Padahal laut bukan ruang kosong.

    Ia menjadi ruang ekologis dan ruang sosial sekaligus.

    Iptu Yudi mengatakan pihaknya memahami bahwa hasil tambang membantu perekonomian para pelaku.

    “Kami memahami hasil tambang membantu ekonomi pelaku. Namun jika menambang di zona yang bukan area tambang, mau tidak mau kami harus melakukan tindakan secara bertahap sebelum adanya penangkapan.”

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa penanganan persoalan Tembelok–Keranggan tidak sesederhana membenturkan aparat dengan penambang.

    Ada masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas pertambangan. Ada kebutuhan ekonomi yang nyata. Tetapi kebutuhan ekonomi tidak dapat menjadi pembenaran untuk melakukan aktivitas di ruang yang tidak diperbolehkan.

    Di sisi lain, penegakan hukum juga harus berhati-hati agar tidak berhenti pada pekerja lapangan.

    Jika benar ditemukan pelanggaran, pertanyaan berikutnya tentang siapa yang berada di balik kegiatan tersebut?.

    Siapa pemilik modal?

    Siapa pengendali peralatan?

    Dari mana biaya operasional berasal?

    Ke mana hasil tambang bergerak?

    Siapa yang menikmati keuntungan paling besar?

    Pertanyaan tersebut tentu harus dijawab melalui penyelidikan dan pembuktian, bukan tuduhan.

    Namun penegakan hukum yang hanya berhenti pada orang yang bekerja di atas ponton berisiko tidak menyentuh akar persoalan.

    Pekerja dapat ditangkap hari ini. Besok ponton lain muncul.

    Siklusnya berulang.

    Karena itu, penertiban seharusnya tidak hanya berarti memindahkan mesin dari satu titik ke titik lain. Penertiban harus mampu memutus rantai yang membuat kegiatan ilegal terus berlangsung.

    Jangan jadikan kemiskinan alasan membiarkan kerusakan

    Ada satu jebakan yang harus dihindari.

    Ketika penambang disebut sebagai masyarakat kecil yang membutuhkan penghasilan, negara dapat tergoda untuk melihat pelanggaran hanya sebagai persoalan kemiskinan.

    Padahal keduanya adalah persoalan berbeda.

    Kemiskinan harus dijawab dengan kebijakan ekonomi, lapangan kerja dan pilihan penghidupan yang layak.

    Sementara pelanggaran hukum harus dijawab dengan penegakan hukum yang adil dan berdasarkan bukti.

    Jangan sampai masyarakat miskin dijadikan tameng untuk melindungi aktor ekonomi yang lebih besar.

    Sebaliknya, jangan pula masyarakat kecil menjadi satu-satunya pihak yang menerima beban penindakan sementara aktor yang mengendalikan rantai ekonomi tidak pernah diperiksa.

    Keadilan ekologis membutuhkan keduanya terhadap perlindungan lingkungan dan perlindungan manusia.

    Bagi nelayan, laut menjadi dapur.

    Dari laut, mereka membayar kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, bahan bakar perahu dan kebutuhan sehari-hari.

    Karena itu, berbicara tentang perlindungan laut sebenarnya sedang berbicara tentang perlindungan keluarga.

    Ketika ekosistem pesisir terganggu, yang pertama kali merasakan dampaknya sering kali adalah mereka yang memiliki pilihan ekonomi paling sedikit.

    Nelayan kecil tidak memiliki banyak pilihan untuk berpindah sektor ketika hasil tangkapannya menurun.

    Mereka juga tidak memiliki mesin besar untuk mengubah kondisi perairan.

    Mereka hanya memiliki perahu, jaring dan laut.

    Karena itu, suara nelayan semestinya ditempatkan dalam setiap pembahasan mengenai tata kelola pesisir.

    Mereka bukan sekadar kelompok yang terdampak.

    Mereka menjadi bagian dari pemilik kepentingan atas keberlanjutan ruang laut.

    Ada hal lain yang sering hilang dalam diskusi pertambangan ilegal tentang apa yang terjadi setelah aktivitas dihentikan?.

    Jika aktivitas terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan, siapa yang bertanggung jawab memulihkan?.

    Siapa yang mengukur kerusakan?.

    Bagaimana kondisi ekosistem setelah kegiatan dihentikan?.

    Apakah kawasan tersebut akan diawasi kembali?.

    Bagaimana memastikan ponton tidak kembali beroperasi?.

    Pertanyaan ini penting karena lingkungan tidak otomatis pulih hanya karena mesin dimatikan.

    Kerusakan ekologis memiliki waktu pemulihan sendiri.

    Karena itu, keberhasilan penegakan hukum di kawasan pesisir seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah ponton yang ditertibkan atau jumlah orang yang diamankan.

    Ukuran keberhasilannya juga harus terlihat dari kondisi ruang hidup setelah penertiban.

    Apakah laut lebih aman?.

    Apakah nelayan lebih mudah mendapatkan hasil tangkapan?.

    Apakah ekosistem mulai pulih?.

    Apakah aktivitas ilegal benar-benar berhenti?.

    Patroli Satpolairud di Tembelok–Keranggan merupakan langkah penting. Kehadiran aparat menunjukkan bahwa ruang laut tetap berada dalam jangkauan hukum.

    Namun negara yang kuat tidak hanya hadir ketika pelanggaran sudah terjadi.

    Negara juga harus hadir sebelum pelanggaran terjadi.

    Pengawasan harus berjalan.

    Tata ruang harus jelas.

    Perizinan harus transparan.

    Masyarakat harus mengetahui kawasan mana yang boleh dan tidak boleh ditambang.

    Jika terdapat aktivitas ilegal, proses hukum harus dapat dilihat arahnya.

    Ketika terjadi kerusakan lingkungan, pemulihan harus menjadi bagian dari tanggung jawab.

    Dengan demikian, penegakan hukum tidak berhenti sebagai siklus: patroli, teguran, penambangan kembali, patroli lagi.

    Siklus semacam itu justru menunjukkan bahwa sistem belum menyelesaikan masalah.

    Persoalan Tembelok–Keranggan pada akhirnya bukan sekadar persoalan ponton.

    Ia menjadi cermin tentang bagaimana kita memandang laut.

    Apakah laut hanya dilihat sebagai tempat mengambil mineral?

    Ataukah laut dipandang sebagai ruang kehidupan yang harus diwariskan dalam kondisi baik kepada generasi berikutnya?

    Pertanyaan itu menjadi semakin penting bagi daerah yang memiliki sejarah panjang pertambangan timah.

    Kita tidak mungkin menghapus masa lalu pertambangan. Tetapi kita masih bisa menentukan seperti apa masa depan pesisir.

    Pembangunan tidak seharusnya hanya dihitung dari berapa banyak mineral yang berhasil diangkat.

    Pembangunan juga harus dihitung dari berapa banyak ekosistem yang tetap hidup, berapa banyak nelayan yang tetap mampu melaut dan berapa banyak ruang pesisir yang berhasil dilindungi.

    Sebab, mineral dapat habis.

    Tetapi kebutuhan manusia terhadap laut tidak pernah selesai.

    Laut akan tetap menjadi tempat mencari makan, tempat anak-anak nelayan belajar memahami kehidupan, tempat perahu kembali ketika sore tiba.

    Maka, ketika dasar laut dikeruk, yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya sedimentasi atau habitat.

    Yang dipertaruhkan tentang masa depan sebuah ruang kehidupan.

    Tembelok–Keranggan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memastikan kepastian hukum, melindungi nelayan dan memikirkan pemulihan ekologis secara serius.

    Satpolairud sudah datang membawa peringatan.

    Kini pertanyaan publik bukan lagi sekadar kapan patroli berikutnya dilakukan.

    Pertanyaannya, apa yang berubah setelah patroli itu?.

    Sebab hukum yang benar-benar hadir bukan hukum yang hanya terlihat ketika kapal patroli datang.

    Hukum yang hadir adalah hukum yang membuat pelanggaran tidak lagi mudah berulang.

    Keadilan lingkungan bukan sekadar menghentikan mesin.

    Ia adalah memastikan laut tetap menjadi ruang kehidupan bagi mereka yang hari ini menggantungkan hidup dari sana dan bagi mereka yang bahkan belum lahir.

    Laut bukan halaman belakang hukum. Laut adalah halaman depan kehidupan. (Belva/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *