BANGKA BARAT, Newsharian.com — Di sekolah, perubahan sering tidak datang dengan suara keras.
Tidak ada bunyi alat berat. Tidak ada peresmian gedung. Tidak ada jalan baru yang bisa diukur panjangnya.
Perubahan bisa saja bermula dari sesuatu yang jauh lebih sederhana tentang seorang guru mengevaluasi cara mengajarnya, kepala sekolah membaca data hasil belajar, kemudian seluruh warga sekolah duduk bersama untuk mencari tahu mengapa sebagian murid tertinggal.
Dari proses semacam itu, mutu pendidikan dibangun.
Namun, perubahan tersebut membutuhkan sistem agar tidak berhenti sebagai inisiatif perorangan.
Itulah konteks Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ketika Bupati Markus, S.H., membuka Diklat SPMI di SMP Negeri 2 Mentok, Selasa, 22 September 2026.
Markus menempatkan peningkatan mutu pendidikan bukan semata urusan administrasi sekolah. Menurut dia, pendidikan merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia sekaligus investasi jangka panjang bagi daerah.
“Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah daerah memandang peningkatan mutu pendidikan bukan sekadar sebagai program administratif, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Kabupaten Bangka Barat,” kata Markus.
Pernyataan itu membawa persoalan pendidikan keluar dari ruang seremoni.
Sebab jika pendidikan disebut sebagai investasi jangka panjang, pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa banyak kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.
Pertanyaan berikutnya tentang apa yang berubah setelah kegiatan itu selesai.
Apakah kualitas pembelajaran meningkat?
Apakah guru memperoleh dukungan untuk memperbaiki metode mengajar?
Apakah sekolah mampu membaca kesenjangan hasil belajar?
Yang paling penting, apakah perubahan tersebut akhirnya dirasakan anak?
SPMI pada dasarnya menghendaki sekolah memiliki mekanisme untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, memperbaiki dan menindaklanjuti proses pendidikan secara berkelanjutan.
Namun, Markus mengingatkan agar sistem tersebut tidak berubah menjadi pekerjaan administratif baru.
“SPMI tidak boleh kita pahami hanya sebagai kegiatan untuk memenuhi dokumen atau melengkapi administrasi sekolah. Lebih dari itu, SPMI harus menjadi budaya kerja seluruh warga sekolah dalam memastikan bahwa proses pendidikan berjalan secara terencana, terukur, dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan,” ujarnya.
Di sinilah persoalan pendidikan menjadi lebih kompleks.
Dokumen dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Formulir dapat diisi. Laporan dapat dibuat.
Tetapi budaya mutu membutuhkan waktu.
Ia membutuhkan kebiasaan untuk mengakui kekurangan, membaca data secara jujur dan bersedia mengubah praktik yang tidak efektif.
Sekolah harus mampu bertanya kepada dirinya sendiri: apa yang sudah berjalan baik, apa yang belum, apa hambatannya dan tindakan apa yang harus dilakukan?
Bagi Markus, refleksi semacam itu merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas pembelajaran.
Pendekatan tersebut juga menggeser cara melihat sekolah.
Sekolah bermutu, menurut dia, bukan sekadar sekolah dengan bangunan dan fasilitas yang baik.
“Sekolah yang bermutu bukan hanya sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik,” katanya.
Sekolah harus memiliki proses pembelajaran berkualitas, guru yang terus berkembang, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta ruang bagi peserta didik mengembangkan potensinya.
Dengan kata lain, pembangunan fisik hanya salah satu bagian dari ekosistem pendidikan.
Ada manusia di dalamnya.
Ada guru.
Ada kepala sekolah.
Ada tenaga kependidikan.
Ada orang tua.
Ada masyarakat.
Ada anak-anak yang menjadi penerima manfaat utama.
Salah satu gagasan yang ditekankan Markus tentang penggunaan data.
Ia meminta sekolah tidak hanya menyatakan bahwa pendidikan berjalan baik, tetapi menunjukkan indikator dan bukti yang mendukung pernyataan tersebut.
“Dengan data, kita dapat mengetahui posisi sekolah kita. Dengan refleksi, kita dapat mengetahui kekurangan kita. Dan dengan perbaikan berkelanjutan, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara nyata,” ujarnya.
Data dalam konteks ini bukan sekadar angka.
Ia menjadi cermin.
Dari data, sekolah dapat melihat bagian mana yang tertinggal. Dari evaluasi, sekolah dapat mencari penyebab. Dari refleksi, guru dan kepala sekolah dapat menentukan tindakan berikutnya.
Namun, penggunaan data juga menuntut kapasitas.
Data harus dibaca dengan benar. Indikator harus relevan. Evaluasi harus jujur. Keputusan yang diambil harus benar-benar berkaitan dengan persoalan yang ditemukan.
Jika tidak, SPMI berisiko kembali menjadi rutinitas administratif dengan nama berbeda.
Karena itu, keberhasilan sistem penjaminan mutu pada akhirnya tidak cukup diukur dari tersedianya dokumen.
Ukuran yang lebih substantif adalah perubahan praktik pembelajaran dan pengalaman peserta didik.
Kebijakan Pendidikan Tidak Berdiri Sendiri
Agenda SPMI juga tidak sepenuhnya berdiri sendiri dalam kebijakan pendidikan Bangka Barat.
Kabupaten ini sebelumnya telah memiliki Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2024 mengenai Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka. Regulasi tersebut menjadi salah satu kerangka daerah dalam peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada kompetensi dan karakter.
Dengan demikian, SPMI dapat dilihat sebagai bagian dari rantai kebijakan yang lebih panjang.
Pada jenjang pendidikan yang lebih awal, pemerintah daerah pada September 2026 juga memperkuat program Beranda Bangka Barat, yakni wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah dengan melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, desa atau kelurahan, Bunda PAUD, satuan PAUD dan masyarakat.
Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak berlangsung pada satu titik.
Ia dimulai sejak anak mengenal lingkungan belajar pada usia dini, kemudian bergerak menuju pendidikan dasar dan jenjang berikutnya.
Di setiap tahapan, kualitas guru, lingkungan belajar, kepemimpinan sekolah, dukungan keluarga dan kebijakan pemerintah saling berkaitan.
Karena itu, tantangan sebenarnya bukan hanya membuat program.
Tantangannya adalah menjaga agar program-program tersebut terhubung dan berkelanjutan.
Dalam berbagai agenda pemerintahannya, Markus juga menggunakan istilah perubahan, kolaborasi dan orientasi masa depan. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui kanal resminya, misalnya, menampilkan pesan Markus mengenai jabatan sebagai amanah dan perlunya aparatur menjadi penggerak perubahan.
Dalam sektor pendidikan, gagasan tersebut diterjemahkan melalui dorongan agar sekolah tidak hanya menjalankan rutinitas.
Kepala sekolah dituntut menjadi pemimpin pembelajaran.
Guru harus terus meningkatkan kompetensi.
Tenaga kependidikan memberi dukungan profesional.
Komite sekolah dan orang tua menjadi mitra.
Pemerintah daerah menyediakan kebijakan dan dukungan.
Narasi tersebut kemudian membentuk gambaran mengenai arah kepemimpinan pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan.
Namun, narasi kebijakan memiliki batas.
Ia baru memiliki makna ketika dapat ditemukan kembali di lapangan.
Sebab masyarakat tidak mengalami kebijakan dalam bentuk pidato.
Masyarakat mengalaminya melalui guru yang mengajar anak-anak mereka, sekolah yang memberikan pelayanan, fasilitas yang tersedia, lingkungan belajar yang aman, dan hasil belajar yang berkembang.
Di titik inilah komunikasi pemerintah mengenai pendidikan perlu berhadapan dengan ukuran yang lebih konkret.
Markus mengatakan bahwa setiap anak di Bangka Barat memiliki potensi untuk berkembang.
“Saya percaya bahwa setiap anak di Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.
Menurut dia, tugas sekolah adalah memastikan anak memperoleh ruang untuk belajar, bertumbuh, berkarakter dan mengembangkan potensinya.
Pernyataan tersebut mengembalikan pembicaraan tentang SPMI kepada tujuan paling dasar pendidikan.
Bukan dokumen.
Bukan kegiatan.
Bukan sistem.
Bukan pula citra pemerintah.
Anak menjadi ukuran akhirnya.
Seorang anak yang kesulitan memahami matematika membutuhkan guru yang mampu menemukan cara lain untuk menjelaskan.
Anak yang kehilangan kepercayaan diri membutuhkan lingkungan belajar yang aman.
Anak dengan potensi tertentu membutuhkan sekolah yang mampu melihat dan mengembangkannya.
Di situlah kualitas pendidikan menjadi sesuatu yang konkret.
Ia hadir dalam pengalaman sehari-hari anak.
Diklat SPMI di SMP Negeri 2 Mentok akhirnya hanya menjadi satu titik kecil dalam perjalanan panjang tersebut.
Setelah kegiatan berakhir, narasumber kembali. Dokumen disimpan. Peserta kembali ke sekolah.
Rutinitas kembali berjalan.
Justru di situlah ujian sesungguhnya dimulai.
Apakah sekolah menggunakan data untuk menentukan prioritas?
Apakah guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran?
Apakah kepala sekolah memiliki ruang dan kapasitas untuk menggerakkan perubahan?
Apakah orang tua dilibatkan?
Apakah pemerintah daerah menyediakan dukungan yang dibutuhkan?
Apakah peserta didik akhirnya merasakan perubahan?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena pendidikan adalah investasi yang hasilnya tidak selalu terlihat dalam satu tahun anggaran.
Seorang anak yang memperoleh pembelajaran lebih baik hari ini mungkin baru memperlihatkan dampaknya bertahun-tahun kemudian.
Begitu pula budaya sekolah yang dibangun hari ini dapat membentuk cara anak mengambil keputusan ketika dewasa.
Karena itu, konsistensi menjadi kata kunci.
Markus menutup sambutannya dengan ajakan agar seluruh pihak bekerja dengan hati, data dan kolaborasi.
“Mari kita bekerja dengan hati, bekerja dengan data, bekerja secara kolaboratif dan yang paling penting, bekerja secara konsisten untuk kepentingan anak-anak kita,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan tersebut melahirkan komitmen, program dan tindakan nyata yang manfaatnya dirasakan peserta didik.
Pada akhirnya, inilah titik yang akan menentukan apakah SPMI menjadi sistem yang hidup atau sekadar dokumen kebijakan.
Pendidikan Bangka Barat tidak akan dinilai dari berapa banyak sambutan yang disampaikan tentang mutu.
Ia akan terlihat dari perubahan di kelas.
Dari guru yang semakin mampu mengajar.
Dari kepala sekolah yang semakin mampu memimpin pembelajaran.
Dari sekolah yang mampu membaca kekurangannya sendiri.
Dari pemerintah yang konsisten menyediakan dukungan.
Dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan lebih besar untuk berkembang.
Di SMP Negeri 2 Mentok, SPMI diperkenalkan sebagai jalan menuju budaya mutu.
Jalan itu panjang.
Tidak selalu terlihat.
Tidak selalu menghasilkan perubahan yang dapat dipotret dalam satu hari.
Tetapi bila berjalan konsisten, ia dapat menentukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar capaian sebuah program tentang kualitas manusia yang kelak menentukan masa depan Bangka Barat.
Dalam konteks itu, komunikasi Markus mengenai pendidikan membentuk sebuah narasi kepemimpinan yang menempatkan mutu, data, kolaborasi dan keberlanjutan sebagai tema utama.
Namun narasi tersebut pada akhirnya tetap harus diuji oleh praktik.
Sebab di sekolah, ukuran paling sederhana dari sebuah kebijakan bukanlah seberapa baik ia disampaikan.
Melainkan seberapa jauh ia mengubah pengalaman belajar seorang anak. (Belva/NH)














