Bangka BelitungBangka Belitung Hari iniBerita Hari iniBerita Pangkalpinang hari iniDewan Perwakilan Rakyat DaerahDPRD Bangka BelitungINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPangkalpinang hari iniPEMERINTAHANPemerintahan Daerah

Desil DTSEN Warga Dipersoalkan, Edi Nasapta Akan Turun Langsung Cek Data ke Rumah

1380
×

Desil DTSEN Warga Dipersoalkan, Edi Nasapta Akan Turun Langsung Cek Data ke Rumah

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com — Persoalan ketidaksesuaian data kesejahteraan kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai NasDem, Edi Nasapta, meminta persoalan pendataan dan penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ditangani secara serius.

Edi menilai keluhan masyarakat mengenai desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata tidak semestinya berhenti sebagai persoalan administrasi.

    Sebab, posisi desil digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan sasaran sejumlah program sosial. BPS menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, bukan ukuran tunggal kemiskinan atau pendapatan.

    “Ini sudah kacau balau dan kelewatan. Ada masyarakat yang hidupnya benar-benar susah, tetapi dimasukkan ke desil tinggi dan dianggap mampu. Akibatnya, bantuan mereka terancam hilang. Pendataan macam apa ini?” tegas Edi kepada media ini di Pangkalpinang, Kamis (17/9/2026).

    Menurut Edi, pemerintah tidak boleh hanya menjelaskan persoalan melalui istilah teknis seperti integrasi data, sistem nasional, metode statistik maupun algoritma apabila terdapat data yang menurut masyarakat tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

    “Jangan bodohi rakyat dengan istilah sistem, integrasi, atau algoritma. Rakyat tidak makan data. Rakyat membutuhkan pengobatan, pendidikan, beras, dan perlindungan. Kalau orang yang jelas-jelas miskin dinilai kaya oleh sistem, berarti hasil sistemnya bermasalah. Titik!” katanya.

    Edi mengingatkan, satu perubahan angka pada desil dapat berdampak terhadap akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial.

    “Bagi pejabat, desil mungkin hanya angka yang dibicarakan dalam rapat. Namun bagi rakyat, angka itu menentukan apakah mereka bisa berobat, apakah anaknya bisa bersekolah, dan apakah keluarganya masih menerima bantuan pangan. Jadi, jangan anggap ini persoalan kecil,” ujarnya.

    BPS sendiri menjelaskan bahwa DTSEN menjadi rujukan bersama pemerintah untuk perencanaan, penetapan sasaran dan evaluasi berbagai program.

    Posisi desil dapat berubah mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi serta pemutakhiran data. BPS juga menyebut pemutakhiran dapat dilakukan melalui administrasi, hasil survei, pemutakhiran pemerintah daerah, pengecekan lapangan, maupun kanal yang disediakan bagi masyarakat.

    Edi kemudian menyinggung kasus yang pernah ditindaklanjuti BPS ketika posisi seorang warga berubah dari desil 1 menjadi desil 9, kemudian setelah dilakukan pengecekan dan pemutakhiran kembali menjadi desil 3.

    BPS memang mencatat pernah melakukan pengecekan lapangan terhadap kasus perubahan posisi desil seorang warga dari desil 1 menjadi desil 9. Hasil pengecekan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pemutakhiran data.

    “Kalau seseorang bisa meloncat dari desil 1 ke desil 9, kemudian kembali menjadi desil 3 setelah diperiksa, itu alarm keras. Artinya, potensi ketidaksesuaian data memang nyata. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak masyarakat kecil yang mengalami hal serupa tetapi tidak tahu harus mengadu ke mana?” jelas Edi.

    Edi menegaskan tidak ingin persoalan tersebut hanya dibahas dalam rapat. Ia menyatakan akan turun langsung mendatangi rumah warga yang mengalami ketidaksesuaian desil.

    “Saya akan turun sendiri. Saya ingin melihat langsung rumahnya, pekerjaannya, penghasilannya, jumlah tanggungannya, kondisi dapurnya, listriknya, dan bagaimana keluarga itu bertahan hidup. Saya tidak mau hanya menerima laporan di atas meja,” tegasnya.

    Dalam kunjungan itu, Edi meminta Dinas Sosial, BPS, BPJS Kesehatan, Dukcapil, pemerintah kecamatan, kepala desa atau lurah, operator SIKS-NG serta pendamping sosial ikut turun ke lokasi.

    “Jangan hanya saya yang melihat. Dinas Sosial, BPS, BPJS Kesehatan, Dukcapil, kepala desa, lurah dan operator datanya harus ikut datang. Lihat dengan mata kepala sendiri. Jangan menentukan kehidupan masyarakat hanya dengan melihat layar komputer dari ruangan ber-AC,” tuturnya.

    Ia mengatakan pemeriksaan harus dilakukan dengan mencocokkan data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi nyata keluarga.

    “Kita buka datanya di tempat. Kita cocokkan satu per satu dengan kenyataan. Kalau memang tidak sesuai, catat saat itu juga, buatkan tanda terima pengaduannya, tetapkan siapa penanggung jawabnya dan tentukan batas waktu penyelesaiannya,” jelas Edi.

    Menurutnya, pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan juga perlu hadir agar masyarakat memperoleh kepastian.

    “Jangan kirim orang yang jawabannya hanya ‘nanti kami sampaikan kepada pimpinan’. Saya ingin pihak yang berwenang hadir. Setelah melihat sendiri keadaan warga, jelaskan di depan keluarga tersebut mengapa mereka dimasukkan ke desil tinggi. Kalau ternyata salah, akui dan segera perbaiki,” ujarnya.

    Edi mengaku persoalan tersebut menjadi perhatian karena masyarakat kerap harus berpindah dari satu instansi ke instansi lain ketika mempertanyakan status datanya.

    “Jangan jadikan rakyat seperti bola pingpong. Disuruh ke desa, dari desa diarahkan ke dinas, kemudian diminta menunggu pusat. Negara bukan meja pingpong! Pemerintah dibayar untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan untuk saling melempar tanggung jawab,” ucapnya.

    Ia juga meminta agar masyarakat tidak langsung kehilangan akses bantuan ketika data masih dalam proses sanggah atau pemutakhiran.

    “Jangan jadikan rakyat miskin kelinci percobaan sistem. Kalau datanya belum beres, jangan buru-buru mencabut bantuan. Jangan sampai hak rakyat dihentikan hari ini, sedangkan proses koreksinya disuruh menunggu berbulan-bulan. Itu bukan pelayanan. Itu kezaliman administratif,” tegas Edi.

    Edi meminta mekanisme penyelesaian dibuat jelas, mulai dari pengecekan lapangan, berita acara, tanda terima pengaduan, nama penanggung jawab hingga batas waktu penyelesaian.

    Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak semata-mata dibebani untuk memperbarui data melalui aplikasi.

    “Tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar, jaringan internet, atau memahami prosedur aplikasi. Jangan semua beban dilemparkan kepada rakyat. Pemerintahlah yang wajib bergerak dan mendatangi mereka,” katanya.

    BPS saat ini menyediakan sejumlah mekanisme pemutakhiran, termasuk melalui kanal Cek DTSEN dan mekanisme usul-sanggah. Pengajuan pembaruan tidak otomatis mengubah desil karena data tetap harus melalui proses pemutakhiran dan penghitungan sesuai metode yang berlaku.

    Edi memastikan temuan dari lapangan akan dicatat dan dikawal melalui jalur resmi sampai terdapat kepastian mengenai perbaikan data.

    “Saya tidak datang hanya untuk melihat, berfoto, kemudian pulang. Setiap ketidaksesuaian akan dicatat, dimasukkan melalui mekanisme resmi, diberikan tanda terima dan terus saya pantau sampai ada hasilnya. Saya ingin tahu kapan data itu diperbaiki dan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya,” katanya.

    Ia mengajak masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai untuk menyiapkan dokumen pendukung seperti KTP, kartu keluarga, bukti kondisi ekonomi dan dokumen bantuan yang pernah diterima. Namun, Edi mengingatkan agar data pribadi tersebut dijaga dan tidak disebarluaskan sembarangan.

    “Laporkan dan tunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jangan takut menyampaikan keberatan. Kita tidak boleh diam ketika orang miskin kehilangan hak hanya karena pendataan yang kacau,” ujarnya.

    Edi menegaskan, langkah yang dilakukannya bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan memastikan persoalan data ditangani berdasarkan kondisi masyarakat.

    “Kalau datanya benar, jelaskan secara terbuka. Kalau salah, perbaiki. Kalau ada petugas yang lalai, evaluasi. Jangan meminta rakyat terus bersabar sementara bantuan, pengobatan, dan pendidikan anak-anak mereka menjadi korban,” katanya.

    Ia pun menutup pernyataannya dengan komitmen untuk mengawal persoalan tersebut bersama masyarakat.

    “Saya akan berdiri bersama masyarakat. Saya akan datang, melihat dengan mata kepala sendiri, mempertemukan seluruh pihak di lapangan, dan mendesak koreksi sampai selesai. Rakyat tidak membutuhkan seribu alasan. Rakyat membutuhkan kepastian,” tutup Edi Nasapta.(Ic/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *