Bangka BelitungDPRD Bangka BelitungInvestasiLOKALNEWSPangkalpinangPemerintahan Daerah

Gubernur Hidayat Arsani: Uang Rakyat Harus Kembali untuk Rakyat

68
×

Gubernur Hidayat Arsani: Uang Rakyat Harus Kembali untuk Rakyat

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, Newsharian.com — Di tengah pembahasan angka-angka dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyampaikan satu pesan yang menurutnya menjadi inti dari seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dalam anggaran pemerintah harus kembali memberi manfaat kepada masyarakat.

Pesan itu disampaikan Hidayat saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (21/9/2026).

    Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta para pimpinan perangkat daerah, Hidayat menekankan agar anggaran yang telah disepakati tidak berhenti sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program yang dirasakan masyarakat.

    “Dengan uang ini mungkin cukup kalau kita olah benar-benar. Semoga uang ini bisa membawa amanah. Uang rakyat kita kembalikan ke rakyat,” ujar Hidayat.

    Ia meminta pengelolaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak diarahkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

    “Kita tidak sia-siakan uang ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi kita utamakan kepentingan rakyat,” tegasnya.

    Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya. Dalam tanggapan akhirnya, seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

    Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penetapan perubahan anggaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Bagi pemerintah daerah, tahap tersebut bukan sekadar penyelesaian agenda politik dan administratif. Setelah persetujuan diberikan, tantangan berikutnya berada pada pelaksanaan anggaran agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan secara efektif.

    Karena itu, Hidayat mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD selama proses pembahasan.

    “Saya Gubernur Bangka Belitung mengucapkan terima kasih atas atensi dan kerja samanya. Hari ini kita sama-sama menyaksikan dalam Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Alhamdulillah, Insyaallah sudah dilaksanakan dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang sebaik-baiknya,” katanya.

    Hidayat juga mengingatkan pentingnya menjaga proses pengelolaan anggaran dari praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

    “Kita minta kita bebas dari segala isu KKN untuk memperjuangkan negeri serumpun sebalai ini,” ujarnya.

    Pesan tersebut sekaligus menempatkan pelaksanaan Perubahan APBD 2026 pada tuntutan yang lebih konkret: bagaimana anggaran daerah dapat mendukung pembangunan sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Belitung.

    Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan akan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel. Program serta kegiatan yang telah ditetapkan diharapkan dapat berjalan sesuai sasaran dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

    Bagi Hidayat, angka-angka dalam APBD pada akhirnya memiliki makna ketika berubah menjadi pelayanan, pembangunan, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

    Sebab, di balik setiap angka dalam dokumen anggaran, terdapat kepentingan publik yang harus dipertanggungjawabkan. (Belva/NH)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *