PANGKALPINANG, NEWSHARIAN.COM — Persoalan akurasi data desil kembali menjadi perhatian di Bangka Belitung. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya menyoroti adanya ketidaksesuaian antara data desil yang dikelola pemerintah pusat dengan kondisi masyarakat yang ditemukan di lapangan.
Sorotan tersebut disampaikan Didit dalam rapat audiensi terkait dinamika pendataan desil sebagai salah satu dasar penetapan program bantuan dan perlindungan sosial. Rapat berlangsung di Ruang Banmus DPRD Provinsi Babel, Kamis (17/9/2026), dan dihadiri sejumlah pihak terkait.
Menurut Didit, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah keterlibatan pemerintah desa dalam proses pendataan. Ia menilai pemerintah desa memiliki pengetahuan yang lebih dekat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahnya.
“Pendataan yang dilakukan oleh beberapa instansi itu tidak melibatkan pemerintahan desa sehingga tidak begitu akurat. Pada saat data dikelola oleh pemerintah pusat, ini tidak sesuai dengan di lapangan,” kata Didit.
Didit kemudian memberikan sejumlah contoh kondisi warga yang menurutnya menunjukkan adanya perbedaan antara klasifikasi desil dengan kondisi faktual.
Ia menyebut terdapat masyarakat yang hampir berusia 70 tahun, tidak memiliki rumah maupun pekerjaan, tetapi tercatat dalam desil 7. Sebaliknya, menurut Didit, ada warga yang memiliki dua mobil dan usaha tetapi justru tercatat dalam desil 2.
“Contoh, ada orang tidak punya rumah, usia hampir 70 tahun, tidak ada pekerjaan, itu masuk desil 7. Tapi ada yang punya dua mobil, punya usaha masuk desil 2,” ujarnya.
Menurut Didit, persoalan tersebut juga disampaikan oleh para kepala desa dan BPD se-Bangka Belitung dalam forum audiensi. Ia mengatakan pihak BPS juga mengakui masih diperlukan pembaruan terhadap data.
Atas kondisi tersebut, DPRD Babel bersama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kepala desa, serta BPD se-Babel berencana berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“DPRD bersama pemerintah kabupaten/kota, provinsi, maupun para kepala desa, BPD se-Bangka Belitung akan segera berkoordinasi kepada BPS pusat, Kementerian Sosial, Bappenas, BKKBN dan instansi-instansi lainnya,” jelasnya.
Didit juga mengusulkan agar Gubernur Babel menyampaikan surat kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara penggunaan data desil sampai proses pembaruan dan revisi dilakukan.
“Kalau bisa kita minta kepada Bapak Gubernur mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk di-off dulu. Artinya data ini jangan dipergunakan lagi dulu sementara. Karena jika digunakan ini akan memperpanjang permasalahan,” tegas Didit.
Ia menilai apabila data yang masih dipersoalkan tersebut tetap digunakan, potensi polemik baru dapat muncul, terutama ketika data menjadi salah satu dasar dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.
Selain pembaruan data, Didit mendorong pemerintah desa dilibatkan dalam proses pendataan yang dilakukan berbagai instansi pemerintah.
“Ke depannya pemerintah desa dilibatkan. Pendataan oleh instansi-instansi manapun harus setidaknya konfirmasi ke pemerintah desa. Hanya kepala desa yang paham situasi kondisi masyarakat,” katanya.
Didit juga mengusulkan agar Provinsi Babel memiliki bank data yang terintegrasi dan akurat.
Menurutnya, data yang valid tidak hanya diperlukan untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga dapat menjadi dasar berbagai program pembangunan pemerintah.
“Manfaat pendataan ini sangat luar biasa, bukan hanya untuk sembako, tetapi banyak kegiatan kita yang membutuhkan data. Dengan data yang tunggal seperti ini, jika tidak kita cermati, ini bahaya,” ujarnya.
Di sisi lain, Didit menyoroti 41 variabel yang digunakan dalam menentukan desil. Ia berpandangan karakteristik sosial dan ekonomi setiap daerah berbeda sehingga perlu ada ruang untuk mempertimbangkan komponen lokal.
Ia mencontohkan kondisi kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa tidak dapat begitu saja disamakan dengan Bangka Belitung.
“Silakan 41 variabel didata, tapi ada komponen-komponen lokal yang harus diperhatikan. Situasi kondisi di masing-masing provinsi dan daerah itu berbeda,” kata Didit.
Ia berharap masukan dari daerah dapat dibawa ke pemerintah pusat sehingga sistem pendataan ke depan tetap menggunakan standar nasional, namun memberikan ruang untuk mempertimbangkan kondisi lokal.
“Ini yang akan kita bawa masuk ke pusat. Ada wewenang pusat, tapi diberi ruang juga kepada daerah untuk menentukan itu sehingga nanti ini bisa mengurangi permasalahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sugeng Arianto, M.Si., menjelaskan bahwa data desil dibangun dari berbagai sumber sehingga membutuhkan proses verifikasi dan validasi secara berkelanjutan.
Menurut Sugeng, salah satu tantangan dalam proses tersebut adalah sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga yang dipadankan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Verifikasi dan validasi itu bagian terpenting untuk memastikan keakuratan data sebelum dijadikan dasar implementasi program. Proses updating data ini sebenarnya tidak dipatok berkala saja, tetapi berlangsung terus-menerus,” kata Sugeng.
Penjelasan tersebut sejalan dengan keterangan BPS RI bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terus dimutakhirkan melalui berbagai sumber, termasuk data administrasi, hasil survei dan sensus, pemutakhiran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan, serta informasi yang disampaikan masyarakat. BPS juga menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, bukan ukuran tunggal pendapatan atau kekayaan.
Melalui kanal resmi Cek Bansos, pemerintah juga menjelaskan bahwa posisi desil bersifat dinamis. Jika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa/kelurahan, dinas sosial, maupun kanal yang tersedia untuk kemudian diproses kembali.
Sugeng mengimbau masyarakat bersama pemerintah desa untuk aktif melakukan pembaruan data secara mandiri serta melengkapi dokumen administrasi pendukung, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Menurutnya, kelengkapan dokumen dan informasi pendukung menjadi bagian penting agar data masyarakat dapat diproses secara optimal pada tingkat pusat.
Dengan adanya masukan dari DPRD Babel serta penjelasan BPS mengenai mekanisme verifikasi dan pemutakhiran, pembahasan data desil di daerah kini diarahkan pada upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.(Ic/NH)














