Bangka BelitungBangka Belitung Hari iniBerita Hari iniBerita Pangkalpinang hari iniDewan Perwakilan Rakyat DaerahINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPangkalpinang hari iniPEMERINTAHANPemerintahan Daerah

DPRD Babel Soroti Data Desil, Warga Dinilai Tak Sesuai Kondisi Lapangan

1422
×

DPRD Babel Soroti Data Desil, Warga Dinilai Tak Sesuai Kondisi Lapangan

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com — Akurasi data desil yang menjadi salah satu rujukan dalam penetapan sasaran berbagai program sosial menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, meminta agar penggunaan data tersebut ditunda sementara hingga dilakukan pembaruan dan verifikasi.

    Hal itu disampaikannya seusai memimpin rapat audiensi terkait dinamika pendataan desil di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (17/9/2026).

    Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Babel. Pembahasan berfokus pada temuan dan keluhan mengenai kesesuaian klasifikasi desil dengan kondisi masyarakat di lapangan.

    Didit mengatakan, salah satu persoalan yang ditemukan adalah proses pendataan yang dinilainya belum melibatkan pemerintah desa secara optimal.

    Padahal, menurut dia, pemerintah desa bersama perangkat di tingkat lokal memiliki pengetahuan mengenai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

    “Pendataan yang dilakukan beberapa instansi ternyata tidak melibatkan pemerintahan desa, sehingga datanya tidak begitu akurat,” kata Didit kepada awak media.

    Ia kemudian mencontohkan adanya kondisi warga yang menurutnya tidak sesuai dengan klasifikasi desil yang diterima.

    Didit menyebut terdapat warga lanjut usia yang tidak memiliki rumah dan pekerjaan, tetapi masuk dalam desil 7. Di sisi lain, ia mengatakan ada warga yang memiliki kendaraan dan usaha, tetapi justru masuk dalam desil 2.

    Menurut Didit, persoalan tersebut juga muncul dalam pembahasan bersama para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pihak Badan Pusat Statistik (BPS).

    Karena itu, DPRD Babel bersama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kepala desa, dan BPD akan mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan pembaruan data.

    Didit juga mengusulkan agar Gubernur Babel menyurati pihak-pihak terkait untuk meminta penghentian sementara penggunaan data tersebut.

    Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar data yang masih perlu diperbarui tidak terus menjadi dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan.

    “Kalau tetap digunakan, ini tidak akan pernah selesai. Akan muncul polemik baru,” ujarnya.

    Selain pembaruan data, DPRD Babel meminta pemerintah desa dilibatkan dalam setiap tahapan pendataan.

    Didit juga mengusulkan agar Babel memiliki bank data yang akurat. Menurutnya, kebutuhan terhadap data tunggal tidak hanya berkaitan dengan program bantuan sosial, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan lainnya.

    Dalam audiensi tersebut, turut dibahas 41 variabel yang digunakan dalam menentukan desil.

    Didit menilai perlu tersedia ruang untuk memasukkan komponen lokal dalam proses pendataan. Alasannya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di setiap daerah tidak selalu sama.

    “Silakan 41 variabel itu digunakan, tetapi komponen-komponen lokal juga harus diperhatikan. Situasi dan kondisi masing-masing provinsi dan daerah berbeda,” jelasnya.

    DPRD Babel selanjutnya akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat, termasuk BPS, Kementerian Sosial, serta instansi terkait lainnya.

    Pembaruan dan verifikasi diharapkan dapat melibatkan pemerintah desa sehingga klasifikasi desil lebih mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya di lapangan.

    Secara nasional, BPS menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan rujukan bersama pemerintah untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program.

    Dalam DTSEN, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan, yang dibagi menjadi 10 kelompok.

    BPS juga menyebut pemutakhiran dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk data administrasi, survei, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan, serta pembaruan yang disampaikan masyarakat.

    BPS Babel sendiri telah mengikuti sosialisasi DTSEN Versi 2 pada April 2026 yang membahas pembaruan variabel, pemadanan, dan pemutakhiran data.

    Pada April 2026, BPS juga melaporkan bahwa pemutakhiran DTSEN mencakup hasil verifikasi lapangan dan penyempurnaan klasifikasi kesejahteraan.

    Dengan demikian, usulan DPRD Babel mengenai pembaruan dan verifikasi data menjadi bagian dari dinamika yang kini terus dibahas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.(Ic/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *